Terkini Daerah
Anggaran Semrawut Picu Pemakzulan Bupati Jember Faida, Disebut Terburuk sejak Soeharto Lengser
Di bawah kepemimpinan Bupati Faida, Jember mendapat opini disclaimer dari BPK karena banyaknya anggaran yang janggal dan tak sesuai.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - DPRD Jember sepakat untuk memakzulkan Faida dari jabatannya sebagai Bupati Jember.
Keputusan itu diambil oleh tujuh fraksi DPRD Jember pada sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Rabu (22/7/2020).
Satu di antara beberapa alasan dimakzulkannya Faida karena Jember mendapat opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2019 lalu.
• Sebelum Dimakzulkan DPRD, Bupati Jember Faida Sempat Ngotot Enggan Datangi Langsung Sidang Paripurna
Dikutip dari Kompas.com, Kamis (23/7/2020), Juru bicara fraksi Partai Nasdem Hamim menilai Faida telah melanggar janji jabatannya.
“Saudari bupati Jember telah menyakiti hati 2,6 juta rakyat Jember dengan penetapan opini hasil pemeriksaan BPK dengan predikat disclaimer,” ujar Hamim.
Pendapat serupa juga disuarakan oleh Ketua Fraksi PDI-P Edi Cahyo Purnomo.
“Terlalu banyak fakta kegagalan, pelanggaran dan carut marut berjalannya pemerintahan,” ucapnya.
Edi mengiyakan bahwa penilaian BPK memberikan Jember disclaimer menjadi kegagalan Faida sebagai Bupati Jember.
Diketahui PDIP, Nasdem, dan PAN yang merupakan partai pengusung Faida juga sepakat untuk memakzulkan bupati kelahiran Malang tersebut.
Terburuk sejak Soerhato Lengser
Dikutip dari surabaya.bpk.go.id, Senin (6/7/2020), BPK menemukan adanya kejanggalan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jember tahun 2019 senilai Rp 70 miliar lebih pada 13 organisasi perangkat daerah.
“Pokok-pokok temuan BPK di antaranya penganggaran dan realisasi belanja pada 13 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebesar Rp 70,74 miliar dinilai tidak tepat,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, di DPRD Jember, Rabu (1/7).
“Anggaran belanja pegawai dan realisasinya yang tidak tepat di antaranya ada di Bagian Bina Mental Sekda, Dinas PU Bina Marga, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Cipta Karya,” sambungnya.
Halim menuturkan bahwa pengelolaan keuangan Pemkab Jember pada tahun 2019 menjadi paling buruk setelah turunnya Presiden Soeharto di tahun 1998.
“Sepanjang pascareformasi, di Kabupaten Jember tidak pernah mendapatkan opini disclaimer dari BPK, sehingga tahun 2019 merupakan pengelolaan keuangan Pemkab Jember terburuk,” ujarnya.
• Penyebab Bupati Jember Faida Dimakzulkan DPRD, Dinilai Langgar Sumpah Jabatan
