Soroti Kebijakan PSBB Anies, Pengamat: Pertimbangan Terlalu Pragmatis, Hanya karena Covid-19 Tinggi

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah memberikan pandangannya terkait polemik atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kebijakan dari Anies Baswedan yang menyatakan akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuai pro dan kontra.

Bahkan dari pemerintah pusat sendiri melalui para menteri, banyak yang menentang kebijakan dari Anies tersebut dengan alasan akan berdampak pada perekonomian.

• Yakini Anies Sudah Koordinasi dengan Pusat soal PSBB, Geisz: Kita Itu Mau Bersinergi Enggak Sih?

• Anies Ditentang Para Menteri Jokowi dan Diminta Dinonaktifkan, Rocky Gerung: Apa Inisiatif Presiden?

Dilansir TribunWow.com, Trubus mengatakan bahwa kebijakan dari Anies memang kerap bersifat kontroversi.

Menurutnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies tidak memiliki alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang kuat, termasuk kebijakan yang terbaru saat ini dengan akan melakukan PSBB kembali.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Jumat (11/9/2020).

Dirinya menilai keputusan Anies kembali menerapkan PSBB yang rencananya akan dimulai pada Senin (14/9/2020) itu hanya karena kasus Covid-19 tinggi dan di satu sisi fasilitas kesehatan yang sifatnya terbatas.

Dikatakannya bahwa dengan kembali melakukan PSBB maka belum bisa menjamin bahwa angka kasus Covid-19 akan terkendali.

Trubus pun mencontohkan pada penerapan PSBB sebelum-sebelumnya yang dinilai tidak berjalan efektif, terbukti risiko penularan masih tetap tinggi.

"Memang kebijakan Pak Anies sendiri kadang-kadang memancing kontroversi, karena di satu sisi kita lihat pertimbangan-pertimbangannya itu terlalu pragmatis," ujar Trubus.

"Misalnya kita kembali ke PSBB total, itu hanya didasarkan karena kenaikan Virus Corona yang begitu tinggi, yang kedua karena layanan kesehatannya sudah terbatas," jelasnya.

"Padahal harusnya melihat di masa lalu PSBB pertama itu juga enggak efektif karena penularannya juga tinggi."

• Bima Arya Tak Mau Terapkan PSBB Total Lagi seperti Jakarta, Anies Baswedan: Kami Tak Pernah Meminta

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya selama penerapan PSBB mulai dari jilid pertama hingga ketiga, penularan Covid-19 di Jakarta juga sama tingginya dengan sekarang.

Bedanya yakni hanya pada angka kasusnya, karena dipengaruhi oleh jumlah pengetesannya.

"Kenapa dulu angkanya rendah karena dulu pengetesannya masih minim," kata Trubus.

"Artinya memang sebenarnya Covid-19 pada saat itu sudah relatif tinggi penularannya," imbuhnya.

Simak videonya mulai menit ke- 3.35

Geisz Chalifah: Bukan Hal Baru, Sudah yang Kesekian Kalinya

Kebijakan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan banyak tentangan dari pemerintah pusat.

Kebijakan yang ditentang tersebut adalah soal rencana Anies untuk kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin (14/9/2020) mendatang.

Dilansir TribunWow.com, Aktivis Sosial Geisz Chalifah menilai bahwa keputusan Anies untuk kembali menerapkan PSBB tentu bukan tanpa alasan.

Dirinya menyakini bahwa Anies tentunya sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk yang utama karena kasus Covid-19 di Jakarta terus mengalami lonjakan.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Petang 'tvOne', Jumat (11/9/2020).

• Anies Baswedan Segera Terapkan PSBB, Ridwan Kamil: Saya Mohon Pak Anies Konsultasi Dulu dengan Pusat

Sementara terkait justru mendapatkan pertentangan dari pemerintah pusat, Geisz mengaku sudah tidak kaget.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan hal baru yang dialami oleh Anies.

Karena seperti yang diketahui, pada persoalan Covid-19 saja, sering kali adanya perbedaan antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat.

Seperti misalnya rencana lockdown di awal merebaknya Virus Corona yang pada akhirnya Anies menyesuaikan dengan pemerintah pusat, yakni melakukan PSBB.

Pertentangan kembali terjadi dalam penentuan aturan-aturan di dalam kelangsungan PSBB tersebut.

Bahkan diakui oleh Geisz, kondisi tersebut tidak hanya terjadi dalam urusan penanganan Covid-19, melainkan dalam banyak hal.

"Bukan hal yang baru, sudah yang kesekian kalinya, tidak hanya persoalan Virus Corona, persoalan lain-lain juga sama, kalau menyangkut Anies lebih banyak politisnya daripada substansinya," ujar Geisz.

Geisz menilai bahwa sikap pemerintah pusat yang menentang Pemprov DKI hanya seakan-akan supaya terlihat bekerja.

Terlebih menurutnya, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menangani krisis dan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

"Jadi ya senyumin saja karena kan mereka untuk terlihat kerja itu mengkritik Anies lebih mudah dan itu sudah terlihat mereka bekerja," jelasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)