M Qodari Sebut Langkah KAMI Mengingatkan Era Awal Reformasi: Pak Amien Rais Muncul dari Jalur Situ

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Muhammad Qodari memberikan tanggapan terkait kemunculan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang tengah menjadi sorotan.

Dilansir TribunWow.com, M Qodari menilai bahwa gerakan yang dilakukan KAMI seperti mengingatkan kembali pada awal masa reformasi.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Senin (28/9/2020).

• Minta Petugas Netral soal Pembubaran KAMI, Refly Harun: Berat kalau Demo Itu Digerakkan Unsur Negara

• Sebut Aneh Pembubaran KAMI di Surabaya, Refly Harun: Silakan Demo, tapi Tak Boleh Melarang Deklarasi

Dalam kesempatan itu, M Qodari mulanya menanggapi soal munculnya isu bahwa deklarator KAMI, yakni Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mempunyai tujuan di Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya tidak ada yang menyalahkan ketika Gatot maupun anggota KAMI lainnya yang berkeinginan menjadi presiden maupun calon presiden.

Karena diakui memang setiap warga negara memiliki hak untuk bisa menjadi presiden.

"Di sisi yang lain kalaupun misalnya dibaca Pak Gatot punya agenda untuk menuju ke calon presiden, ya sah-sah saja," ujar M Qodari.

Namun perlu diketahui bahwa menurutnya di Indonesia khususnya untuk bisa maju sebagai calon presiden maka harus melalui partai politik.

Selain itu partai politiknya juga harus memenuhi syarat ambang batas atau presidential threshold.

"Cuman pertama caranya, jalurnya itu partai politik. KAMI ini bukan partai politik dan tidak punya kursi," jelasnya.

"Kalaupun misalnya KAMI nanti ikut pemilu 2024 yang akan datang itu belum bisa digunakan hasilnya untuk maju di Pilpres 2024, karena perolehan kursi tahun 2019," imbuh M Qodari.

• Sosok Polisi yang Hentikan Pidato Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Bubarkan Acara KAMI Jatim

Oleh karenanya, ia mengingatkan bahwa peluang Gatot di Pilpres 2024 bisa dikatakan sangat kecil, dengan catatan jika hanya mengandalkan KAMI.

"Jadi jangan sampai kucing dikira macan, atau justru membesar-besarkan KAMI," katanya.

Lebih lanjut, M Qodari menilai langkah yang dilakukan oleh KAMI justru pun tidak bisa dibenarkan, yaitu dengan cara deklarasi-deklarasi ke daerah-daerah bahkan sampai turun ke jalan.

Bahkan dikatakannya hal semacam itu mengingatkan kembali pada era awal reformasi untuk melengserkan rezim kepemimpinan Soeharto.

Ia pun menyinggung kemunculan politikus senior sekaligus pendiri Partai Amanat Nasional, Amien Rais yang disebut berawal dari gerakan seperti KAMI.

"Proses-proses demonstran jalanan itu sebenarnya episode awal-awal reformasi, waktu melawan Pak Harto," ungkapnya.

"Makanya Pak Amien Rais muncul dari jalur situ," lanjutnya.

"Sekali lagi saya mengimbau kepada masyarakat yang beda pandangan dengan KAMI tidak perlu diadang dengan cara fisik, adanglah dengan pikiran," tutup M Qodari.

• Acara KAMI di Surabaya Dibubarkan, KAMI Jatim: Polisi yang Membubarkan Tidak Tunjukkan Identitas

Simak videonya mulai menit ke- 4:52

Polisi Ungkap Alasan Pembubaran Acara KAMI di Surabaya

Kepolisian setempat membubarkan acara yang digelar oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya, Jawa Timur, Senin (28/9/2020).

Awalnya, KAMI berencana menggelar acara di Gedung Juang 45 Surabaya, namun lantaran mendapat blokade dari massa, akhirnya memindahkan ke rumah Jabal Nul di Jalan Jambangan Surabaya.

Di tempat itulah kepolisian mendatangi lokasi dan meminta supaya acara KAMI yang dihadiri langsung oleh deklarator, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dihentikan.

• Video Detik-detik Polisi Bubarkan KAMI di Surabaya, Gatot Nurmantyo: KAMI Organisasi Konstitusional

Dilansir TribunWow.com dalam acara Breaking News 'tvOne', Senin (28/9/2020), pihak kepolisian mengaku mempunyai alasan kuat untuk membubarkan acara tersebut.

Namun Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko tidak menyebutnya sebagai pembubaran.

Lebih tepatnya menurutnya adalah sebagai penghentian.

Dikatakannya bahwa alasan utama menghentikan acara KAMI tersebut karena memang kondisinya yang tidak mendukung untuk menggelar keramaian di tengah pandemi Covid-19.

"Itu bukan pembubaran, kita menghentikan kegiatan tersebut mengacu kepada yang pertama situasi masa pandemi, keselamatan rakyat atau masyarakat hukum tertinggi," ujar Trunoyudo.

Sedangkan alasan kedua adalah berkaitan dengan perizinan acara.

Trunoyudo menjelaskan bahwa perizinan yang diajukan oleh pihak KAMI untuk menggelar acara baru dilakukan pada Sabtu (26/9/2020).

Padahal aturannnya adalah harus 14 hari sebelumnya.

"Kemudian mengacu kepada aturan PP Nomor 60 Tahun 2017 juga diatur terkait dengan keramaian atau kegiatan politik, namun dalam hal ini adalah kegiatan masyarakat," katanya.

"Diketahui bahwasannya kegiatan tersebut dilakukan pemberitauannya sekira hari sabtu lalu, sedangkan dalam peraturan perizinan diajukan pada saat 14 hari sebelumnya," terang Trunoyudo.

• Najwa Shihab Sebut KAMI soal Birahi Politik yang Disinggungnya, Luhut: Enggak Usah Ngadu-ngadu

Masih dalam perizinan, selain bermasalah pada waktu, juga pada tempat acaranya.

"Kemudian juga ada perubahan tempat, pemberitauan pada hari Sabtu adalah di Gedung Juang, kemudian bergeser," jelasnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa memang di tengah pandemi, pihak kepolisian tidak bisa dengan mudah memberikan izin keramaian.

Melainkan harus memenuhi penilaian dan pertimbangan yang matang.

"Yang kedua dalam menggelorakan kegiatan di masa pandemi ini harus melalui tahapan yang namanya asesmen," papar Trunoyudo.

"Assessmentt ini kita lakukan yang dari kelompok gugus tugas, pertama kelayakan dari protokol kesehatan," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 8.16:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)