Pilkades Ditunda, Pilkada 2020 Jalan Terus, Rocky Gerung: Mustinya yang Ditunda Itu 'Pilkudu'

TRIBUNWOW.COM - Pemerintah Pusat melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa gelaran Pilkada Serentak tahun ini tetap akan digelar pada 9 Desember 2020.

Padahal di satu sisi, banyak pihak yang menolak atau menyarankan supaya Pilkada Serentak 2020 bisa ditunda.

Di antaranya disuarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

• Tanggapan Gibran Rakabuming soal Muncul Desakan Penundaan Pilkada 2020 karena Corona: Tidak Masalah

Mereka kompak memiliki alasan karena dapat mengundang kerumunan, khususnya pada saat kegiatan kampanye, sehingga meningkatkan risiko penularan Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, pengamat Politik Rocky Gerung lantas memberikan pandangannya.

Menurut Rocky Gerung, yang harusnya ditunda bukanlah Pilkades, melainkan Pilkudu.

Dirinya menyebutnya sebagai Pemilihan Kepala Dungu.

"Ya mustinya yang ditunda itu Pilkudu, Pemilihan Kepala Du***," ujar Rocky Gerung.

"Tetapi rupanya itu enggak ditunda juga."

Rocky Gerung mengaku tidak bisa memahami jalan pemikiran dari pemerintah yang justru tetap menggelar Pilkada 2020.

Dirinya meminta kepada pemerintah harusnya bisa menunda dua kontestasi politik tersebut, bukan hanya salah satu.

Ia menilai kondisinya justru terbalik dengan tetap akan melangsungkan Pilkada 2020 namun malah menunda Pilkadesnya.

• Jusuf Kalla Usul Pilkada Serentak Ditunda, KPU Akui Timbulkan Kerumunan: Kami Lihat sebagai Saran

"Kan seharusnya satu paket, kalau Pilkada ditunda, Pilkades juga," kata Rocky Gerung.

"Ini Pilkades bisa ditunda, mengapa Pilkada tidak bisa?" tanyanya.

"Kan jalan pikirannya selalu sepotong-sepotong, atau mungkin memang enggak ada, sehingga asal bunyi saja. Kan nanti akan dibilang ya Pilkades itu massanya sedikit kalau Pilkada banyak," jelasnya.

Dikatakannya bahwa tidak bisa dibenarkan ketika menyimpulkan bahwa Pilkades memiliki risiko yang jauh lebih besar dibandingkan Pilkada, sehingga membuatnya menjadi ditunda.

Menurutnya, Pilkada lah yang akan mengundang kerumunan lebih banyak karena massa yang akan terlibat tidak hanya dari satu desa saja.

"Ya tapi apa pernah ada riset bahwa di desa-desa tertentu justru masifitas dari Covid-19 itu ada di situ," tegasnya.

"Apa dasarnya karena berbahaya, kalau Pilkada enggak berbahaya?."

"Kan kalau kita balik misalnya kalau Pilkades ditunda mustinya kepala desa protes karena yang berkerumun pasti lebih sedikit daripada Pilkada kan," pungkasnya.

• Surati KPU, Mendagri Tito Karnavian Tak Setuju Ada Konser saat Kampanye Pilkada 2020

Simak videonya mulai menit ke- 0.55

KPU Akui Pilkada Timbulkan Kerumunan: Kami Lihat sebagai Saran

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menanggapi saran mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember mendatang.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (20/9/2020).

Diketahui sebelumnya Jusuf Kalla menilai sebaiknya pilkada serentak ditunda mengingat kondisi pandemi Virus Corona (Covid-19) yang melanda Indonesia.

• Tanggapan Gibran Rakabuming soal Muncul Desakan Penundaan Pilkada 2020 karena Corona: Tidak Masalah

Ia turut mengkhawatirkan proses kampanye yang umumnya mengumpulkan massa dalam jumlah besar akan mempermudah penyebaran Virus Corona.

Menanggapi hal itu, Viryan mengaku sudah mengetahui saran JK.

"Terkait imbauan Bapak Jusuf Kalla yang menyarankan pilkada ditunda, saya sudah baca berita dari beberapa media online," kata Viryan Azis.

"Poinnya adalah karena persoalan kerumunan," komentarnya.

Ia mengaku pihak KPU menerima usulan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut.

"Bagi KPU, imbauan dari Pak Jusuf Kalla kita lihat sebagai saran atau cambuk bagi kami untuk semakin sungguh-sungguh untuk melaksanakan protokol Covid-19 dalam tahapan penyelenggaraan pilkada selanjutnya," papar Viryan.

Viryan menegaskan pihak KPU juga telah berupaya mendisiplinkan diri dan mengajak jajarannya mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Ia mengakui ada kekhawatiran tahap kampanye akan mengakibatkan potensi kerumunan.

• Kondisi Terkini Menteri Agama Fachrul Razi yang Positif Covid-19, serta Hasil Swab Para Stafnya

Menurut Viryan, hal itu harus menjadi perhatian pasangan calon yang berkontestasi dalam pilkada di masing-masing daerah.

"Mengenai potensi kerumunan yang terjadi kemarin, kami sangat berharap bakal pasangan calon yang nanti ditetapkan bisa sungguh-sungguh memperhatikan tanggapan atau respons publik atas realitas pada tanggal 4-6 September yang lalu.

Ia menegaskan kedisiplinan terhadap protokol ini akan menjadi perhatian masyarakat.

Mengenai kemungkinan diperlukan perppu, Viryan mengaku pihak KPU sudah membahas hal tersebut.

"Kemarin kami diundang pemerintah membahas terkait rencana mengeluarkan Perppu. Perppu menjadi kebutuhan pada konteks ini, karena akar masalah dari munculnya aspirasi menunda pelaksanaan pilkada karena kerumunan yang terjadi di 243 daerah," terangnya.

Ia membenarkan pentingnya perppu khusus pilkada demi memberi ketegasan batasan kegiatan dalam kampanye dan berbagai tahap selanjutnya.

Viryan menyebutkan perppu tersebut juga akan memuat sanksi kepada pasangan calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan.

"Maka bila ada Perppu Pilkada yang memberikan secara tegas larangan kerumunan, bukan hanya kegiatan kampanye, namun pada seluruh tahapan kegiatan pilkada, kecuali yang diatur oleh KPU," jelasnya.

"Maka hal tersebut menjadi satu solusi yang permanen dan disertai sanksi atau ketentuan yang dapat memberikan efek kepada masyarakat dan pasangan calon," tutup Viryan.

Lihat videonya mulai dari awal:

(TribunWow/Elfan Nugroho/Brigitta)