Terkini Nasional
Soal Kontroversi Puan Maharani, Refly Harun Singgung Geopolitik Sumbar: PDIP Tidak Terlalu Laku
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan pandangannya terkait dinamika politik di Sumatera Barat (Sumbar).
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan pandangannya terkait dinamika politik di Sumatera Barat (Sumbar) jelang Pilkada serentak 2020.
Buntut pernyataan kontroversi dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, pasangan calon di Pilkada Sumbar 2020, Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan dukungan kepada PDIP yang merupakan partai pengusungnya.
Puan Maharani sebelumnya berharap dan mendoakan Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

• Refly Harun Maklumi Sikap Paslon Sumbar Kembalikan Dukungan PDIP: Daripada Digembosi
• Tanggapi Persoalan Puan Maharani dengan Masyarakat Minang, Refly Harun: Agak Kebangetan
Hal itu lantas dipahami oleh banyak pihak, khususnya masyarakat Minang, seakan-akan Sumatera Barat sekarang ini tidak pro dengan Pancasila.
Dilansir TriunWow.com dalam tayangan Youtube Refly Harun, Minggu (6/9/2020), dirinya menyinggung soal geopolitik di Sumbar.
Dikatakannya bahwa Sumbar merupakan daerah yang memiliki basic masyarakat pendukung partai islam.
Oleh karenanya, tidak heran ketika partai-partai nasionalisme, seperti misalnya PDIP di Sumbar tidak sepopuler dengan keberadaan partai islam.
"Jadi secara geopolitik wajar kalau Sumatera Barat itu lebih pro kepada kelompok-kelompok islam modernis, bukan kelompok nasional," ujar Refly Harun.
"Islam tradisonalis saja tidak terlalu laku, apalagi kelompok nasionalis," imbuhnya.
Menurut pandangan dari Refly Harun, kelompok partai nasionalis tengah dihubung-hubungkan dengan paham komunis yang identik dengan sayap kiri.
Hal itu yang nampaknya dipahami oleh masyarakat Sumbar.
• Kritiknya ke Puan Maharani Ditertawai Politisi PDIP, Fadli Zon: Memang Ini soal Saya Pribadi?
"Kelompok nasionalis yang dalam spectrum politik Indonesia terlalu ke kiri," katanya.
Berbeda dengan partai nasionalisme yang ditolak oleh masyarakat Sumbar, partai-partai moderat dinilai Refly Harun masih bisa diterima.
Dirinya mencontohkan Partai Golkar dan Gerindra.
Refly Harun lantas menyamakan dengan kondisi geopolitik yang terjadi di Jawa Tengah yang merupakan identik dengan partai berlambang kepala banteng.
"Tetapi kalau kelompok-kelompok moderat seperti Golkar masih bisa diterima, bahkan Gerindra pun masih bisa diterima," jelasnya.
"Tetapi PDIP rupanya agak susah memasuki Sumatera Barat."
"Sama seperti halnya Jawa Tengah itu sangat PDIP minded," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit ke- 8.48
Maklumi Sikap Paslon Sumbar yang Kembalikan Dukungan PDIP
Pernyataan dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani soal Sumatera Barat (Sumbar) berbuntut panjang.
Pasangan calon di Pilkada Sumbar 2020, Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan dukungan dari PDIP yang merupakan partai pengusungnya.
Dilansir TribunWow.com, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun buka suara menanggapi kondisi politik di Sumatera Barat tersebut.
• Tanggapai Persoalan Puan Maharani dengan Masyarakat Minang, Refly Harun: Agak Kebangetan
Refly Harun mengaku memahami keputusan politik yang diambil oleh pasangan Mulyadi dan Ali Mukhni.
Hal itu diungkapkan dalam tayangan Youtube pribadinya, Refly Harun, Minggu (6/9/2020).
Menurutnya, Mulyani dan Ali Mukhni sudah mempertimbangan risiko yang akan didapat jika masih terus menggunakan dukungan dari PDIP di Pilkada Sumbar 9 Desember 2020 mendatang.
Ia mengaku sudah mendengar ada isu-isu negatif yang mulai berhembus dengan menyasar paslon dari PDIP di Pilkada Sumbar.
"Kalau pasangan yang didukung oleh PDIP ini mengembalikan dukungannya saya bisa memahaminya," ujar Refly Harun.
"Karena kalau tidak demagenya akan luar biasa pernyataan Puan Maharani ini, apalagi setelah pernyataan Puan itu saya baca mulai ada suara-suara untuk memboikot atau paling tidak menggembosi pasangan yang didukung PDIP ini," jelasnya.
"Jadi langkah untuk mengembalikan dukungan itu adalah langkah politik yang bisa dipahami daripada gembos nanti lebih baik tidak mempertimbangkan PDIP," imbuhnya.
• Debat Politisi PDIP, Fadli Zon Sebut Puan Maharani Menyinggung Warga Minang: Anda Melantur Ini
Sementara itu untuk PDIP, Refly Harun berharap tidak kemudian menjadi merasa tersinggung.
Dirinya pun menilai sikap dari pasangan Mulyadi dan Ali Mukhni yang sebelumnya memilih PDIP terbilang tidak biasa.
Karena seperti yang diketahui, Sumbar merupakan daerah dengan masyarakat yang memiliki basic dukungan kepada partai-partai aliran kanan atau agamais.
"Hanya saja tidak perlu membuat PDIP lantas tersinggung karena memang menggandeng PDIP di Sumatera Barat suatu langkah yang sangat-sangat tidak populer," ungkap Refly Harun.
"Sama tidak populernya ketika kemudian Presiden Jokowi berusaha mati-matian agar masuk di Sumatera Barat, dan kalah juga telak," terangnya.
Meski begitu, Refly Harun menegaskan tidak lantas membeda-bedakan perlakukan kepada setiap daerah tersebut yang memang memiliki geopolitiknya sendiri.
"Dan tidak bisa juga mengatakan misalnya masyarakat Sumatera Barat tidak pro pemerintah dan sebagainya," katanya.
"Karena ketika pilpres selesai, maka provinsi apapun di Republik Indonesia berhak untuk pembangunan yang sama dan adil," tutup Refly Harun. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)