Luhut Pandjaitan Minta KPK Tidak Berlebihan Periksa Kasus Edhy Prabowo: Tidak Semua Orang Jelek

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berlebihan dalam memeriksa kasus Edhy Prabowo.

Edhy Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi benur atau benih lobster.

Tak berhenti di situ, KPK kabarnya masih terus melakukan pengusutan terhadap aliran-aliran dana dalam kasus tersebut.

Baca juga: Edhy Prabowo Tersangka, Immanuel Ebenezer Sebut Ucapannya Terbukti soal Menteri Inisial P

Baca juga: Peluang Fadli Zon dan Sandiaga Jadi Menteri KKP, M Qodari Sebut Ketakutan Prabowo Subianto

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan Youtube KompasTV, Sabtu (28/11/2020), Luhut mulanya menanggapi soal calon pengganti Edhy Prabowo sebagai menteri KKP.

Seperti yang diketahui, untuk sementara posisi Menteri KKP dipegang oleh Luhut Pandjaitan.

Dikatakannya bahwa terkait hal itu yang mengetahui adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan ia sendiri mengaku tidak ingin lama-lama menjabat sebagai ad interim menteri KKP.

Karena menurutnya, pekerjaannya sebagai Menko Kemaritiman sudah cukup banyak.

"Mana saya tahu kalau itu (pengganti Edhy Prabowo), Presiden yang tahu," ujar Luhut Pandjaitan.

"Itu bukan kerjaan saya, kalau soal jabatan ini, saya pun juga tidak mau lama-lama ini, kerjaan saya banyak," jelasnya.

Dirinya kemudian menanggapi soal pengusutan kasus Edhy Prabowo.

Sejauh ini, selain Edhy Prabowo, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya, yakni Stafsus Menteri KKP, Staf Menteri KKP, Manajer PT Aero Citra Kargo (PT ACK), staf istri Menteri KKP.

Kemudian ditambah lagi seorang pemberi Amiril Mukminin dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP).

Baca juga: Hasil Suap Edhy Prabowo Rp 3,4 Miliar Dipakai Beli Barang Mewah Buat sang Istri? Ini Penjelasan KPK

Luhut hanya meminta kepada KPK untuk sewajarnya dalam memerika kasus tersebut.

Ia pun menilai Edhy Prabowo merupakan orang yang baik.

"Tanya KPK aja, tapi saya minta juga kalau boleh KPK meriksa sesuai ketentuan yang baku, jangan berlebihan, saya titip itu saja," harap Luhut.

"Tidak semua orang jelek, banyak orang yang baik," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 3.27:

M Qodari Yakini Pengganti Edhy Prabowo Tetap dari Gerindra

Pengamat Politik, Muhammad Qodari memberikan pandangannya terkait pengganti posisi Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Seperti yang diketahui, Edhy Prabowo telah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai menteri KKP, pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus ekspor benur atau benih lobster.

Jabatan tersebut untuk sementara dipegang oleh ad interm Luhut Binsar Panjaitan yang juga masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Baca juga: Hasil Suap Edhy Prabowo Rp 3,4 Miliar Dipakai Beli Barang Mewah Buat sang Istri? Ini Penjelasan KPK

Baca juga: Edhy Prabowo Tersangka Kasus Ekspor Benur, Susi: Sedih Saja Saya karena Lobster Besar Jadi Tidak Ada

Dilansir TribunWow.com dari Kompas Pagi, Kamis (26/11/2020), M Qodari menyakini bahwa pengganti Edhy Prabowo akan tetap dari Partai Gerindra.

Dalam kesempatan itu, M Qodari sempat lebih dulu menyinggung perihal wacana reshuffle kabinet.

Menurutnya, ketika rencana reshuffle tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka bisa sekaligus menentukan menteri KKP yang baru.

"Selama ini kan kita mendengar ada wacana reshuffle kabinet, kalau reshuffle kabinet dilakukan maka tentunya tidak akan bicara satu pos saja," ujar M Qodari.

"Kalau misalnya kemudian momentumnya dirasakan pas, bisa jadi kemudian Gerindra akan bertukar posisi dengan jabatan lain," jelasnya.

Meski begitu, peluang lainnya adalah ketika rencana reshuffle tersebut belum akan dilakukan oleh Jokowi, maka mau tidak mau hanya menyiapkan orang yang tepat untuk mengisi pos menteri KKP.

Jika kondisi tersebut yang terjadi, M Qodari menyebut Jokowi akan tetap memakai kader dari Gerindra untuk menggantikan Edhy Prabowo.

Karena menurutnya tidak bisa dipungkiri bahwa posisi menteri KKP memang dari awal sudah disiapkan untuk Gerindra.

Baca juga: Sempat Curigai Edhy Prabowo, Dedi Mulyadi Ungkap Dalih sang Menteri KKP: Kita Minta Dicabut

"Tetapi kalau misalnya reshuffle itu masih agak jauh katakanlah misalnya dua bulan-tiga bulan ke depan dan belum ada kepastian, saya melihat Pak Jokowi akan mengambil tindakan penggantian khusus untuk kementerian KKP," kata M Qodari.

"Dan kalau itu cuman satu maka hampir bisa dipastikan bahwa penggantinya juga nanti dari Partai Gerindra karena ini pos yang dialoksikan untuk Partai Gerindra," ungkapnya.

Dikatakannya bukan tanpa alasan untuk tetap memberikan pos menteri KKP untuk Gerindra.

Yakni tidak lain untuk tetap menjaga hubungan baik dengan partai berlambang kepala Garuda itu.

"Saya melihat ini sebagai bagian dari akomodasi politik dan karena itu tidak akan diberikan kepada partai yang lain," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 0.47:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)