Terkini Nasional
Masyumi Kembali Aktif, Mahfud MD Sebut Tak Ada Masalah: Beda dengan PKI
Mahfud MD menyebut tak ada masalah jika Partai Masyumi yang beranggotakan tokoh-tokoh Islam mendeklarasikan aktif kembali.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
Sebelumnya diberitakan, pembawa acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Karni Ilyas turut berkomentar soal Susunan Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2019-2024.
Hal itu diungkapkan Karni Ilyas saat memandu acara ILC yang membahas tema Kabinet Indonesia Maju pada Selasa (28/10/2019).
Karni Ilyas mengungkapkan, Susunan Kabinet Jokowi sekarang mengingatkannya pada era 1950-1959.
Pada era tersebut, orang-orang yang ditawari oleh presiden jabatan menteri banyak yang justru menolaknya.
Mereka tidak bersedia menjadi menteri dengan berbagai alasannnya.
"Ada suatu fenomena yang menarik bagi saya pada waktu era 1950-an mungkin sampai 59 adalah suatu yang biasa kalau orang, kalau presiden atau perdana menteri mengumumkan susunan kabinet ada beberapa orang yang dipilih menyatakan dia tidak sanggup atau tidak bersedia," jelas Karni Ilyas dikutip TribunWow.com dari chanel YouTube Talk Show tvOne.
Banyak pertimbangan seseorang menolak jabatan strategis dari presiden.
Misalnya, beda pemahaman hingga beda pilihan politiknya.
"Berbagai alasan, ada karena dia merasa tidak mampu menjalankan tugas yang diberikan itu, ada juga yang merasa se-ideologi atau perdana menteri yang memutuskan adalah lawan politiknya," jelas Karni Ilyas.
Misalnya, ketika tokoh PNI (Partai Nasional Indonesia) yang menjadi presiden, maka tidak akan ada orang dari Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang bersedia menjadi menteri.
Pasalnya, dua golongan itu berbeda ideologi.
"Tidaklah mungkin waktu itu bahwa perdana menterinya dari PNI, orang Masyumi atau bukan tidak mungkin orang Masyumi yang akan ditunjuk yang menyatakan tidak bersedia," lanjut Karni Ilyas.
Baca juga: Fadli Zon Sindir Pemerintah soal HRS, Mahfud MD Unggah Video Sumpah Habib Rizieq: Kok Salah Terus?
Hal itu berlaku sebaliknya, jika orang Masyumi yang menjadi presiden.
Maka orang PNI maupun PKI (Partai Komunis Indonesia) akan menolak jabatan kabinet presiden
"Begitu juga sebaliknya ketika perdana menterinya dari Masyumi, akan banyak calon-calon menteri atau yang diumumkan dari PNI atau PKI yang menolak untuk duduk," ucap Karni Ilyas.
