Breaking News:

UU Cipta Kerja

Soal Mosi Tak Percaya, Fadjroel Rachman Dorong Mahasiswa Ajukan ke MK: Jangan Hanya di Jalananan

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman memberikan tanggapan terkait sikap dari mahasiswa yang menolak keras Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Youtube/Najwa Shihab
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman memberikan tanggapan terkait sikap dari mahasiswa yang menolak keras Omnibus Law UU Cipta Kerja, dalam acara Mata Najwa, Rabu (28/10/2020). 

TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman memberikan tanggapan terkait sikap dari mahasiswa yang menolak keras Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Mahasiswa bahkan menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan mendesak supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut UU Cipta Kerja.

Dilansir TribunWow.com, Fadjroel Rachman meminta kepada mahasiswa maupun peserta demo lainnya untuk bijak dalam menyuarakan pendapat.

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) demo tolak UU Cipta Kerja kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020)
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) demo tolak UU Cipta Kerja kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020) (Tribunnews/ Danang)

Baca juga: Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Jokowi Bersama Keluarga di Istana Bogor

Baca juga: Korek Kuping Disiapkan Massa Pendemo Serikat Pekerja Tolak UU Cipta Kerja untuk Jokowi

Dirinya berharap para mahasiswa bisa bersikap intelektual dengan cara mengajukan banding ke jalur yang sudah disiapkan, yakni ke Mahkamah Konstitusi.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Mata Najwa, Rabu (28/10/2020).

Fadjroel mengaku tidak setuju dan menyayangkan dengan aksi-aksi demonstrasi yang justru menimbulkan kegaduhan.

Meski tak melarang untuk melakukan demo, ia mengingatkan untuk tetap menjaga kondusifitas.

"Makanya hak berdemonstrasi itu boleh tapi jangan merusak fasilitas umum, jangan kemudian juga mengundang kerusuhan sara," ujar Fadjroel Rachman.

Dan menurutnya, alangkah lebih baiknya lagi ketimbang melakukan aksi demo adalah melakukan pengajuan yudisial review ke MK.

"Tolong didorong ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga yang dihasilkan dari reformasi, apabila ada persoalan Undang-undang bawa ke Mahkamah Konstitusi," kata Fadjroel.

"Coba datang ke MK terus ajukan yudisial review terhadap keberatan-keberatan Anda," jelasnya.

Fadjroel lantas membandingkan dengan apa yang sebelumnya juga sempat dilakukan, yaitu pada era reformasi.

Baca juga: Jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja, KSPI Ancam Bakal Demo Besar-besaran 1 November: Sampai Menang

Dikatakannya kondisinya saat ini jauh lebih baik, karena sudah disiapkan wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat yang merasa keberatan dengan produk-produk hukum, yaitu MK yang sifatnya adalah independen.

Sedangkan menurutnya, pada perjuangannya di era reformasi lebih berat karena belum ada MK.

"Sehingga apa yang disebutkan mosi tidak percaya, jangan hanya di jalananan, jangan merusak, tapi boleh menyatakan pendapat, bawa itu secara intelektual ke dalam Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 6.03

Yasonna Laoly soal Ketidakpercayaan pada MK

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly buka suara menanggapi adanya seruan pembangkangan sipil.

Dilansir TribunWow.com, Yasonna Laoly mengatakan bahwa seruan tersebut sangat berbahaya dalam kaitannya dengan kelangsungan pemerintahan dan negara.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Rosi 'KompasTV', Kamis (22/10/2020).

Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly buka suara menanggapi adanya seruan pembangkangan sipil, dalam acara Rosi 'KompasTV', Kamis (22/10/2020).
Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly buka suara menanggapi adanya seruan pembangkangan sipil, dalam acara Rosi 'KompasTV', Kamis (22/10/2020). (Youtube/KompasTV)

Baca juga: Di Mata Najwa, Rocky Gerung Andaikan DPR Bermutu soal UU Cipta Kerja: Pasti Tidak Disuruh ke MK

Baca juga: Alasan Naskah UU Cipta Kerja Terbaru Berubah Jadi 1.187 Halaman hingga Ada Pasal yang Hilang

Dalam kesempatan itu, Yasonna meyakini bahwa seruan pembangkangan sipil dilakukan bukan murni sebagai seruan dalam artian demokrasi.

Melainkan lebih bersifat sebagai provokasi untuk menciptakan kegaduhan.

Menurutnya, sebagai negara hukum, semua persoalan di negeri ini harusnya bisa diselesaikan atau dibicarakan melalui jalur yang benar, yakni secara konstitusional.

Halaman
12
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved