Rocky Gerung Ibaratkan Pemerintah Jokowi Itu Pernikahan: Malam Pertama Pasangannya Udah Gak Percaya

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan gambaran sekaligus penilaian untuk kinerja dan kondisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena seperti yang diketahui, bersama wakilnya Ma'ruf Amin, Jokowi sudah setahun memimpin Tanah Air pada periode kedua ini.

Dilansir TribunWow.com dari acara Mata Najwa 'Trans7', Rocky Gerung mengaku memberikan nilai 'A minus' untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Mahfud MD Tanggapi Santai soal Rendahnya Tingkat Kepuasan pada Jokowi: Itu Beda dengan kepercayaan

Baca juga: Tampil di ILC, Sujiwo Tejo: Saya Rakyat Gak Percaya, Pak Mahfud Bilang 1 Tambah 1 Sama Dengan 2

Namun rupanya penilaian 'A minus' dari Rocky Gerung itu bukan berarti cukup baik.

"A minus itu, A buat kebohongan, minus untuk kejujuran," ujar Rocky Gerung.

Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa publik seakan sudah tidak puas dan percaya dengan pemerintahan Jokowi, karena sudah di bawah 50 persen.

Rocky Gerung menegaskan bahwa apa yang disampaikan itu bukan pendapat dari dirinya, melainkan memang merupakan hasil dari survei yang kredibel.

"Kan publik sekarang berupaya untuk memahami logic dari goverment ini, yaitu menitipkan harapan," katanya.

"Tapi tiba-tiba dibatalkan oleh dua caption di koran Kompas kemarin, kepuasan hilang itu," jelas Rocky Gerung.

"Padahal bulan Agustus saya masih baca SMRC kepuasannya 60 persen sekarang di bawah 50 persen."

Dirinya lantas mengibaratkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin seperti halnya dengan pernikahan.

Maka dikatakannya bahwa ketika sudah tidak ada kepuasan dan kepercayaan harusnya pernikahannya sudah bubar.

Terlebih menurutnya, rasa ketidakpuasannya itu sudah muncul sejak pada malam pertamanya dalam hal ini adalah masa-masa awal pemerintahan yang baru dilantik setahun yang lalu, yaitu pada 20 Oktober 2019.

"Itu artinya, ini tahun pertama lho, udah hilang. Itu sama seperti malam pertama pasangannya udah gak percaya, mustinya perkawinanya bubar," ungkapnya.

"Tapi ada semacam orang Indonesia bilang 'ya mudah-mudahan masih bisa lanjut'," imbuhnya.

Baca juga: Demokrasi Disebut Tak Beres, Mahfud MD: Kalau Mau Beres, Kembalikan Pemerintah Jadi Otoriter

Lebih lanjut, Rocky Gerung menyakini bahwa kondisi tersebut begitu berbahaya bagi setiap pemerintahan.

Dia lantas menyinggung kasus yang terjadi di pemerintahan negara-negara Eropa ketika sudah tidak lagi mendapatkan sebuah kepercayaan dari publik atau rakyatnya.

"Tapi itu adalah situasi psikologis publik supaya enggak ada kerusuhan, mudah-mudahan Pak Jokowi masih berlanjut," katanya.

"Tetapi sociological fact mengatakan bahwa di bawah 50 persen itu kalau di Eropa itu artinya perdana menterinya sudah turun," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 3.55:

Mahfud MD Tanggapi Santai soal Rendahnya Tingkat Kepuasan pada Jokowi

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan tanggapan terkait hasil survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Berdasarkan rilis hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada Selasa (20/10/2020), menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi selama setahun kurang dari 50 persen.

Dilansir TribunWow.com,  dari acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (20/10/2020), Mahfud MD justru tetap terlihat masih santai dengan hasil survei tersebut.

Baca juga: Pada Mahfud MD, Rizal Ramli Soroti Cara Penangkapan Aktivis KAMI, Bandingkan dengan Era Soeharto

Baca juga: Di Depan Mahfud MD, Gatot Bacakan Hasil Survei Tingkat Kepuasan Setahun Jokowi: Tak Enak di Telinga

Mahfud MD menilai penyebab rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah karena persoalan di luar kendali, yakni pandemi Covid-19.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi hal yang wajar terjadi.

Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa rendahnya tingkat kepuasan bukan berarti masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan bahwa kepuasan berbeda dengan kepercayaan.

Ia lantas mengungkapkan hasil survei tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dan dikatakannya tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi, yakni di angka 68 persen.

"Hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat tadi yang rata-rata di bawah 50 persen itu saya kira wajar, situasinya seperti ini," ujar Mahfud MD.

"Tetapi hasil survei tingkat kepuasan masyarakat itu beda dengan kepercayaan masyarakat. Hasil survei tentang kepercayaan masyarakat yang baru dari MetroTV masih 68 persen," jelasnya.

"Jadi soal kepuasan itu soal lain dan ya wajar menurut saya orang tidak puas."

Baca juga: Kritik Pemerintahan Jokowi, Rizal Ramli Pertanyakan Peran Ma'ruf Amin: Antara Ada dan Tiada

Lebih lanjut, Mahfud MD juga memberikan penjelasan terkait rendahnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah, khususnya dalam aspek penegakan hukum.

Menurutnya, hal itu mungkin karena adanya beberapa kebijakan hukum yang banyak dipersoalkan, mulai yang di Mahkamah Agung (MA) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dirinya menegaskan bahwa persoalan hukum di MA dan KPK lepas dari tangan pemerintah.

Sehingga bisa dikatakan merupakan tanggung jawab penuh dari kedua lembaga independen tersebut.

Namun pastinya dalam survei ikut dikaitkan dalam penilaian terhadap pemerintah.

"Misalnya di bidang hukum. Hukum itu kalau dipilah-pilah yang selama ini banyak keluhan kan di misalnya di Mahkamah Agung, terlalu banyak memberikan korting kepada koruptur," kata Mahfud MD.

"Itu kan sudah bukan urusan pemerintah. Pemerintah tidak boleh ikut," imbuhnya.

"KPK mungkin dianggap agak lambat, itu juga bukan dari pemerintah," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit awal:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)