Bahas Politik Dinasti, Sandiaga Uno Dukung Keponakan Prabowo di Pilkada 2020: Rakyat yang Menentukan

TRIBUNWOW.COM - Terjunnya beberapa orang dari keluarga pejabat atau elit politik ke Pilkada serentak 2020 kerap dikaitkan dengan isu politik dinasti.

Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yakni Rahayu Saraswati telah memutuskan untuk terjun ke Pilkada 2020 Tangerang Selatan (Tangsel) sebagai Wakil Wali Kota.

Menanggapi keputusan Rahayu, Mantan Cawapres Sandiaga Uno mengaku akan mendukung Rahayu berkampanya di Pilkada Tangsel 2020 nanti.

• Politik Dinasti di Mata Keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati: Tuhan Tahu Kebenarannya

Pada acara HOT INDONESIA, Minggu (9/8/2020), Sandiaga mengatakan tidak mempermasalahkan keputusan orang-orang yang berasal dari latar belakang keluarga tertentu untuk ikut terjun ke dunia politik.

"Demokrasi dan undang-undang kita terbuka bagi semua warga negara untuk berpartisipasi menentang diskriminasi," kata Sandiaga.

Mantan Wagub DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi di Indonesia, nantinya setiap rakyat dipersilahkan untuk melihat rekam jejak para kandidat yang akan mereka pilih.

"Saya rasa setiap kandidat baik yang sekarang atau yang sudah lalu Rahayu Saraswati, saya sudah pasti akan memberikan dukungan padanya dalam dunia politik," ujar Sandiaga.

Menurut Sandiaga, Rahayu memiliki kualitas diri untuk terjun dalam Pilkada Tangsel 2020.

"Saya tahu benar kualitas yang dia miliki," ujar Sandiaga.

Sandiaga lalu mengungkit rekam jejak Rahayu sebagai anggota DPR yang membantu para kaum wanita dalam bidang usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Dan semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin di Tangerang Selatan," kata Sandi.

Sandiaga mengatakan dirinya telah diminta langsung untuk menjadi pendukung Rahayu saat masa kampanye Pilkada Tangsel 2020 nanti.

"Saya juga akan melakukan promosi untuknya dalam dua, tiga bulan ke depan," ungkap suami dari Nurasia Uno itu.

Terkait isu nepotisme, Sandiaga mengatakan pada akhirnya keputusan ada di tangan rakyat.

"Sara memiliki kemampuan tetapi rakyat yang akan menentukan apakah dia punya kemampuan atau tidak," kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan dirinya tak hanya mendukung Sara, namun semua orang yang memiliki kemampuan dan ingin terjun ke dunia politik, terlepas dari latar belakang keluarga mereka.

• Refly Harun Dilema di Pilkada Solo, Tolak Politik Dinasti Gibran: Penantang Justru Candidacy Buying

Simak video selengkapnya mulai menit ke-4.50:

Refly Harun Tak Permasalahkan Dinasti Politik

Di sisi lain, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun pernah memberikan komentar soal Pilkada Solo 2020, khususnya dengan majunya putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

Majunya Gibran diketahui mendapatkan beragam sorotan, yang disebutnya sebagai fenomena dinasti politik.

Dilansir TribunWow.com dalam tayangan Youtube Refly Harun Minggu (26/7/2020), dirinya mengaku tidak mempermasalahkan soal adanya dinasti politik di Pilkada Solo 2020.

Karena menurutnya adanya dinasti politik sah-sah saja dan tidak ada yang melarang.

Namun dikatakan Refly Harun ada pengecualiannya, yakni jika dilakukan dengan cara yang curang dan menggugurkan nilai-nilai demokrasi.

Dirinya menegaskan bahwa tentunya tidak bisa melarang kepada setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri jika memang sudah memenuhi syarat.

Refly Harun lantas mencontohkan beberapa kecurangan dalam membentuk dinasti politik, mulai dari proses sebelum pemilihan umum maupun saat pemilihan umum.

"Yang jadi masalah adalah kalau politik dinasti tersebut dibuat dengan langkah yang curang. Yaitu kecurangan pemilu, baik di hulu maupun di hilir," ujar Refly Harun.

"Caranya adalah misal satu kalau pemilihan kepala daerah memborong semua partai politik agar tidak ada calon lain selain kerabatnya. Itu cara yang keliru, cara yang tidak demokrastis," tegasnya.

"Atau misalnya melakukan kecurangan yang jamak terjadi, mulai dari candidate buying, vote buying, mempengaruhi panitia penghitungan suara atau KPU di daerah karena mereka powerfull baik secara kekuasaan maupun ekonomi," jelasnya.

Menurutnya tidak ada alasan untuk menolak jika memang prosesnya membangun dinasti politik dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis.

Hal itu tentunya akan merusak proses demokrasi yang bebas, jujur dan adil.

Namun sebaliknya, jika dilakukan dengan cara yang demokratis dan beradab maka bisa dikatakan masih bisa diterima.

Karena menurutnya hal tersebut nantinya akan ditentukan sendiri oleh masyarakat saat Pemilu.

"Kalau cara membangun dinasti politik dengan cara yang tidak bermartabat seperti itu, ya tentu saja harus dicegah, harus ditentang, harus ditumbangkan," kata Refly Harun.

"Tetapi kalau cara-cara beradab, cara-cara demokratis tidak masalah," pungkasnya.

• Alasan Achmad Purnomo Tak Bersedia Jadi Tim Pemenangan Gibran-Teguh: Tanpa Saya Pasti Menang

Simak videonya mulai menit ke- 9.53

(TribunWow/Anung/Elfan Fajar Nugroho)