Kabar Ibu Kota
Tolak Pengesahan P2APBD Jakarta, PAN Soroti Tingkat Kepuasan Warga: Ternyata Lembaga Survei Internal
Anggota DPRD DKI Fraksi PAN Lukmanul Hakim menilai penggunaan APBD DKI tahun 2019 tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Partai Amanat Nasional (PAN) adalah satu dari empat fraksi DPRD DKI Jakarta yang memutuskan untuk walkout, saat melakukan Rapat paripurna pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun anggaran 2019.
Ketiga fraksi lainnya, adalah Golkar, PSI, dan Nasdem, yang sama-sama tidak puas dengan berjalannya rapat pengesahan P2APBD.
Anggota DPRD DKI Fraksi PAN Lukmanul Hakim menyoroti soal tingkat kepuasan masyarakat di Jakarta yang ternyata berasal dari lembaga survei internal.
• Walkout saat Rapat P2APBD dengan Anies Baswedan, PSI Akui Curiga: Tidak Diberi Microphone, Dicabutin
Dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (9/8/2020), Hakim menilai penggunaan APBD DKI tahun 2019 tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Ia menjelaskan, banyak aspirasi masyarakat yang tak didengar oleh eksekutif.
Hakim juga menyinggung soal pembangunan yang hanya berpusat di kawasan Sudirman - MH. Thamrin.
"Kami melihat nyata Jakarta terlupakan. Jakarta bukan cuman hanya Thamrin saja, bukan Sudirman saja, tetapi hari ini kami melihat dengan penggunaan APBD 2019, secara laporan ke kami dari eksekutif, itu jauh berbeda dengan yang ada di lapangan," ungkap Hakim saat dikonfirmasi, Selasa (8/9/2020).
Hakim lalu menceritakan, saat dirinya reses di wilayah konstituennya, ia menerima keluhan dari masyarakat soal kebutuhan air bersih.
Ia lalu menyoroti pernyataan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengklaim telah menjalankan tugas penyerapan dan pelayanan hingga mencapai 90 persen sebagai pernyataan tak berdasar.
Tingkat kepuasan yang diklaim oleh Pemprov DKI juga tak luput disinggung oleh Hakim.
Terungkap bahwa tingkat kepuasan yang diklaim oleh Pemprov DKI berasal dari lembaga survei internal.
"Kami kan di komisi-komisi rapat, bahwa eksekutif sudah menjalankan tugasnya dengan baik, penyerapan, pelayanan sudah 90 persen, ini dasarnya darimana?"
"Saya di komisi A menanyakan dasar nya ini soal kepuasan darimana? Ternyata menggunakan lembaga survei internal, kan ini nggak bener," jelas dia.
Berbekal kekecewaan seusai mendengar pemaparan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal P2APBD, fraksi PAN akhirnya walkout bersama Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani yang juga merupakan politisi dari PAN.
"Kami fraksi PAN kecewa dengan forum ini. Tidak boleh terjadi lagi setting forum seperti ini."
