Jokowi Mania Rilis Usul 9 Menteri agar Direshuffle, Refly Harun: Patut Dipertimbangkan Presiden

TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun menanggapi munculnya usul terhadap nama-nama menteri yang layak dirombak (reshuffle).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan kanal YouTube Refly Harun, Senin (16/11/2020).

Diketahui sebelumnya sempat beredar wacana reshuffle yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri dalam rapat kabinet.

Baca juga: Ditanya Najwa Shihab, Maruf Amin Akui Tak Dilibatkan Jokowi Bahas Reshuffle: Saya Belum Tahu

Refly mengaku sempat memprediksi reshuffle akan terjadi dalam kurun waktu satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, tetapi sampai saat ini terbukti wacana itu belum terjadi.

Ia kembali mengungkapkan prediksi reshuffle pasti akan dilakukan setidaknya sebelum pilkada serentak berlangsung, yakni pada 9 Desember 2020.

Hal itu ia sampaikan setelah Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, memberikan usul 9 nama menteri yang layak di-reshuffle.

"Nama-nama ini patut direnungkan, dipertimbangkan, digarisbawahi oleh Presiden Jokowi," komentar Refly Harun.

Menurut Refly, langkah reshuffle patut dipertimbangkan kepala negara demi pemerintahan berikutnya yang lebih baik.

"Sesungguhnya kita menginginkan pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi negara ini meninggalkan legacy (warisan) yang baik," jelasnya.

Refly menyinggung saat ini cukup banyak masalah yang tengah dihadapi pemerintah dan bagaimana hal itu berdampak pada rakyat.

"Bukan meninggalkan utang yang bejibun, utang yang besar, masalah yang menumpuk, korupsi yang kira-kira makin menggila, KPK yang makin melemah, keterbelahan masyarakat makin sempurna yang secara umum hanya mewariskan warisan yang buruk," kata Refly.

Baca juga: Nadiem Makarim Direshuffle? Refly Harun Akui Kontroversial: Jangan-jangan Tak Pernah Baca Pasal

Masalah utama yang ia soroti adalah tentang konflik di masyarakat akibat perbedaan pandangan politik.

"Hari ini tetap kita rasakan sebenarnya, keterbelahan masyarakat antara cebong dan kampret, misalnya antara pendukung rezim dengan mereka-mereka yang kritis terhadap rezim," ungkit dia.

"Pertaruhan itu terjadi setiap hari di media sosial, melibatkan para intelektual," terang Refly.

Diketahui Immanuel Ebenezer merilis nama-nama yang menurut relawan Jokowi Mania layak dirombak.

Mereka adalah Pratikno, Wishnutama, Nadiem Makarim, Sofyan Djalil, Syahrul Yasin Limpo, Edhy Prabowo, Jhony G Plate, Fachrul Razi, dan Yasonna Laoly.

Kesembilan menteri ini dianggap tidak layak lagi menduduki jabatannya karena memiliki catatan kerja yang buruk.

Lihat videonya mulai menit 11.00:

Ma'ruf Amin Akui Tak Dilibatkan Jokowi Bahas Reshuffle

Wakil Presiden Maruf Amin menjelaskan wacana perombakan kabinet (reshuffle) memang belum dibahas dengan dirinya.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam tayangan Catatan Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, diunggah Selasa (20/10/2020).

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyampaikan wacana reshuffle terhadap jajaran menterinya.

Baca juga: Ingatkan Jokowi Dipilih karena Nawacita, YLBHI Sindir Kasus HAM: Orang Bisa Mati tanpa Penjelasan

Hal itu lalu diungkit presenter Najwa Shihab.

"Pak Wapres, setelah setahun akan ada reshuffle tidak?" tanya Najwa Shihab.

Ma'ruf menjelaskan hal itu merupakan kewenangan presiden.

"Itu yang saya belum tahu. Itu yang tahu Pak Jokowi dan Allah saja," jawab Maruf Amin.

"Itu 'kan hak prerogatif presiden," tambahnya.

Najwa lalu mengungkit peran sang wakil presiden dalam menilai kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu ia singgung mengingat pemerintahan Jokowoi-Ma'ruf sudah berjalan satu tahun sejak dilantik 20 Oktober 2019 lalu.

"Bapak tidak pernah diajak bicara soal evaluasi kinerja menteri-menteri selama setahun ini?" singgung Najwa.

Baca juga: Isu Reshuffle, Refly Harun Sebut 1 Menteri Diduga Titipan JK: Mungkin Bagian Endorsement Jusuf Kalla

Ma'ruf kembali membenarkan hal tersebut karena evaluasi kinerja kabinet memang belum dilaksanakan.

"Belum ada, memang belum dilakukan evaluasi karena itu data-datanya akan (dikumpulkan) oleh presiden," terang tokoh ulama tersebut.

Ia lalu menjelaskan bagaimana proses dirinya terlibat dalam pembuatan kebijakan pemerintah, termasuk terkait reshuffle.

"Biasanya kalau ada hal yang penting baru diajak bicara. Tentu saya sebagai wapres memberikan saran-saran," terang Ma'ruf.

"Tapi seluruh hal yang menyangkut soal reshuffle itu 'kan hak prerogatif presiden," tambah mantan Dewan Pertimbangan Presiden ini.

Dalam tayangan yang sama, Ma'ruf menjawab tudingan dirinya jarang tampil di depan publik.

Tidak hanya itu, tokoh agama ini bahkan dinilai kurang terlibat dalam pengambilan kebijakan.

Menanggapi hal itu, Ma'ruf berpendapat hal yang lebih penting adalah tugasnya dalam membantu pekerjaan presiden.

"Sebab orang melihat itu bekerja atau tidak bekerja hanya dari statement, pernyataan ke publik. Padahal tidak semua pekerjaan itu harus di-statement kepada publik," kata Ma'ruf.

"Tetapi dikerjakan, memberikan bantuan support, memberikan solusi, memberikan pandangan yang kemudian menjadi satu kebijakan bersama," tambah ulama tersebut. (TribunWow.com/Brigitta)