Juliari Batubara Tersangka Kasus Korupsi, Deddy Sitorus: Kitalah yang Paling dan Pertama Tersakiti

TRIBUNWOW.COM - Politikus PDIP, Deddy Sitorus buka suara menanggapi Menteri Soial, Juliari Peter Batubara yang tersandung kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juliari Batubara sebelumnya telah menyerahkan diri ke Gedung KPK beberapa jam setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19, Minggu (6/12/2020).

Dilansir TribunWow.com, Deddy Sitorus mengatakan bahwa dirinyalah bersama Partai PDIP yang merasa paling dan pertama tersakiti.

Baca juga: Singgung Prakerja hingga BLT, Febri Diansyah Minta KPK Selidiki Lebih Jauh Kasus Juliari Batubara

Baca juga: Disimpan Dalam 7 Koper, Lihat Penampakan Uang Rp 14,5 Miliar Hasil Dugaan Korupsi Juliari Batubara

Pasalnya Juliari Batubara sendiri merupakan kader sekaligus Bendahara Umum dari PDIP.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Minggu (6/12/2020).

Dalam kesempatan itu, Deddy Sitorus mulanya memberikan apresiasi atas kinerja KPK dalam menegakkan hukum korupsi di Tanah Air.

Oleh karenanya, ia mengaku mendukung proses hukum yang berjalan di KPK, termasuk terhadap Juliari Batubara.

Dirinya mengakui dan menyadari bahwa tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang melakukan korupsi.

"Saya kira sikap dari pimpinan partai sudah jelas bahwa ada statemen dari sekretaris jenderal, bahwa kita mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dan juga institusi lain," ujar Deddy Sitorus.

"Karena kita percaya bahwa korupsi itu adalah kejahatan terhadap peradaban, terhadap rakyat dan negara," jelasnya.

Deddy Sitorus pun mengaku bahwa PDIP akan bersikap kooperatif  dalam mengawal pemeriksaan Juliari Batubara.

"Terus terang kita selalu kooperatif dan memberikan yang terbaik karena kitalah yang paling pertama tersakiti dengan kasus seperti ini," kata Deddy Sitorus.

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Konyol soal Kasus Dugaan Korupsi Juliari Batubara: Hak Rakyat Miskin Dia Rampok

Lebih lanjut, dirinya mengaku menyayangkan dan menyesalkan apa yang diperbuat oleh Juliari Batubara.

Padahal menurutnya, setiap kader PDIP sudah diwanti-wanti oleh Ketua Umum, yakni Megawati Soekarnoputri untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan bangsa dan negara, termasuk korupsi.

"Karena Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri pada setiap kesempatan selalu, bahkan sampai berderai air mata mengingatkan seluruh kadernya, agar jangan pernah melakukan menyalahgunakan kekuasaan terutama korupsi," jelas Deddy Sitorus.

"Ketua Umum PDI Perjuangan selalu mengingatkan jangan coba-coba membohongi rakyat, jangan coba-coba korupsi," imbuhnya.

"Nah tetapi kan masih tetap terjadi, dan kita sebagai partai yang paling dirugikan karena kerja keras kita di seluruh Indonesia itu menjadi sia-sia," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 8.57

Febri Diansyah Minta KPK Selidiki Lebih Jauh Kasus Juliari Batubara

Di sisi lain, pegiat Anti-Korupsi, Febri Diansyah ikut memberikan tanggapannya terkait keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Dari OTT yang dilakukan KPK, ada dua menteri yang berhasil ditangkap, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dalam ranahnya masing-masing.

Baca juga: Disimpan Dalam 7 Koper, Lihat Penampakan Uang Rp 14,5 Miliar Hasil Dugaan Korupsi Juliari Batubara

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Konyol soal Kasus Dugaan Korupsi Juliari Batubara: Hak Rakyat Miskin Dia Rampok

Edhy Prabowo sebagai tersangka menerima suap terkait izin ekspor benur atau benih lobster.

Sedangkan Juliari Batubara menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana bantuan sosial penanganan Covid-19.

Febri Diansyah yang juga merupakan mantan juru bicara KPK berharap lembaga antirasuah itu terus bekerja untuk mengungkakan kasus-kasus korupsi di Tanah Air tanpa pandang bulu.

Khusus untuk kasus dugaan suap Juliari Batubara, Febri Diansyah meminta supaya KPK terus mengembangkan penyelidikannya.

Dirinya menyinggung soal anggaran penanganan Covid-19 di kementerian sosial yang tidak sedikit.

Disebutnya bahwa anggaran untuk bantuan sosial di kemensos mencapai Rp 200 triliun.

Satu di antaranya adalah diperuntukkan untuk bantuan sembako di wilayah Jabodetabek yang saat ini menjerat Juliari Batubara.

"Apakah KPK mampu dan mau untuk mengungkap lebih jauh sampai dengan Rp 200 triliun ini minimal," kata dia.

Baca juga: Sudah Berkali-kali Ingatkan Mensos Juliari Batubara Jangan Korupsi, Jokowi: Saya Tak akan Melindungi

Menurutnya, beberapa alokasi anggaran bansos Covid-19 juga rawan untuk disalahgunakan.

Seperti yang diketahui, tidak hanya bantuan sembako, pemerintah juga memberikan program bansos lainnya, seperti kartu prakerja yang sempat menjadi polemik, hingga bantuan langsung tunai (BLT).

Oleh karenanya, ia berharap KPK bisa mengembangkan penyelidikannya lebih jauh.

"Misalnya ada sembako, ada bansos Jabodetabek, kemudian ada bansos non Jabodetabek sekitar Rp 32 triliun, ada kartu prakerja, ada diskon listrik, BLT, dan lain-lain," katanya.

"Ini kan kerja besar, harus dengan pendekatan case building dan juga pendekatan audit investigatif secara menyeluruh," jelas Febri Diansyah. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)