Terkini Nasional
Jika 8 Tuntutan KAMI Tak Dipenuhi Pemerintah, Said Didu: Kami Serahkan Kembali kepada Rakyat
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) telah mendeklarasikan diri di Tugu Proklamasi, Jakarta pada Selasa (18/8/2020).
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) telah mendeklarasikan diri di Tugu Proklamasi, Jakarta pada Selasa (18/8/2020).
Organisasi KAMI dideklarasikan oleh beberapa tokoh di Tanah Air, mulai dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, pengamat politik Rocky Gerung, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, hingga mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.
Membawa misi sebagai gerakan moral, KAMI memiliki 8 tuntutan yang ditujukkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
• Disebut Jago Main Intrik oleh Aria Bima, Said Didu Tawarkan Gabung KAMI: Daripada Kita Berhadapan
"Saya pikir sangat jelas itu 8 poin tuntutan tersebut, tinggal dibaca yang jelas intinya semua aspek sudah ditulis di situ," ujar Said Didu.
Menurutnya andai poin-poin tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah, Said Didu mengaku akan menyerahkan kembali rakyat.
Karena dikatakannya bahwa KAMI ini merupakan interpretasi dari aspirasi rakyat itu sendiri.
"Saya katakan bahwa KAMI ini kan adalah menyalurkan aspirasi rakyat, kami serahkan kembali kepada rakyat," jelasnya.
Said Didu kemudian mengungkapkan alasan munculnya KAMI.
Dirinya mengatakan munculnya KAMI tidak terlepas dengan situasi yang saat ini sedang terjadi di Tanah Air, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya.
Khusus untuk politik dan kekuasaan, mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu menyinggung soal munculnya oligarki kekuasaan di pemerintah saat ini.
Sehingga suara-suara dari rakyat seakan diabaikan begitu saja yang notabene merupakan negara penganut demokrasi.
• Aria Bima Plesetkan Nama Deklarator KAMI Rocky Gerang: Diksi-diksi Filsafat untuk Pembenarannya
Selain itu, Said Didu menyoroti peran dari parlemen yang juga terlihat sudah luluh dengan kekuasaan pemerintah.
Ia mencontohkan kasus pembuatan Undang-undang yang dinilai tidak mempunyai digdaya untuk menolak ataupun membatalkan keputusan dari pemerintah.
"KAMI sudah memperjuangkan tuntutan aspirasi dan saya katakan kenapa si KAMI ini muncul, karena KAMI berpandangan bahwa sudah terjadi oligarki kekuasaan yang sudah mengabaikan suara rakyat yang mengarah ke sana," katanya.
"Jadi parlemen boleh menyatakan bahwa parlemen satu orang satu orang bicara tapi kita tahu sekarang bahwa seakan-akan apapun yang diinginkan pemerintah pasti diketok oleh DPR," terang Said Didu.
