Pernah Dikira "Pro Jokowi", Refly Harun Ungkap Momen Namanya Mencuat: Masak Pilih Prabowo?

TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan momen namanya mulai dikenal publik, yakni saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia ungkapkan dalam tayangan di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, diunggah Senin (2/11/2020).

Refly menuturkan dirinya sempat dikira pro kepada Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu mengajukan diri sebagai presiden dengan didampingi Jusuf Kalla (JK).

Baca juga: Terseret Kasus Gus Nur, Refly Harun Bakal Diperiksa? Polisi: Siapapun yang Terlibat akan Dipanggil

Saat itu Jokowi-JK melawan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Refly lalu menuturkan alasannya memprediksi kemenangan Jokowi-JK pada saat itu.

"Pada 2014 kita tahu Jokowi sama Prabowo. Mereka yang mengamati politik Indonesia rasanya kalau head-to-head Jokowi dan Prabowo, masak sih saya pilih Prabowo?" ungkap Refly Harun.

Ia menjelaskan secara elektabilitas Jokowi memang lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo pada saat itu.

"Pasti secara traditionally saya akan punya preferensi ke Jokowi, karena Jokowi orang baru, tidak ada beban masa lalu. Prabowo banyak catatan-catatan," terangnya.

Meskipun begitu, ia menegaskan tidak pernah benar-benar menjadi pendukung Jokowi.

"Tapi saya tidak pernah menjadi tim sukses. Sama sekali enggak ada nama saya sebagai tim sukses," tegas Refly.

"Nama saya terangkat ketika ada sengketa di MK," lanjut mantan Komisaris Utama PT Pelindo ini.

Baca juga: Pernyataan Megawati Tuai Polemik, Pengamat Politik: Ingin Menunjuk Hidung Milenial di Circle Jokowi

Ia menerangkan umumnya selama pilpres berlangsung, pengamat politik memang laris diundang berbicara di stasiun televisi untuk menganalisis jalannya pemilu.

Setelah hasil pemilihan keluar dan muncul gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), Refly menyebutkan umumnya pakar hukum tata negara yang diundang untuk berbicara.

"Waktu itu statement saya yang disukai kubu Jokowi adalah 99,99 persen permohonan Prabowo akan ditolak. Sudah, jatuh cinta semua kubu Jokowi ke saya," ungkap Refly.

Ia menyebutkan saat itulah namanya mulai mencuat dan dikenal publik.

Akibat pernyataan tersebut, Refly mengaku sempat dikira mendukung Jokowi.

"Saya sebagai pengamat mengatakan demikian. Maka Metro TV dengan luar biasanya hampir tiap hari mengundang saya untuk mengulangi pernyataan seperti itu," terang pakar hukum ini.

"Dari sana saya tiba-tiba moncer, dianggap timnya Jokowi," tambah Refly Harun.

Simak videonya:

Refly Harun Kritisi Jokowi soal UU Cipta Kerja

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti masih simpang-siurnya kejelasan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui kanal YouTube Refly Harun, diunggah Kamis (15/10/2020).

Saat itu Refly mengundang Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo untuk membahas UU Cipta Kerja.

Baca juga: Sederet Alasan Polisi Tangkap Aktivis KAMI, Tuding Dalang Kerusuhan hingga Hoaks UU Cipta Kerja

Gatot membenarkan jika undang-undang tersebut menuai kontroversi karena pengerjaannya tidak transparan dan terkesan dikebut oleh DPR.

"Rakyat ini hanya memerlukan informasi yang jelas," komentar Gatot Nurmantyo.

Ia mengaku KAMI memang mendukung secara moral gerakan mahasiswa dan buruh untuk menolak UU Cipta Kerja.

Menurut Gatot, penting bagi kalangan mahasiswa tersebut mengkritisi UU ini karena akan berpengaruh ke pekerjaan mereka di masa depan.

"Mahasiswa ini, kenapa didukung oleh KAMI, karena mahasiswa berdemonstrasi berdasarkan koridor hukum untuk menyampaikan pendapat, kalau bisa berdialog," papar Gatot.

"Mereka melihat, untuk apa saya kuliah? Begitu saya lulus, jadi dokter, bekerja di rumah sakit, 'kan jadi buruh juga, pekerja juga," lanjutnya.

Diketahui poin yang paling banyak disorot oleh masyarakat adalah klaster ketenagakerjaan yang mengatur upah minimum, pesangon, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga: Kecam UU Cipta Kerja, Fahri Hamzah Sebut Serampangan Ubah Aturan: Saya Yakin Presiden Tidak Paham

"Kejelasan ini yang harusnya ada penjelasan-penjelasan terbuka," singgung Gatot.

"Mas Gatot ingin mengatakan bahwa baik pihak pemerintah maupun pihak buruh itu bukan hanya soal komunikasi saja, tapi belum memiliki dasar yang final untuk berdialog," sahut Refly.

Selain itu, Gatot menyoroti tidak adanya naskah resmi UU Cipta Kerja yang dipublikasikan oleh DPR atau pemerintah.

"Sebenarnya yang membuat tidak final ini, presiden juga baru menerima draf yang diketok juga hari ini, terus mau bicara apa?" ungkit mantan Panglima TNI itu.

Refly mengungkit sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membuat klarifikasi dan menyebut informasi yang beredar di masyarakat tentang UU Cipta Kerja sebagai hoaks.

Namun ia menyoroti tidak ada draf final yang dapat dibaca rakyat, sehingga pernyataan Jokowi dapat dipertanyakan.

"Jadi kemarin waktu presiden mengatakan, 'Enggak benar ini', dia dasarnya apa? Enggak jelas juga," komentar pakar hukum tersebut. (TribunWow.com/Brigitta)