Ungkap Fakta Anak-anak Muda Dibunuh di Papua, Haris Azhar: Enggak Ada Respek Orang Jakarta ke Papua

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Lokataru sekaligus penggiat HAM Haris Azhar menanggapi pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Dua Sisi di TvOne, Kamis (3/12/2020).

Sebelumnya diberitakan Tokoh Pembebasan Papua Barat Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan di wilayah tersebut dan menyatakan diri sebagai presiden sementara.

Baca juga: Di Mata Najwa, Haris Azhar Ngaku Tak Respek pada Jokowi soal Demo: Memobilisasi Pimpinan Daerah

Menanggapi hal itu, Haris Azhar menilai pernyataan Benny Wenda sebagai ekspresi dari penderitaan menahun yang dirasakan masyarakat Papua, terutama terhadap isu pelanggaran HAM.

"Yang saya lebih tertarik mau melihat visual-visual Benny Wenda yang dibilang tiap tahun, ada yang saya melihatnya sudah tiap hari," ungkap Haris Azhar.

Ia menilai pernyataan kemerdekaan yang kerap disuarakan tokoh Papua bukan hanya soal memisahkan diri dari Indonesia, melainkan pernyataan terhadap penderitaan yang sudah dirasakan bergenerasi-generasi.

"Ini bukan soal merdeka atau tidak merdeka, tetapi itu adalah memori pasionis. Bagaimana sebuah penderitaan hidup berdekade, meluas, masuk ke relung-relung kampung," papar aktivis HAM ini.

Haris memberi contoh kasus penembakan seorang pendeta di Intan Jaya.

Ia mengaku sempat mendampingi investigasi kasus penyerangan masyarakat sipil sekaligus tokoh agama tersebut.

"Saya kemarin kebetulan baru pulang dari Intan Jaya, nerusin tim investigasi masyarakat sipil yang tentang penembakan," ungkap Haris.

"Di Intan Jaya itu ada delapan distrik, empatnya sudah kosong. Ini kabupaten, setengahnya kosong," lanjutnya.

Baca juga: Vanuatu Soroti HAM di Papua, Tantowi Yahya Balas: Mereka Sendiri Banyak, Kayak Kacamata Kuda Saja

Sejak peristiwa itu, distrik-distrik yang kosong lebih banyak dihuni personel polisi dan tentara.

Tidak hanya kasus tersebut, penyerangan warga sipil juga kerap terjadi.

"Dilihat lagi dari angka kekerasan. Pendeta dibunuh, katekis dibunuh, anak-anak muda dibunuh, ditembak," katanya.

Ia menilai sikap masyarakat Papua adalah buntut dari kebijakan pemerintah pusat yang tidak berorientasi ke warga setempat.

Tidak hanya itu, kebijakan yang diterapkan menimbulkan kerusakan lingkungan luar biasa di Papua.

"Jadi menurut saya enggak ada respeknya orang Jakarta, kebijakan Jakarta, terhadap Papua," tegas Haris.

"Ada periode yang besar, ada periode sebelum otsus, ada periode setelah otsus, tidak pernah ada pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM di sana," ungkapnya.

"Kerusakan lingkungan juga makin parah, orang asli Papua menurun," tambah dia.

Lihat videonya mulai menit 3.00:

Eks Komnas HAM Natalius Pigai: Yang Disetir adalah Papua Fobia dan Rasisme

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai angkat bicara tentang pelanggaran HAM di wilayah Papua.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Dua Sisi di TvOne, Kamis (3/12/2020).

Diketahui sebelumnya Tokoh Pembebasan Papua Barat Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan dan menyebut diri sebagai presiden sementara di wilayah tersebut.

Baca juga: Sebut Deklarasi Papua Barat Merdeka Bukan Makar Besar, Mahfud MD: Benny Wenda Membuat Negara Ilusi

Natalius kemudian menyoroti upaya kemerdekaan Papua sudah berulang kali digaungkan sejak referendum 1969.

Ia membeberkan sejak dulu pembangunan Papua tidak pernah menjadi prioritas, bahkan angka kemiskinan terus meningkat.

Tidak hanya itu pelanggaran HAM di Papua kerap terjadi.

"Dari sisi prosperity itu tidak tercapai. Kemiskinan dan kebodohannya meninggi, ketertinggalannya meninggi," papar Natalius Pigai.

"Juga pelanggaran HAM cukup masif," ungkitnya.

Ia menyinggung beberapa hari yang lalu baru saja terjadi penembakan terhadap masyarakat sipil di wilayah Papua.

"Bahkan 2-4 hari lalu di puncak Papua itu ada orang kecil, empat orang ditembak," ungkapnya.

Tokoh masyarakat Papua ini menilai, pendekatan pemerintah terhadap Papua telah gagal.

Tidak hanya itu, isu rasisme terhadap orang Papua terus meningkat di berbagai wilayah.

Ia menyebutkan fakta isu ini semakin meningkat pada periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Karena itu dua treatment, prosperity (kemakmuran) gagal dan security (keamanan) juga gagal," tegas Natalius.

"Kemudian setelah Jokowi memimpin negara ini, yang di-drive (setir) adalah skenario Papua-fobia dan rasisme," ungkapnya.

Menurut Natalius, isu rasisme itu terjadi terhadap kedua belah pihak.

Baca juga: Vanuatu Satu-satunya yang Dukung Papua Barat Merdeka, Mahfud Tak Khawatir: Negara Kecil di Pasifik

Bahkan isu rasisme juga dikobarkan antara masyarakat Papua dengan orang Indonesia lainnya.

"Hari ini orang Papua yang kulit hitam dan rambut keriting tidak suka orang Indonesia, Melayu dan Jawa," jelas Natalius.

Ia kemudian menyinggung deklarasi kemerdekaan yang berulang kali digaungkan oleh kelompok tertentu di Papua.

Natalius menjelaskan upaya deklarasi semacam itu pasti akan didukung masyarakat Papua.

"Dalam konteks ini ketika Anda katakan siapapun orang Papua yang mendeklarasikan untuk dignity dan harga diri orang Papua, sudah pasti 90 persen lebih menerima," paparnya.

"Itu ditunjukkan tahun lalu bagaimana masifnya perlawanan rasisme," tandas Natalius. (TribunWow.com/Brigitta)