Refly Harun Sebut Kebijakan PSBB Anies Baswedan Dijadikan Kambing Hitam oleh Pemerintah Pusat

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan padangannya terkait persoalan yang terjadi di Ibu Kota, yakni antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pemerintah pusat.

Sebelumnya Anies Baswedan menyatakan akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang rencananya akan dimulai pada Senin (14/9/2020).

Namun kebijakan tersebut tidak sejalan bahkan mendapatkan pertentangan dari pemerintah pusat.

• Geisz Chalifah Tak Terima Pengamat Sebut Alasan Anies Terapkan PSBB Hanya Sederhana: Tolong Jelaskan

• Kebijakan PSBB Anies Ditentang Pusat, Geisz Chalifah: Bukan Hal Baru, Sudah yang Kesekian Kalinya

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menilai bahwa kebijakan Anies yang saat ini tengah dipersoalkan oleh para menteri, hanya dijadikan sebagai kambing hitam dari masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah itu sendiri.

Yakni berkaitan dengan memburuknya perekonomian dan hingga terancam mengalami resesi.

Menurut Refly Harun, persoalan ekonomi negeri ini sudah terjadi dan tidak ada hubungan dengan pengumuman dari kebijakan Anies.

Bahkan dikatakannya, sudah bermasalah sebelum Covid-19 masuk ke Tanah Air.

Hal itu diungkapkan dalam tayangan Youtube pribadinya, Refly Harun, Jumat (11/9/2020).

Refly Harun lantas mengatakan bahwa yang salah sejak awal dalam penanganan Covid-19 adalah berasal dari pemerintah pusat.

Kebijakan dari pemerintah pusat seakan-akan hanya mengedepankan persoalan ekonomi dibandingkan masalah kesehatan yang harusnya jauh lebih penting.

"Ini adalah soal policy mendasar negeri ini, sejak awal sebenarnya ada kritik yang besar bahwa pemerintah sepertinya tidak sungguh-sungguh dalam menangani Covid-19, lebih mendahulukan insentif bidang perekonomian," ujar Refly Harun.

"Lebih mendahulukan bagaimana melakukan pemulihan ekonomi yang sudah terpuruk sebelum Covid-19 sesungguhnya," imbuhnya.

• Anies Ditentang Para Menteri Jokowi dan Diminta Dinonaktifkan, Rocky Gerung: Apa Inisiatif Presiden?

Oleh karena itu, Refly Harun tidak segan mengatakan bahwa pemerintah memanfaatkan pandemi Covid-19 ini untuk menutupi kondisi perekonomian Indonesia.

"Jadi Covid-19 itu menjadi semacam dalih untuk kataknlah menghindari gugatan bahwa perekenomian sudah nyungsep duluan sebelum adanya Covid-19," kata Refly Harun.

"Sekarang pengumuman pemberlakuan PSBB lagi oleh Gubernur Anies Baswedan juga mulai dijadikan kambing hitam lagi," imbuhnya.

"Padahal jangan-jangan ada di kinerja menteri-menteri itu sendiri."

Lebih lanjut, Refly Harun merasa kurang yakin ketika pengumuman kebijakan PSBB dari Anies langsung berdampak pada perekonomian.

Seperti yang dikatakan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang menyebut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok.

"Karena masak satu pengumuman tiba-tiba sudah membuat kacau semuanya," ucapnya.

"Memang kadang-kadang sentimen pasar itu tidak bisa diduga, tapi kalau fundamentalnya kuat orang kan enggak gampang lari sesungguhnya," terangnya.

"Tapi masalahnya kita sedang berada dalam situasi resesi," pungkasnya.

• Bima Arya Tak Mau Terapkan PSBB Total Lagi seperti Jakarta, Anies Baswedan: Kami Tak Pernah Meminta

Simak videonya mulai menit ke- 8.14

Geisz Chalifah Sebut Sudah Kesekian Kali Kebijakan Anies Ditentang Pusat

Aktivis Sosial Geisz Chalifah menilai bahwa keputusan Anies untuk kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentu bukan tanpa alasan.

Dirinya menyakini bahwa Anies tentunya sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk yang utama karena kasus Covid-19 di Jakarta terus mengalami lonjakan.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Petang 'tvOne', Jumat (11/9/2020).

Sementara terkait justru mendapatkan pertentangan dari pemerintah pusat, Geisz mengaku sudah tidak kaget.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan hal baru yang dialami oleh Anies.

Karena seperti yang diketahui, pada persoalan Covid-19 saja, sering kali adanya perbedaan antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat.

Seperti misalnya rencana lockdown di awal merebaknya Virus Corona yang pada akhirnya Anies menyesuaikan dengan pemerintah pusat, yakni melakukan PSBB.

Pertentangan kembali terjadi dalam penentuan aturan-aturan di dalam kelangsungan PSBB tersebut.

• Anies Baswedan Segera Terapkan PSBB, Ridwan Kamil: Saya Mohon Pak Anies Konsultasi Dulu dengan Pusat

Bahkan diakui oleh Geisz, kondisi tersebut tidak hanya terjadi dalam urusan penanganan Covid-19, melainkan dalam banyak hal.

"Bukan hal yang baru, sudah yang kesekian kalinya, tidak hanya persoalan Virus Corona, persoalan lain-lain juga sama, kalau menyangkut Anies lebih banyak politisnya daripada substansinya," ujar Geisz.

Geisz menilai bahwa sikap pemerintah pusat yang menentang Pemprov DKI hanya seakan-akan supaya terlihat bekerja.

Terlebih menurutnya, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menangani krisis dan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

"Jadi ya senyumin saja karena kan mereka untuk terlihat kerja itu mengkritik Anies lebih mudah dan itu sudah terlihat mereka bekerja," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Geisz menjawab soal Anies disebut mendahului pemerintah pusat lantaran tidak mengkoordinasikannya terlebih dahulu.

"Tidak mungkin tidak koordinasi, kan di situ ada BNPB pada saat rapatnya," tegasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 1.20

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)