Soal Gerakan KAMI yang Dideklarasikan Din Syamsuddin, Sejarawan: Tak Usah Ditanggapi Terlalu Jauh

TRIBUNWOW.COM - Sejarawan Anhar Gonggong angkat bicara terkait Gerakan Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Hal itu diungkapkan Anhar Gonggong di acara Kabar Petang tvOne pada Rabu (19/8/2020).

Menurut Anhar Gonggong, Gerakan KAMI ini berbeda dengan Petisi 50 pada zaman Orde Baru (Orba).

• Blak-blakan soal KAMI yang Dideklarasikan Din Syamsuddin, Masinton Pasaribu: Hanya Pepesan Kosong

Pada masa Orba, Petisi 50 tidak mendapat dukungan massa yang banyak karena saat itu massa dikuasai oleh Pemerintah Soeharto.

"Menurut saya berbeda waktu jaman pemerintahan otoriter Soeharto seperti dikatakan Soelistyo di sana tadi tidak ada kekuatan massa, massanya kan dikuasai Soeharto," jelas Anhar.

Berbeda dengan masa sekarang di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpilih secara demokratis.

Selain itu gerakan KAMI dibentuk di tengah banyaknya partai politik.

"Sedangkan kalau dalam konteks sekarang kan Jokowi terpilih secara demokratis dan partai begitu banyak sekarang kan berbeda dengan zaman Soeharto," kata Anhar.

Apabila ada kritikan-kritikan yang muncul itu hanya sekedar kekecewaan pada kebijakan Jokowi.

Sehingga, menurutnya Petisi 50 dengan Gerakan KAMI jelas berbeda.

• Bandingkan Petisi 50 dan KAMI, Pakar Politik Hermawan Sulistyo: Lingkungan trategisnya Beda Jauh

"Bila ada kekecewaan-kekecewaan tertentu disebabkan oleh kebijakannya presiden sekarang itu bukan sesuatu yang menjadi."

"Hal itu menurut saya biasa dalam situasi demokrasi sekarang, nah hal ini yang membuat membedakan kondisi dengan Pak Harto kan?" jelasnya.

Anhar merasa Gerakan KAMI yang dideklarasikan oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah hanya sekedar untuk mengoreksi kesalahan pemerintah.

Bukan bermaksud untuk menjatuhkan Jokowi.

"Jadi kalau saya sih merasa orang-orang yang berkumpul di KAMI tujuannya hanya koreksi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan dan sebagainya."

"Saya kira jangan menanggapinya terlalu jauh seakan-akan KAMI ini mau menjatuhkan pemerintahan sekarang," kata dia.

• Adian Napitupulu Prediksi KAMI Berujung Jadi Partai, Refly Harun: Imajinasinya Tinggi Sekali

Lalu, Anhar mengakui bahwa permasalahan yang dihadapi Jokowi di masa sekarang tidak mudah.

Ia harus dihadapkan dengan Covid-19 serta dampak-dampaknya, misalnya krisis ekonomi.

"Kenyataan itu kjuga tidak perlu, bahwa kita menghadapi kenyataan seperti sekarang dengan macam-macam persoalan dengan adanya COvid-19 dan sebagainya."

"Tinggal bagaimana memang persoalan yang dihadapi oleh Pemerintahan Jokowi sekarang bagaimana kebijakan yang harus dia tempuh dalam menghadapi Covid-19 dengan macam-macam dampak yang dilahirkannya," jelas Anhar.

Lihat videonya mulai menit ke-7:13:

Sindiran Kapitra Ampera pada Gerakan KAMI

Ketua Tim Advokasi Pembela Agama, Kapitra Ampera angkat suara soal deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Selasa (18/8/2020).

Hal itu diungkapkan Kapitra Ampera melalui acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa malam.

Kapitra Ampera mengatakan bahwa kelompok itu sah-sah saja dibentuk serta menyampaikan pendapatnya.

• Di ILC, Said Didu Peringatkan Jokowi Ancaman Infrastruktur Trap: Kemungkinan akan Dijual ke Asing

Namun ia memperingatkan agar informasi yang diungkapkan kepada masyarakat bersifat faktual.

"Apakah orang-orang ini bisa menjadi tolak ukur untuk menjadi kacuan informasi-informasi yang dibangun."

"Dan kita perlu mengidentifikasi masalah yang dipakai untuk mengoreksi harus ada metodologi yang jelas kita sepakati bersama itu metodologi yang keabsahannya dijamin," ujar Kapitra.

Pria yang politisi PDIP ini meminta agar jangan sampai apa yang disampaikan berdasarkan dari masalah pribadi, seperti sakit hati.

Kapitra juga meminta agar gerakan ini didasari adanya keinginan soal kekuasaan.

"Bukan metodologi itu adalah identifikasi masalah rasa sakit hati yang menonjol atau di situ ada kekecewaan yang besar atau ada kehilangan kekuasaan yang pernah di situ."

"Atau orang-orang yang justru berpikir bahwa kekuasaan itu harus diambil kembali," ucap dia.

• Di ILC, Prof Salim Said Sebut Jokowi dan Soeharto Miliki Kesalahan yang Sama: Menerima Begitu saja

Lalu ia menyinggung soal megalomania di mana ada perasaan bahwa dirinya atau kelompoknya yang mampu mengatasi sebuah pemerintahan.

"Dan itu muncul pendekatan dalam kejiwaan yang disebut megalomania, mana ada orang yang pintar tidak ada pemerintah yang mampu kecuali saya, kecuali kami," ungkapnya.

Lalu, Kapitra menyinggung bahwa banyak orang sekarang lupa akan persatuan.

Banyak orang hanya berbicara mengenai dirinya, kelompoknya.

Bukan semangat untuk berjuang bersama atas nama 'Kita'.

"Kami tidak pernah lagi bicara kita, kita sekarang selalu bicara kami, lalu kita di mana? Di mana satu kesatuan harus kita bukan kami, atau bukan saya, atau Kamu," singgungnya.

Meski demikian, Kapitra meminta agar kelompok itu memiliki tujuan yang baik.

Berjuang dalam mencapai tujuan sesuai dengan aturan yang ada.

• Di ILC, Masinton Pasaribu Jawab Tudingan Ada Persekongkolan Pemerintah dengan Parlemen soal Covid-19

"Dan tujuan kelompok-kelompok itu harus membangun Indonesia Maju dengan cara masing-masing tetapi golnya destinationnya adalah kemajuan Indonesia dan segala dinamikan, segala problematika yang ada."

"Dan cara menggapai tujuan harus sesuai dengan konstitusi dan undang-undang," kata dia.

Kapitra memperingatkan agar gerakan itu benar-benar gerakan moral.

"Jangan kita bungkus gerakan moral harus pembedaan gerakan moral dengan gerakan politik," sambungnya.

Lihat videonya mulai menit ke-6:10:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)