Akui Jokowi Berubah, Mardani Ali Bandingkan saat Jadi Walkot Solo dan Sesalkan Ucapannya soal Demo

TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya dalam satu tahun di periode keduanya.

Dilansir TribunWow.com, Mardani Ali mengakui ada yang berubah dari sikap Jokowi saat ini dibandingkan dengan saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Hal itu diungkapannya dalam acara Mata Najwa 'Trans7', Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Rocky Gerung Ibaratkan Pemerintah Jokowi Itu Pernikahan: Malam Pertama Pasangannya Udah Gak Percaya

Menurutnya, perubahan pada sikap Jokowi saat ini yaitu adalah seperti sudah tidak mau lagi banyak berurusan dengan rakyatnya secara langsung.

"Saya mulai dari perubahan Pak Jokowi dulu, izin, dulu waktu di Solo ketika beliau ingin mereformasi atau memperbaiki kualitas pasar, dialognya bagus sekali," ujar Mardani Ali.

"Sehingga akhirnya masyarakat bisa menerima," imbuhnya.

Dirinya mencontohkan dalam kasus penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja hingga mengakibatkan demo besar di seluruh daerah di Tanah Air.

Mardani Ali mengaku sangat menyayangkan sikap dan pernyataan dari Jokowi dalam menanggapi aksi para pendemo.

"Sekarang ini saya sedih ketika Pak Jokowi bilang 'Kalau sampean enggak setuju ya sampean ke MK," kata Mardani menyayangkan.

"Belum lagi tanggal 8 (Oktober) demo enggak ditemui, tanggal 20 (Oktober) demo. Sebelumnya di Solo enggak perlu demo tapi mendatangi," jelasnya.

"Jadi memang ada perubahan di sosok Pak Jokowinya, tidak ingin kebisingan, ingin efisiensi, ingin efektivitas," tegasnya.

Baca juga: Ditanya Najwa Shihab Apakah Ada Reshuffle Kabinet, Maruf Amin: Hanya Allah dan Pak Jokowi yang Tahu

Mardani Ali mengakui bahwa Jokowi pastinya tidak berperan sendirian dalam menghadapi setiap persoalan di negeri ini.

Namun ia menyadari bahwa keputusan tertinggi berada di tangan seorang presiden, yakni Jokowi itu sendiri.

"Ada hubungan karena negeri ini bagaimanapun tetap bergantung kepada yang namanya satu orang," ungkapnya.

"Pak Jokowi satu presiden, dia memilih sekitar 50 orang terbaik menjadi kabinet, baik itu menteri maupun kepala lembaga, tapi keseluruhannya bergantung kepada satu orang. Apa kata satu orang ini akan menentukan," terang Mardani Ali.

Oleh karenanya, di satu sisi mengeluhkan kondisi demokrasi yang tidak seimbang antara oposisi dengan koalisi, Mardani berharap Jokowi bisa menjadi penengah atau penyeimbang keduanya.

"Dan sekarang ketika kita menghadapi demokrasi yang tidak seimbang, oposisi yang sangat luar biasa kecil dengan koalisi," harapnya.

"Harusnya Pak Jokowi hadir menjadi penyeimbang untuk menyehatkan demokrasi," tutup politikus asal Jakarta itu.

Simak videonya mulai menit ke-1.45:

Rocky Gerung Beri Penilaian 'A Minus' untuk Pemerintahan Jokowi

Di sisi lain, pengamat politik Rocky Gerung juga memberikan gambaran sekaligus penilaian untuk kinerja dan kondisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena seperti yang diketahui, bersama wakilnya Ma'ruf Amin, Jokowi sudah setahun memimpin Tanah Air pada periode kedua ini.

Dilansir TribunWow.com dari acara Mata Najwa 'Trans7', Rocky Gerung mengaku memberikan nilai 'A minus' untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Mahfud MD Tanggapi Santai soal Rendahnya Tingkat Kepuasan pada Jokowi: Itu Beda dengan kepercayaan

Baca juga: Tampil di ILC, Sujiwo Tejo: Saya Rakyat Gak Percaya, Pak Mahfud Bilang 1 Tambah 1 Sama Dengan 2

Namun rupanya penilaian 'A minus' dari Rocky Gerung itu bukan berarti cukup baik.

"A minus itu, A buat kebohongan, minus untuk kejujuran," ujar Rocky Gerung.

Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa publik seakan sudah tidak puas dan percaya dengan pemerintahan Jokowi, karena sudah di bawah 50 persen.

Rocky Gerung menegaskan bahwa apa yang disampaikan itu bukan pendapat dari dirinya, melainkan memang merupakan hasil dari survei yang kredibel.

"Kan publik sekarang berupaya untuk memahami logic dari goverment ini, yaitu menitipkan harapan," katanya.

"Tapi tiba-tiba dibatalkan oleh dua caption di koran Kompas kemarin, kepuasan hilang itu," jelas Rocky Gerung.

"Padahal bulan Agustus saya masih baca SMRC kepuasannya 60 persen sekarang di bawah 50 persen."

Dirinya lantas mengibaratkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin seperti halnya dengan pernikahan.

Maka dikatakannya bahwa ketika sudah tidak ada kepuasan dan kepercayaan harusnya pernikahannya sudah bubar.

Terlebih menurutnya, rasa ketidakpuasannya itu sudah muncul sejak pada malam pertamanya dalam hal ini adalah masa-masa awal pemerintahan yang baru dilantik setahun yang lalu, yaitu pada 20 Oktober 2019.

"Itu artinya, ini tahun pertama lho, udah hilang. Itu sama seperti malam pertama pasangannya udah gak percaya, mustinya perkawinanya bubar," ungkapnya.

"Tapi ada semacam orang Indonesia bilang 'ya mudah-mudahan masih bisa lanjut'," imbuhnya.

Baca juga: Demokrasi Disebut Tak Beres, Mahfud MD: Kalau Mau Beres, Kembalikan Pemerintah Jadi Otoriter

Lebih lanjut, Rocky Gerung menyakini bahwa kondisi tersebut begitu berbahaya bagi setiap pemerintahan.

Dia lantas menyinggung kasus yang terjadi di pemerintahan negara-negara Eropa ketika sudah tidak lagi mendapatkan sebuah kepercayaan dari publik atau rakyatnya.

"Tapi itu adalah situasi psikologis publik supaya enggak ada kerusuhan, mudah-mudahan Pak Jokowi masih berlanjut," katanya.

"Tetapi sociological fact mengatakan bahwa di bawah 50 persen itu kalau di Eropa itu artinya perdana menterinya sudah turun," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)