Di ILC, Masinton Pasaribu Jawab Tudingan Ada Persekongkolan Pemerintah dengan Parlemen soal Covid-19

TRIBUNWOW.COM - Politisi PDIP Perjuangan (PDIP) sekaligus anggota DPR RI, Masinton Pasaribu menjawab tudingan adanya persekongkolan yang dilakukan antara pemerintah dengan parlemen.

Dilansir TribunWow.com, Masinton Pasaribu tidak membenarkan adanya anggapan bahwa DPR mempunyai tujuan buruk yang sama dengan pemerintah dalam menyikapi krisis dan pandemi Virus Corona (Covid-19).

Hal itu disampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (18/8/2020).

• Eep Saefulloh Gunakan Masker Bebaskan Jerinx saat Berbicara di ILC, Dilepas setelah Selesai

• Di ILC, Refly Harun Mengaku Tak Bisa Bedakan Kedudukan Jokowi sebagai Pribadi dan sebagai Lembaga

Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyinggung soal rasa pesimisme dari masyarakat Indonesia kepada pemerintah dalam mengatasi Covid-19.

Masinton menegaskan bahwa dirinya dan para wakil rakyat di parlemen tentunya selalu memberikan kontrol dan pengawasan penuh terhadap pemerintah.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak segan untuk memberikan kritik jika memang kinerja dan kebijakan dari pemerintah itu tidak benar.

"Yang dilakukan pemerintah dalam saat ini mengatasi krisis ini menurut saya di tengah-tengah pesimisme teman-teman bahwa melihat 'wah ini ada persengkongkolan antara parlemen sama pemerintahnya', enggak begitu juga," ujar Masinton.

"Di parlemen juga kita kerap melakukan kritik terhadap pemerintah sendiri bahkan," jelasnya.

Menurutnya, persoalan yang terjadi di Tanah Air memang sedang tidak mudah untuk diatasi oleh pemerintah.

Tidak hanya menyasar kesehatan, melainkan juga membuat roda perekonomian menjadi tersendat.

Oleh karenanya, ia mengatakan bahwa pemerintah juga memerlukan dukungan dari masyarakat semuanya untuk bisa melewati krisis sekarang ini.

• Akui sebagai Pengkritik, Fahri Hamzah Pamerkan Honor Jadi Pembicara di ILC: Malam Ini Terasa Sekali

"Jadi itulah dinamika bahwa semangat untuk membangun Indonesia itu benar-benar kita lakukan sama-sama," kata Masinton.

Selain itu, Masinton kembali menanggapi adanya perumpamaan bahwa Indonesia itu seperti sebuah kapal karam atau tenggelam.

Tenggelamnya kapal tersebut lantaran munculnya lubang di bagian kapal, sehingga dengan sendirinya terisi dengan air.

Lantas banyak yang mengumpamakan bahwa penyebab berlubangnya tersebut adalah karena perbuatan dari para DPR.

Ia sekali lagi menegaskan tidak benar anggapan-anggapan miring yang ditujukkan kepada DPR.

Menurutnya, yang dilakukan oleh DPR justru bagaimana menyelamatkan kapal tersebut supaya tidak tenggelam.

"Tidak ada persengkongkolan, satu kelompok mengklaim bahwa ini kapal karam kemudian ada yang melubanginya," tegasnya.

"Dan kita bukan bagian dari melubanginya itu, kita justru sedang membangun optimisme itu dengan kita melabur dalam situasi terpaan badai krisis pandemi ini," jelasnya menutup.

• Lama Tak Muncul, Gatot Nurmantyo Ungkap Rasa Sakit Hatinya saat Hadir di ILC: Kita Tak Mau Diam Saja

Simak videonya mulai menit ke- 5.00

Refly Harun Tak Bisa Bedakan Kedudukan Jokowi sebagai Pribadi dan Lembaga

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengaku tidak bisa membedakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kedudukannya sebagai pribadi dan sebagai lembaga.

Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (18/8/2020).

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun mulanya mencurahkan apa yang dirasakan di dalam negara demokrasi ini.

Dirinya mengaku tidak melihat atau mendapatkan fungsi dari sebuah demokrasi tersebut, yakni terkait dengan kebebasan berpendapat.

Menurutnya, apapun yang disampaikan saat ini justru selalu diikuti rasa khawatir.

Oleh karenanya, ia mengatakan selalu berhati-hati dalam menyampaikan opininya, khususnya kepada pemerintah.

"Jadi kalau saya mengatakan hati nurani saya, pikiran saya sepanjang itu tidak menyinggung pribadi-pribadi orang lain maka sesungguhnya harusnya saya merasa bebas," ujar Refly Harun.

"Tapi hari ini tidak, saya harus berhati-hati untuk memilih kata agar kemudian tidak ada pemerintah yang tersinggung," ungkapnya.

• Susi Pudjiastuti Tagih Ambisi Jokowi pada Periode Pertama soal Kelautan: Semua Dilepas, Speechless

Mantan Dirut Pelindo II itu juga menegaskan bahwa sebenarnya pemerintah maupun pemerintahan dilihat dari konsep hukum tata negara hanyalah merupakan benda mati.

Sehingga harusnya tidak mempunyai hati, otak, pikiran dan perasa lainnya.

Tetapi sifat-sifat itu hanya dimiliki oleh orang yang melaksanakan pemerintahan atau individu yang menjadi pemerintah.

"Padahal pemerintah itu dalam konsep hukum tata negara adalah benda mati, yang benda hidup itu orangnya," kata Refly Harun.

"Yang punya hati, punya otak, punya pikiran, punya rasa tersinggung itu Jokowi," terangnya.

Lebih lanjut, Refly Harun lantas menyinggung Presiden Jokowi.

Ia mengaku tidak bisa membedakan kedudukan Jokowi ketika sebagai pribadi dan sebagai lembaga.

Dikatakannya, bahwa ketika Jokowi berkedudukan sebagai lembaga atau presiden harusnya tidak memiliki sifat mudah tersinggung.

Apalagi tersinggung oleh rakyatnya sendiri.

"Tetapi presiden tidak boleh punya rasa ketersinggungan terhadap rakyatnya karena presiden adalah institusi negara," ungkapnya.

"Tapi kita tidak bisa membedakan, mana presiden yang merupakan pribadi, mana presiden yang merupakan lembaga. Jadi, jadi satu," imbuhnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)