Terkini Internasional
Vanuatu Soroti Isu HAM di Sidang PBB, Diplomat RI Balas Debat: Kalian Bukan Perwakilan Orang Papua
Diplomat Republik Indonesia Silvany Austin Pasaribu menjawab tudingan Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman saat membahas isu HAM di Papua Barat.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Diplomat Republik Indonesia Silvany Austin Pasaribu menjawab tudingan Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman saat membahas isu HAM di Papua Barat.
Dilansir TribunWow.com, jawaban Silvany yang dinilai tegas membalas argumen Loughman menuai sorotan masyarakat Indonesia.
Dalam tayangan di kanal YouTube Kompas TV pada Minggu (27/9/2020), tampak suasana Sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) dilakukan secara tatap muka dan virtual sekaligus.
• Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Jawab Tegas Vanuatu soal Papua di Sidang Umum PBB
Dalam pidato virtualnya, Bob Loughman menyampaikan keprihatinan atas isu rasisme dan HAM di Papua Barat.
"Di wilayah kami masyarakat asli Papua Barat terus menderita akibat pelanggaran HAM. Sudah ada sedikit kemajuan terkait hal ini," ucap Bob Loughman melalui telekonferensi.
"Saya menyerukan Pemerintah Indonesia untuk merespons seruan pemimpin Pasifik," tegasnya.
Pihak perwakilan Indonesia meminta menggunakan hak jawab terkait pembahasan Vanuatu tersebut.
Silvany menilai sudah sejak lama Vanuatu terlalu ikut campur dan berkomentar tentang isu di Papua.
"Sangat memalukan bahwa negara satu ini terus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat menjalankan pemerintahannya," balas Silvany Austin Pasaribu.
Selain itu, ia menilai pihak Vanuatu sudah melanggar Piagam PBB dengan tidak menghormati kedaulatan negara lain.
• KKB Marak di Papua, OPM Beri Peringatan ke Maskapai Penerbangan Sipil: TPNPB-OPM Siap Tembak
"Jujur saya bingung, bagaimana sebuah negara berusaha mengajari negara lain sembari mengabaikan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB," ucapnya.
Ia meminta agar Vanuatu berhenti berkomentar tentang situasi di Papua Barat dengan alasan isu tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Indonesia.
"Saya ingin sampaikan kepada mereka, yang harus Anda lakukan adalah menghormati prinsip dan tidak mencampuri urusan domestik negara kami," pesan Silvany.
"Serta juga melakukan hal yang tepat, yakni menghormati kedaulatan dan teritorial negara lain," tambahnya.
Ia menutup argumen balasan dengan satu pesan lagi.
