Tak Terima Vanuatu Ikut Campur dan 'Menggurui' soal Papua di Sidang PBB, Indonesia: Memalukan

TRIBUNWOW.COM - Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman ikut menyinggung persoalan yang terjadi di Indonesia, khususnya berkaitan dengan Papua.

Dilansir TribunWow.com, Bob Loughman mengatakan bahwa terjadi tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

Momen tersebut terjadi dalam Sidang Majelis Umum Perserikatakan Bangsa Bangsa (PBB) di markas PBB, Jenewa, Swiss, Jumat (25/9/2020)

• Soal Pidato Jokowi di Sidang PBB, Rocky Gerung: Divided Nation Kok Nasihati United Nations

Diplomat Perwakilan Indonesia yang juga menghadiri Sidang PBB, Silvany Austin Pasaribu langsung menanggapi tegas pernyataan dari Bob Loughman.

Dalam kesempatan itu, dirinya mulanya meminta kepada Presiden Majelis Umum PBB untuk menggunakan hak jawabnya.

Silvany Austin mengaku sama sekali tidak membenarkan sikap dari delegasi Vanuatu tersebut.

Menurutnya, tidak sepantasnya suatu negara justru terlalu mencampuri persoalan negara lain.

Bahkan ia tidak segan menyebut sikap Bob Loughman itu memalukan dan terkesan seperti menggurui.

Sehingga telah melanggar prinsip dasar dari Piagam PBB.

"Saya gunakan hak jawab Indonesia atas pernyataan Vanuatu," ujar Silvany Austin, dalam acara Kabar Petang Siang 'tvOne', Jumat (25/9/2020).

"Memalukan, negara satu ini terus terobsesi tidak sehat untuk mengatur Indonesia," tegasnya.

"Jujur saya bingung, bisa-bisanya negara gurui negara lain abaikan prinsip dasar Piagam PBB."

• Jokowi Tak Berbahasa Inggris dan Pilih Bahasa Indonesia saat Pidato di Sidang PBB, Ini Alasannya

Lebih lanjut, Silvany Austin lantas memberikan penjelasan terhadap Bob Loughman.

Menurutnya dalam piagam tersebut sudah jelas bahwa setiap negara harus saling menghargai dan tidak ikut campur dalam urusan domestik negara lain.

Ia pun meminta kepada Vanuatu, termasuk juga negara-negara lain untuk menghormati integritas kedaulatan dan teritorial negara lain.

Terlebih sama-sama merupakan negara keanggotaan PBB.

"Yang benar seharusnya, hormati prinsip tidak campuri urusan domestik negara lain," katanya.

"Yang benar adalah hormati integritas kedaulatan dan teritorial negara lain," imbuhnya.

"Sampai Vanuatu bisa melaksanakan itu tolong simpan petuah Anda untuk diri sendiri," pungkasnya.

Simak video lengkapnya:

Pidato Pertama di Sidang PBB, Jokowi Beri Dukungan ke Palestina

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tampil pertama kalinya untuk memberikan pidato internasional dalam Sidang Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu (23/9/2020).

Dalam pidatonya tersebut, Jokowi menyinggung soal nasib dari negara Palestina yang saat ini tengah mengajukan menjadi anggota penuh di PBB.

Jokowi menegaskan bahwa hak Palestina untuk bisa merdeka membutuhkan peran dari seluruh anggota PBB lainnya, termasuk Indonesia yang diakui memiliki kedekatan tersendiri.

• Pidato Perdana di Sidang Umum PBB, Jokowi Singgung Rivalitas Negara di Tengah Pandemi Covid-19

Bagi Jokowi, prinsipnya dalam menjalin kerja sama multilateral adalah tidak boleh ada seorang pun, atau negara yang harus ditinggalkan.

Dirinya lantas mengungkit peristiwa sejarah dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menghasilkan sebuah 10 poin penting untuk menunjang kelangsungan kedamaian dan kerjasama dunia.

Sepuluh poin penting tersebut tertuang dalam Dasa Sila Bandung.

"Spirit kerja sama akan selalu dikedepankan Indonesia, spirit yang menguntungkan semua pihak, tanpa meninggalkan satu negara pun. No one, no country should be left behind," ujar Jokowi, dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (23/9/2020).

"Persamaan derajat inilah yang ditekankan oleh Bapak Bangsa Indonesia, Soekarno, saat Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 yang menghasilkan Dasa Sila Bandung," ungkapnya.

Jokowi menilai dan menyakini bahwa prinsip dari Dasa Sila Bandung masih relevan untuk diterapkan pada saat ini.

Termasuk untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional.

Oleh karenanya, Presiden kelahiran Solo Jawa Tengah itu berharap supaya para anggota PBB bisa sama-sama mendukung Palestina untuk mendapatkan hak merdekanya.

• Hasil Konferensi Internasional UMB Bakal Dilaporkan ke Presiden Jokowi sebagai Rekomendasi

Terlebih Palestina merupakan negara yang diakui kehadirannya di KAA pada waktu itu.

Namun saat ini Palestina justru masih berjuang untuk melawan penjajah.

"Hingga kini, prinsip Dasa Sila Bandung masih sangat relevan, termasuk penyelesaian perselisihan secara damai, pemajuan kerja sama, dan penghormatan terhadap hukum internasional," tegasnya.

"Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya," kata Jokowi.

"Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina, untuk mendapatkan hak-haknya," ungkapnya.

Simak videonya mulai menit ke- 3.44

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)