Terkini Nasional
KAMI Diisi Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung hingga Said Didu, Pengamat Politik: Suatu Fenomena Baru
Sejumlah tokoh besar di Indonesia baru saja mendeklarasikan gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Sejumlah tokoh besar di Indonesia baru saja mendeklarasikan gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta pada Selasa (18/8/2020).
Gerakan itu diklarasikan sejumlah tokoh seperti Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo hingga Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin.
Selain itu banyak pula para pengamat yang bergabung seperti Rocky Gerung, Refly Harun hingga Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu.
• Peneliti LIPI Peringatkan Gerakan KAMI Jangan Dibiarkan Begitu Saja: Mereka Bisa Perluas Jaringannya
Dilansir TribunWow.com dari Kompas TV pada Kamis (20/8/2020), Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari membenarkan bahwa KAMI memang banyak berisi tokoh yang selama ini berseberangan dengan pemerintah.
"Ya kalau saya lihat sebetulnya masing-masing sudah jadi 'pengkritik pemerintah' ya semenjak beberapa tahun lalu."
"Kalau dilihat dari kacamata yang lain sebetulnya ya figur seperti Said Didu kemudian Rocky Gerung memang sebelum 2019, sudah katakanlah sering berbeda pendapat dengan pemerintah," ungkap Rocky.
Menurut Qodari bergabungnya orang-orang yang selama ini berseberangan dengan Jokowi merupakan sesuatu yang baru.
"Jadi memang secara pandangnya pemerintahan sekarang ini atau dengan Pak Jokowi memang beda begitu."
"Nah bahwasanya mereka kemudian bergabung menjadi satu itu suatu fenomena baru," lanjutnya.
• Soal Manuver Gatot Nurmantyo Lewat KAMI, M Qodari Minta Sang Mantan Panglima Tiru Prabowo hingga SBY
Meski demikian dirinya belum bisa berkomentar lebih jauh soal bagaimana KAMI di kemudian hari.
"Dan kemudian apakah fenomena, kebersamaan ini menjadi sesuatu yang membuat aksi-aksi pribadi itu menjadi lain itu akan kita tunggu depan," ungkap Qodari.
Walaupun begitu, Qodari merasa bahwa adanya KAMI ini bisa menjadi acuan baru pemerintah dalam menangani masalah.
Bisa jadi ada solusi yang baik didapatkan dari usulan mereka.
"Tapi saya pribadi mlihat memang sekali lagi sebetulnya sejauh berbicara mengenai pilihan-pilihan kebijakan akan sangat bagus."
"Pemerintah ya harus dimanfaatkan, karena pemerintah tidak selalu bisa melihat opsi yang terbaik, barangkali opsi terbaik itu datang dari teman-teman di KAMI gitu,"pungkasnya.
• Soal Gerakan KAMI yang Dideklarasikan Din Syamsuddin, Sejarawan: Tak Usah Ditanggapi Terlalu Jauh
Lihat videonya mulai menit ke-7:35:
Peringatan LIPI: KAMI Jangan Dibiarkan
Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro memperingatkan pemerintah soal adanya gerakan Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Dikutip TribunWow.com dari Kompas TV pada Kamis (20/8/2020), Siti Zuhro mengatakan bahwa pemerintah harus mendengar tuntutan KAMI.
"Menurut saya perlu ada perkembangan yang perlu kita lihat."
"Kalau tuntutan-tuntutan KAMI didengar, diakomodasi oleh pemerintah, ada komunikasi, ada sinergi ya menurut saya ya sudah selesai," jelas Siti.
Ia mengatakan, jika pemerintah membiarkan tuntutan KAMI maka bisa saja kritikan itu makin meluas dan bisa saja berdampak buruk.
"Mereka kan menuntut, kalau menuntut kan direspons gitu, kita belum tahu pemerintah akan merespons atau seperti apa."
"Tapi kalau ada pembiaran kan sudah ada semacam warning waktu deklarasi jangan dianggap remeh KAMI ini, artinya mereka juga akan meluaskan kebersamannya, baik secara nasional bahkan luar negeri."
"Itu bisa saja terjadi karena ada pembiaran dari pemerintah," ungkapnya.
• Bandingkan Petisi 50 dan KAMI, Pakar Politik Hermawan Sulistyo: Lingkungan trategisnya Beda Jauh
Sehingga, Siti menekankan agar pemerintah melakukan diskusi dengan mereka.
Apalagi demokrasi di Indonesia adalah demokrasi langsung.
"Oleh karena itu saya lebih condong tolong pemerintah mendengarkan, mengamodasi, paling tidak ada komunikasi dua arah."
"Karena ini kan demokrasi parsipatoris jadi demokrasi yang langsung, demokrasi tidak diwakilkan, Pilpresnya langsung, Pilkadanya langsung, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," jelasnya.
Siti menambahkan, wajar saja jika ada protes yang muncul jika memang rakyatnya merasa tidak puas.
"Jadi kalau rakyatnya tidak puas lalu mereka juga melakukan protes menyampaikan gagasannya itu menurut saya sangat wajar," sambungnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)
