Pilkada Serentak 2020
Ungkit Pernyataan Lama Gibran Enggan Terjun Politik, Effendi Gazali: Sekarang Sudah Merasa Bidangnya
Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menyinggung pernyataan lama Gibran Rakabuming Raka yang menyebutkan enggan terjun politik.
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TRIBUNWOW.COM - Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menyinggung pernyataan lama Gibran Rakabuming Raka yang menyebutkan enggan terjun politik.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Dua Sisi di TvOne, Kamis (23/7/2020).
Sebelumnya putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut mengajukan diri untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo 2020.

• Rocky Gerung Sarankan PKS Tak Ajukan Calon dan Dukung Gibran di Pilkada Solo: Ujian Moral Demokrasi
Keputusan itu menuai sorotan lantaran Gibran sempat menyatakan enggan mengikuti jejak ayahnya di dunia politik.
"Sebelumnya, tepatnya pada 11 Maret 2018, saya rasa di hampir semua jejak digitalnya Mas Gibran menyatakan hal-hal yang seperti ini," ungkap Effendi Gazali.
Ia kemudian membacakan potongan berita yang menyampaikan Gibran tidak terpikir untuk terjun dalam politik, bahkan membangun dinasti.
Tidak hanya itu, Gibran beralasan keluarganya hanya akan menyusahkan jika masuk politik.
"'Dinasti apa? Bapak saja ndak punya partai kok pengen bikin dinasti?' ujar Gibran seusai opening dari Sang Pisang Markobar di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (11/3/2018)," kata Effendi.
Gibran menambahkan, dirinya tidak pernah belajar politik secara formal dan tidak memiliki kemampuan tersebut.
"Menurut Gibran, jika keluarganya terlibat politik, maka akan membuat rakyat susah. Ia juga mengaku tidak tertarik dengan bidang politik karena tidak termasuk dalam kemampuannya," lanjut Effendi.
"Sekolahnya juga bukan sekolah politik, bukan bidangnya," tambahnya.
• Gambarkan Gibran sebagai Anak Panah Jokowi di Pilkada Solo, Rocky Gerung: Contoh Buruk Nepotisme
Effendi lalu mengaitkan pernyataan Gibran tersebut yang berbeda satu tahun kemudian.
Ia menyinggung sebelumnya PDIP lebih merekomendasikan Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo.
Pilihan itu kemudian tiba-tiba berubah setelah Gibran setuju untuk terlibat.
"Saya rasa baru September 2019 baru ada keterlibatan Mas Gibran dengan kontestasi di Solo ini, sebelumnya lebih ke Achmad Purnomo," ungkit Effendi.
Effendi lalu menjelaskan alasan Gibran setuju maju dalam politik yang awalnya sangat dihindari.
"Barangkali dia merasa sekarang sudah bidangnya? Dia yang sebelumnya sekolahnya juga bukan sekolah politik bukan bidangnya," papar pengamat politik tersebut.
"Barangkali sekarang ada perkembangan, sudah merasa bidangnya," lanjutnya.
Ia bahkan menyindir dengan penyataan Gibran sebelumnya yang khawatir rakyat akan bertambah susah.
"Jangan-jangan sekarang rakyat sudah susah, maka Mas Gibran mau terlibat politik," ucap Effendi.
Lihat videonya mulai menit 20:00
Gibran Berpotensi Jadi Calon Tunggal di Solo
Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti majunya putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Solo 2020.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam kanal YouTube Refly Harun, diunggah Selasa (21/7/2020).
Diketahui DPP PDIP mengusung Gibran berpasangan dengan Teguh Prakosa, serta didukung Golkar, PAN, Gerindra, dan PSI.
• Pesan Ganjar Pranowo untuk Gibran Rakabuming: Soliditas Partai Paling Nomor Satu, Dikumpulkan Lagi
Pasangan tersebut berpotensi menjadi calon tunggal di Kota Solo karena satu-satunya oposisi, PKS, tidak cukup memiliki kursi di DPRD untuk mengusung calon.
Menanggapi hal itu, Refly menyoroti kemungkinan Gibran bersaing melawan 'kotak kosong'.
Ia menilai kini sulit bagi PKS untuk mengajukan calon wali kota.
"Kalau semua partai mendukung Gibran, PKS ya mendukung GIbran juga. Kalau pengertian suara umat adalah suara rakyat, maka semuanya mencalonkan Gibran," komentar Refly Harun.
Ia menyebutnya sebagai paradoks kontes pemilihan umum di Indonesia.
"Bagaimana mungkin ada pemilihan langsung tapi calonnya cuma satu?" tanya Refly.

Refly kemudian menyamakan kondisi tersebut dengan pemilihan umum selama masa pemerintahan Soeharto.
Seperti diketahui, selama bertahun-tahun Soeharto terpilih sebagai calon tunggal dalam Sidang Umum MPR.
"Seperti pemilihan Presiden Soeharto di setiap Sidang Umum MPR saja. Mulai MPR tahun 1973, 1978, 1988, kemudian 1993, 1998, akhirnya mengundurkan diri selalu dengan mekanisme calon tunggal," katanya.
• TOP 5 BERITA POPULER: Kronologi Penemuan Bocah di Tandon Air hingga Refly Harun Tanggapi Gibran
"Bahkan ketika menggantikan Presiden Soekarno tahun 1967 dalam Sidang Istimewa, juga calon tunggal," lanjut Refly.
Ia menilai fenomena itu terjadi karena citra Jokowi di mata masyarakat Solo masih tinggi.
Menurut Refly, masyarakat Solo menilai Jokowi adalah mantan wali kota yang berhasil.
Efek tersebut menimbulkan dampak positif terhadap elektabilitas Gibran sebagai putra sulung Jokowi.
Selain itu, dampaknya adalah calon kepala daerah lainnya enggan melawan sosok yang erat berkaitan dengan Jokowi.
"Saya sudah menduga siapa pun yang akan melawan klan Jokowi di Solo, pasti akan kalah," ungkap Refly.
Refly menyinggung faktor lain, yakni Kota Solo menjadi lumbung suara PDIP.
"Karena faktor Jokowi, tadi dibilang Jokowi effect, dan faktor PDIP, di situ disebut 'kandang banteng'," paparnya.
Ia menambahkan, sikap partai-partai lain tampak seperti langsung mendukung begitu PDIP mengajukan calon.
"Yang menarik adalah partai-partai lain seperti malas, tidak mau lagi berkontestasi, menyerah," komentar Refly. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)