Ibaratkan Jakarta Jadi Mobil, PSI Sindir Anies Tak Koordinasi Rem Darurat: Terjadi Tabrakan Beruntun

TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bahwa Pemprov DKI memutuskan untuk menarik rem darurat masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota pada Rabu (9/9/2020) lalu.

Langkah tersebut sontak menuai pro dan kontra, sebuah kritik menyinggung langkah Anies yang dinilai mengumumkan rem darurat tanpa koordinasi yang menyeluruh.

Kritik soal kurangnya koordinasi datang dari Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya.

• Minta Tak Salahkan Anies Baswedan soal PSBB, Refly Harun Ungkit Pidato Jokowi: Hanya Lihat Gestur

Pada acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (15/9/2020), William menyinggung bagaimana di dalam negara berbentuk kesatuan seperti Indonesia, kekompakkan menjadi hal yang utama.

"Sehingga yang menjadi tertinggi di sini adalah presiden pastinya," kata William.

"Karena kita memilih bentuk negara persatuan."

"Oleh karena itu koordinasi sudah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan," sambungnya.

Melihat langkah Anies, William menyebut keputusan tersebut dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu.

"Dilakukan tanpa koordinasi yang serius," jelas William.

"Saya menilai dari apa yang dikatakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil," kata William.

William menyinggung pernyataan Ridwan Kamil soal koordinasi yang ternyata baru dilakukan setelah pengumuman Anies menarik rem darurat PSBB di Jakarta.

"Mengatakan bahwa prescon yang pertama hari Rabu, lalu koordinasi baru dilaksanakan sesudahnya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu secara intens," ujarnya.

"Artinya kan tidak ada koordinasi ketika melakukan prescon yang pertama," kata William.

Politisi muda dari PSI itu lalu menganalogikan Jakarta layaknya mobil yang berjalan paling depan.

Menurut William, sebelum mobil paling depan (Jakarta) menarik rem darurat, maka seharusnya lebih dulu memberikan tanda berupa klakson atau lampu sign supaya kendaraan yang di belakang bisa bersiap.

"Saya melihat bahwa Gubernur Anies Baswedan tidak memberikan tanda-tanda itu (menarik rem darurat)," kata William.

"Sehingga ketika rem ditarik yang terjadi adalah tabrakan beruntun di belakang," sambungnya.

Kemudian William mengambil contoh keluhan yang disuarakan oleh beberapa pejabat negara soal keputusan rem darurat PSBB Jakarta.

"Pak Menko Perekonomian mengatakan, IHSG turun karena kebijakan Pak Gubernur (Anies)," kata William.

"Lalu Pak Wali Kota Bogor yang mengatakan, kebijakan PSBB belum jelas, dan tadi Pak Gubernur Jawa Barat juga mengatakan bahwa prescon-nya hari Rabu, koordinasi intens-nya baru dilakukan hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, sehingga presscon harus diulang, dan kebijakannya diganti," pungkasnya.

• Tak Salahkan Anies soal PSBB, Doni Monardo Tegaskan Status Tak Berubah: Lockdown Itu Pelarangan

Simak video selengkapnya mulai menit ke-6.30:

Ridwan Kamil Bantah Ada Adu Pendapat

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tegas menyatakan tidak ada persilangan pendapat saat pihaknya melaksanakan rapat koordinasi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Rapat koordinasi tersebut diketahui dilaksanakan pada Sabtu (12/9/2020) tentang teknis PSBB DKI & strategi Jabodetabek.

Ridwan Kamil menjelaskan pada saat itu sejumlah menteri memang memberikan masukkan terkait pelaksanaan PSBB di Ibu Kota.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ridwan Kamil lewat acara SAPA INDONESIA MALAM, Minggu (13/9/2020).

Awalnya, pria yang akrab disapa Kang Emil itu menyinggung soal pemberitaan yang heboh tak seperti apa yang terjadi di lapangan.

Ridwan Kamil menuturkan, pada rapat tersebut, semua pihak memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Anies harus didukung.

"Tapi kalau dalam rapat itu semua paham bahwa yang namanya niat dari Pemprov DKI ini harus didukung," kata dia.

• Pasien Covid-19 Tanpa Gejala Bisa Isolasi Mandiri di Hotel, Pemerintah akan Tanggung Biayanya

Kendati demikian, Ridwan Kamil menekankan pentingnya koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan daerah sekitarnya.

Gubernur kelahiran Bandung itu menjelaskan bagaimana kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta berpengaruh ke daerah sekitarnya, bahkan ke lingkup nasional.

"Dari awal juga saya selalu bilang ke Kepala Daerah Bodebek harus satu frekuensi," kata Ridwan Kamil.

Karena memiliki dampak berskala nasional, Ridwan Kamil menceritakan bagaimana para menteri juga ikut mengimbau supaya pelaksanaan PSBB di DKI dibantu.

"Oleh karena itu kemarin saya lihat di rapat, para menteri menko-menko itu memberikan masukkan agar yang dilaksanakan di DKI itu semua bisa bantu atau istilahnya ada bantalan-bantalan, ada persiapan-persiapan," paparnya.

"Saya lihat apa yang terbaca di media seringkali berbeda dengan yang aslinya."

Ridwan Kamil lalu berpesan kepada publik suapya jangan melihat bencana pandemi Covid-19 dari sisi politik.

Ia meminta agar masyarakat kompak memandang Covid-19 dari sisi kemanusiaan dan keilmiahan supaya bisa saling membantu sesama.

"Intinya kemarin itu lebih bagaimana menyamakan frekuensi bahasa, komunikasi dan koordinasi," ungkap Ridwan Kamil.

"Kalau itu lancar Insyaallah tidak akan terulang lagi tafsir-tafsir seolah perbedaan pandangan," tandasnya.

Lewat cuitan akun Twitternya @Ridwankamil, ia juga telah membahas bahwa rakor dengan Anies dan para menteri soal PSBB berjalan baik tanpa adanya dua kubu yang saling bertentangan pendapat satu sama lain.

"Baru selesai rakor para menteri dgn Gub DKI, Jabar, Banten terkait Teknis PSBB DKI & stategi Jabodetabek. Tidak ada persilangan pendapat. Tidak ada kubu ekonomi vs kesehatan. Semuanya saling melengkapi dan menguatkan. Resminya diumumkan besok detailnya ol Satgas Pusat & Gub DKI." tulis Ridwan Kamil di akun Twitter-nya.

(TribunWow.com/Anung)