Menko Perekonomian Optimis Januari Vaksinasi Covid-19 Bisa Dimulai: Salah Satu Negara ASEAN Pertama

TRIBUNWOW.COM - Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 siap suntik telah diterima oleh Indonesia.

Vaksin buatan Sinovac tersebut masih harus melalui beberapa tahap sebelum vaksinasi kepada masyarakat bisa dimulai.

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut, Indonesia menjadi negara pertama di lingkup Asean atau regional Asia Tenggara yang memeroleh vaksin Covid-19.

Baca juga: Bagaimana soal Kesembuhan Pasien setelah Mendapat Vaksin Covid-19? Ini Penjelasan Satgas

Hal itu diungkapkan Airlangga pada acara B-TALK Kompastv, Selasa (8/12/2020).

Awalnya ia menjelaskan, masyarakat kini mengalami masalah berkegiatan karena adanya isu kesehatan Covid-19.

Airlangga optimis vaksinasi nanti akan memulihkan kondisi masyarakat di Indonesia seperti sedia kala.

"Vaksinasi akan menyelesaikan dua persoalan sekaligus, persoalan kesehatan dan persoalan kepercayaan publik untuk kembali beraktivitas dan berkegiatan sosial," papar dia.

Berdasarkan penjelasan Airlangga, Indonesia menjadi negara pertama yang memeroleh vaksin dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

"Ini menjadi salah satu negara di Asean yang pertama, bahkan juga Asean dan Australia," ungkap Airlangga.

Airlangga menyebut, pencapaian tersebut dapat memberikan harapan kepada masyarakat tentang kemampuan pemerintah bisa memeroleh vaksin Covid-19.

Ia mengatakan, vaksinasi akan dimulai setelah melalui beberapa tahap, yakni mendapatkan emergency use authorization (UAE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Lalu memeroleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan beberapa tahap lainnya.

"Menunggu data-data tehnis yang secara ilmiah akan diberikan oleh Sinovac dan juga menunggu hasil dari pada clinical trial fase ketiga yang dilakukan oleh Indonesia melalui Bio Farma di Bandung," ujar dia.

Airlangga optimis vaksinasi bisa dilakukan di awal tahun 2021.

"Kita berharap di awal tahun depan, di bulan Januari ini sudah bisa dilakukan vaksinasi," jelasnya.

Baca juga: Soal Jadwal Vaksinasi Covid-19, Bio Farma: Februari 2021 Sudah Bisa Dilakukan

Simak video selengkapnya mulai menit ke-3.00:

6 Alasan Pemerintah Pilih Vaksin Sinovac

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com pada Selasa (8/12/2020), Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan bahwa ada enam alasan mengapa pemerintah memilih Sinovac.

Siti menyebut, Sinovac merupakan vaksin yang masuk dalam rekomendasi WHO.

Sehingga pemerintah bisa mendapatkan vaksin yang dijamin aman, bermutu, dan berkhasiat baik.

Alasan kedua adalah harganya yang terjangkau sesuai dengan kemampuan pemerintah.

"Kalau berkhasiat tapi harga luar biasa kan kita juga punya keterbatasan," ungkapnya.

Ketiga, Sinovac sudah masuk uji klinis tahap ketiga.

Sedangkan pemerintah itu melakukan riset snediri dalam uji klinis fase ketiga.

Lalu keempat, efek samping dari vaksin ini dianggap rendah.

Kelima, vaksin ini memiliki dosis tunggal.

Sehingga tidak perlu penyuntikan berkali-kali dalam kurun waktu tertentu.

Nadia melanjutkan, pertimbangan keenam adalah sistem distribusi yang sudah dimiliki Indonesia.

Ia menyebut, pemilihan vaksin antara satu negara dengan negara lainnya itu berbeda-beda.

"Misalnya rantai dingin antara dua hingga delapan derajat. Dalam kondisi darurat maka tentu kita pilih yang sesuai dengan yang sudah ada itu," terang Nadia.

"Jadi banyak hal ya yang kita bisa jadikan pertimbangan. Pemilihan vaksin itu sangat bergantung negara itu sendiri, bukan negara lain," lanjutnya.

Baca juga: Dampak Vaksin terhadap Pengendalian Pandemi Corona Disebut akan Bertahap, Tetap Terapkan 3M

Setelah 1,2 juta vaksin tiba pada Desember, pemerintah menyebut akan datang lagi 1,8 juta vaksin suntik pada Januari 2021.

Di bulan Januari nantinya, 45 juta dosis bahan baku curah pembuatan vaksin Covid-19 juga akan datang.

45 juta dosis akan tiba dalam dua gelombang.

Gelombang pertama sebanyak 15 juta dosis dan gelombang kedua sebanyak 30 juta.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, vaksinasi baru bisa dilakukan setelah mendapatkan izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Setelah mendapatkan izin dari BPOM, baru kita lakukan vaksinasi. Kaidah-kaidah saintifik, kaidah-kaidah ilmiah ini juga saya sudah sampaikan, wajib diikuti," jelas Jokowi dikutip dari presidenri.go.id.

Ia menegaskan, agar vaksin ini benar-benar dijaga agar tak terjadi hal-hal yang diinginkan.

"Kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi,” pungkasnya. (TribunWow.com/Anung/Gipty)