Virus Corona
Tolak PSBB di Jakarta, Ini 2 Alasan Orang Terkaya di Indonesia Budi Hartono Kirim Surat: Tak Efektif
Pengusaha sekaligus satu dari orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono, tegas menolak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pengusaha sekaligus orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono, tegas menolak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta diberlakukan kembali.
Dilansir TribunWow.com, ia lalu menyampaikan masukannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui sebuah surat.
Tangkap layar surat ini diunggah pengusaha Peter F Gontha melalui akun Instagram @petergontha, diunggah Sabtu (12/9/2020).
• Anies Baswedan Kembali Perketat PSBB Jakarta, Bagaimana Pengaruhnya Bagi Perekonomian Nasional?
Ia memberikan dua alasan PSBB total tidak tepat dilakukan kembali.
Awalnya Budi menyebutkan selama ini PSBB yang sudah dijalankan pun tidak efektif.
"Hal ini disebabkan PSBB di Jakarta telah terbukti tidak efektif di dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta," jelas Budi Hartono.
Hal itu ia buktikan dengan melampirkan grafik pertumbuhan kasus di DKI Jakarta.
Pada grafik tampak pertumbuhan kasus mulai Maret sampai Agustus terus menanjak.
Angka tersebut sempat turun drastis, tetapi melonjak kembali pada September.
"Di Jakarta meskipun Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik," singgung orang terkaya ke-54 di dunia ini.
Alasan kedua yang disebutkan adalah terkait penyediaan fasilitas kesehatan di DKI Jakarta.
Orang terkaya di Indonesia versi Forbes ini menjelaskan selama ini jumlah pasien rumah-rumah sakit di DKI Jakarta juga terus bertambah.
Budi menjelaskan, membludaknya pasien disebabkan pemerintah tidak siap dengan kebijakan isolasi mandiri.
• Soal Jakarta Vs Pemerintah Pusat akan PSBB, Anies Baswedan Klaim Sudah Sepakat: Sama-sama Menyadari
"Kapasitas Rumah Sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi," tulis pemilik perusahaan Djarum ini.
"Hal ini disebabkan seharusnya Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus," terangnya.
