Kontroversi PSBB Anies Baswedan sampai Dikomentari Satu Tokoh Ini, Refly Harun: Biasanya Bikin Adem

TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun turut menyoroti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kembali dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam tayangan di kanal YouTube Refly Harun, diunggah Selasa (14/9/2020).

Diketahui sebelumnya kebijakan Anies untuk memberlakukan kembali PSBB total menuai protes dari banyak pihak.

• Ridwan Kamil Bantah Ada Adu Pendapat di Rakor PSBB Jakarta: Paham Niat Pemprov DKI Harus Didukung

Refly Harun mengungkit ada satu tokoh publik yang turut berkomentar terkait PSBB DKI Jakarta tersebut.

Berdasarkan fakta itu, Refly menilai kebijakan Anies Baswedan memang sangat menarik perhatian banyak pihak.

"Ini orang yang jarang sekali punya kontroversi. Biasanya kalau berpendapat bikin adem," ungkit Refly Harun.

"Tapi kali ini agak keras sedikit," tambahnya.

Tokoh tersebut adalah Jimly Asshiddiqie, seorang akademisi dan beberapa kali menjabat posisi di pemerintahan pada berbagai periode.

Jimly menyoroti pemerintah pusat terkesan menentang kebijakan Anies.

Refly menilai kecaman Jimly terkesan cukup keras.

"Jadi pendapatnya terkait dengan rivalitas antara pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda DKI, dengan pemerintah pusat," ucap Refly.

"Sangat menohok satu bagian statement dari beliau, yaitu Profesor Jimly Asshiddiqie, yang sekarang menjadi anggota DPD dari Provinsi DKI," lanjutnya.

Refly mengaku setuju dengan pandangan Jimly, yakni pertentangan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

• Ruhut Sitompul Salahkan Anies Baswedan Terkait Covid, Refly Harun: Hobi Sekali Pecat-Memecat

"Pemerintah pusat kok beroposisi dengan pemerintah daerah? Ini fenomena yang aneh," komentar pakar hukum tersebut.

Diketahui sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pernyataan Anies terkait terbatasnya kapasitas rumah sakit.

Airlangga menyebutkan kapasitas rumah sakit di Indonesia, terutama Jakarta, masih memadai.

"Ketika mau menerapkan PSBB, Anies Baswedan mengatakan bahwa tanggal 17 rumah sakit di DKI sudah tidak mampu menampung pasien Covid-19," terang Refly.

Pernyataan ini dibantah Airlangga, sehingga kesan miskomunikasi muncul di antara kedua pemerintahan.

Refly lalu membacakan cuitan Jimly Asshissiqie yang dinilai cukup menohok tersebut.

"Kenapa tidak adakan dulu konsultasi dan koordinasi sebelum buat keputusan dan pengumuman tentang PSBB dsb. Pemda dan pemerintah pusat jangan terus-terusan berbeda dalam penanganan Covid-19. Bikin malu dan malah bahayakan keselamatan warga. Inisiatif bisa dari pemda/pempus. Yang penting saling kontak. Jangan main politik terus," tulis Jimly, Kamis (10/9/2020).

"Untuk pelajaran ke depan, baiknya menteri-menteri dan pejabat pusat jangan lagi buat statement asal beda dengan Gubernur, terutama DKI seolah benarkan persepsi terjadinya jegal-jegalan untuk Pilpres 2024. Pemerintah pusat kok beroposisi ke Pemda. Aneh, lucu, dan bahaya. Baiknya presiden luruskan dan pemda juga tahu posisi sebagai subsistem," lanjutnya pada Sabtu (12/9/2020).

Refly menilai tanggapan itu tidak seperti biasanya.

"Tumben-tumbennya Prof Jimly membuat twit seperti itu," komentar dia.

Lihat videonya mulai dari awal:

Anies Baswedan Klaim Sudah Sepakat dengan Pemerintah Pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim pemerintah pusat sudah menyetujui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lanjutan.

Dilansir TribunWow.com, hal itu terungkap dalam tayangan Kabar Utama di TvOne, Sabtu (12/9/2020).

Diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan PSBB total setelah sebelumnya menjalankan PSBB transisi.

• Sebut Pemda DKI Menjerit Gegara Pilihan Anies soal PSBB, Wakil Ketua DPRD Jakarta: Memang Pahit

Anies beralasan peningkatan kasus positif Covid-19 bukannya menurun tetapi semakin mengkhawatirkan.

Meskipun sempat disebut ada tentangan dari pemerintah pusat dan pemerinah daerah di sekitar Jakarta, Anies mengklaim kini sudah ada kesepakatan.

"Kalau soal PSBB-nya mendukung. Jadi pemerintah mendukung," ungkap Anies Baswedan.

"Pemerintah pusat menyadari bahwa di Jakarta terjadi lonjakan yang cukup signifikan di bulan September ini," lanjutnya.

Anies menambahkan, pemerintah sudah menyadari pemulihan ekonomi harus diawali dari sektor kesehatan terlebih dahulu.

"Jadi mendukung dan sama-sama menyadari tanpa membereskan kesehatan tidak mungkin perekonomian bisa bergerak," jelas Gubernur DKI Jakarta.

Sebelumnya Anies menjelaskan alasan PSBB diberlakukan kembali.

Menurut dia, belum semua sektor di Jakarta mematuhi protokol kesehatan yang diwajibkan.

"Banyak tempat-tempat yang sudah bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Ada yang belum," teranga Anies.

"Karena itulah kita nanti di dalam pengaturan PSBB ini memperhitungkan kesiapan-kesiapannya," lanjut mantan Mendikbud ini.

Ia menambahkan, ada beberapa sektor yang dapat beroperasi seperti biasa karena tidak menimbulkan klaster Covid-19 baru.

Sektor-sektor ini nantinya akan tetap diizinkan beroperasi secara normal.

• Kritik Anies Baswedan soal PSBB Jakarta, Nikita Mirzani: Kalau yang Pro Pilih Dia, Gue Sih Enggak

"Yang paling banyak itu 'kan di perkantoran. Karena itu nanti paling banyak mengatur di perkantoran," singgung Anies.

Ia menegaskan aturan utama PSBB bukan berarti melarang masyarakat berkegiatan seperti biasanya.

Menurut Anies, yang berbeda adalah adanya protokol kesehatan yang harus diterapkan.

"Kalau pengetatan, semua sektor ada pengetatan. Saya harus garis bawahi, bukan pelarangan. Ini adalah pengetatan, pembatasan," paparnya.

"Artinya tetap berkegiatan tapi ada batas-batasnya yang lebih ketat," tambah dia.

Selain itu, mobilitas keluar-masuk DKI Jakarta tidak dibatasi.

Hanya pergerakan di dalam ibu kota negara tersebut yang dibatasi sesuai protokol kesehatan. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)