Cagub Sumbar Mulyadi Luruskan soal Kontroversi Puan Maharani dan Pengembalian Dukungan PDIP

TRIBUNWOW.COM - Bakal calon gubernur (Bacagub) Sumatera Barat, Mulyadi buka suara meluruskan permasalahan politik yang sedang terjadi di Sumbar.

Seperti yang diketahui, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani tengah menjadi sorotan lantaran pernyataannya dinilai menuding masyarakat Sumbar tidak pro dengan Negara Pancasila.

Kemudian buntutnya, Mulyadi-Ali Mukhni dikabarkan mengembalikan dukungan yang diberikan oleh PDIP di Pilkada Sumbar 2020.

• Refly Harun Maklumi Sikap Paslon Sumbar Kembalikan Dukungan PDIP: Daripada Digembosi

Dilansir TribunWow.com, Mulyadi tidak membenarkan dengan penyebutan pengembalian dukungan lantaran kurang tepat.

Hal itu diungkapkan dalam acara Kabar Petang 'tvOne', Sabtu (5/9/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Mulyadi menegaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima formulir B1KWK sebagai bentuk dukungan dari PDIP secara tertulis.

"Jadi perlu saya tegaskan supaya tidak salah menerjemahkan, tidak ada istilah mengembalikan, sampai saat ini PDIP belum menyerahkan B1KWK kepada kami sebagai calon gubernur, baru diumumkan," ujar Mulyadi.

Sementara itu terkait statament dari Puan Maharani, Mulyani berharap tidak disalahartikan karena justru berakibat situasi menjadi tidak kondusif.

Terlebih menurutnya, hal itu disampaikan Puan kepada internal partai bukan untuk para calon kepala daerah yang didukung di Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

"Jadi pada saat Mbak Puan menyampaikan pengarahan ke internal partai PDI Pejuangan, yang sekarang dipermasalahkan itu sebetulnya adalah segmen Mbak Puan kepada internal PDIP, tidak ada kaitannya dengan gubernur calon gubernur," jelasnya.

• Soal Kontroversi Puan Maharani, Refly Harun Singgung Geopolitik Sumbar: PDIP Tidak Terlalu Laku

Mulyadi kembali menegaskan bahwa belum menerima SK dari PDIP terkait dukungan kepada dirinya.

Oleh karenanya, dirinya mengatakan kurang tepat ketika disebut mengembalikan dukungan.

Ia mengaku baru ada dua dukungan nyata yang sudah diterima, yakni dari PAN dan Demokrat.

"Terkait dengan berita yang mengatakan kita mengembalikan, sampai saat ini tidak ada yang kita kembalikan, karena kita juga belum menerima," tegas Mulyadi.

"Sampai saat ini B1KWK belum pernah ada di tangan kami. Jadi jangan sampai salah menerjemahkan seakan-akan kita terima terus kita kembalikan," tutupnya.

Simak videonya mulai menit ke- 3.39

Soal Kontroversi Puan, Refly Harun Singgung Geopolitik Sumbar

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan pandangannya terkait dinamika politik di Sumatera Barat (Sumbar) jelang Pilkada serentak 2020.

Buntut pernyataan kontroversi dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, pasangan calon di Pilkada Sumbar 2020, Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan dukungan kepada PDIP yang merupakan partai pengusungnya.

Puan Maharani sebelumnya berharap dan mendoakan Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

• Tanggapi Persoalan Puan Maharani dengan Masyarakat Minang, Refly Harun: Agak Kebangetan

Hal itu lantas dipahami oleh banyak pihak, khususnya masyarakat Minang, seakan-akan Sumatera Barat sekarang ini tidak pro dengan Pancasila.

Dilansir TriunWow.com dalam tayangan Youtube Refly Harun, Minggu (6/9/2020), dirinya menyinggung soal geopolitik di Sumbar.

Dikatakannya bahwa Sumbar merupakan daerah yang memiliki basic masyarakat pendukung partai islam.

Oleh karenanya, tidak heran ketika partai-partai nasionalisme, seperti misalnya PDIP di Sumbar tidak sepopuler dengan keberadaan partai islam.

"Jadi secara geopolitik wajar kalau Sumatera Barat itu lebih pro kepada kelompok-kelompok islam modernis, bukan kelompok nasional," ujar Refly Harun.

"Islam tradisonalis saja tidak terlalu laku, apalagi kelompok nasionalis," imbuhnya.

Menurut pandangan dari Refly Harun, kelompok partai nasionalis tengah dihubung-hubungkan dengan paham komunis yang identik dengan sayap kiri.

Hal itu yang nampaknya dipahami oleh masyarakat Sumbar.

• Kritiknya ke Puan Maharani Ditertawai Politisi PDIP, Fadli Zon: Memang Ini soal Saya Pribadi?

"Kelompok nasionalis yang dalam spectrum politik Indonesia terlalu ke kiri," katanya.

Berbeda dengan partai nasionalisme yang ditolak oleh masyarakat Sumbar, partai-partai moderat dinilai Refly Harun masih bisa diterima.

Dirinya mencontohkan Partai Golkar dan Gerindra.

Refly Harun lantas menyamakan dengan kondisi geopolitik yang terjadi di Jawa Tengah yang merupakan identik dengan partai berlambang kepala banteng.

"Tetapi kalau kelompok-kelompok moderat seperti Golkar masih bisa diterima, bahkan Gerindra pun masih bisa diterima," jelasnya.

"Tetapi PDIP rupanya agak susah memasuki Sumatera Barat."

"Sama seperti halnya Jawa Tengah itu sangat PDIP minded," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 8.48

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)