Soroti Kepala BIN Budi Gunawan, Refly Harun Ungkit Pengaruh Politik: Kita Tahu Relasinya ke Siapa

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyinggung ada kemungkinan keberpihakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal Pol Budi Gunawan, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu ia singgung setelah Jokowi mengalihkan koordinasi BIN di bawah kepemimpinan presiden.

Diketahui sebelumnya, BIN berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

• Refly Harun Prediksi Pengaruh Jokowi Mengecil seusai 2024: Kecuali Ada Pergeseran Luar Biasa di PDIP

Dilansir TribunWow.com, hal itu dijelaskan Refly dalam tayangan Kabar Petang di TvOne, Minggu (19/7/2020).

Menurut Refly, ada tiga kriteria yang dapat digunakan untuk menilai apakah pengalihan koordinasi tersebut membuat BIN menjadi lebih kuat.

"Pertama adalah establishment lembaga itu sendiri, sejauh mana BIN sudah berkembang menjadi badan intelijen yang betul-betul kuat," papar Refly Harun.

Ia kemudian menyinggung sisi politik yang muncul dalam pemilihan Kepala BIN.

Selain itu, ada pula relasi dari para pejabat BIN dengan tokoh-tokoh politik.

"Kedua, siapa yang mengisi jabatan di BIN. Bagi kita di Indonesia itu dinamika yang tidak bisa dihindarkan bahwa kadang-kadang fungsi lembaga sangat tergantung siapa yang menjabatnya," jelasnya.

"Ketiga adalah hubungan pejabat tersebut dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada," lanjut Refly.

• Banjir Bandang di Luwu Utara: 38 Orang Meninggal, Pencarian 11 Orang Dilanjutkan ke Pesisir Sungai

Refly menyoroti posisi Kepala BIN yang saat ini diduduki Budi Gunawan.

Seperti diketahui, penunjukkan Budi Gunawan menjadi Kepala BIN pada 2016 cukup kontroversial lantaran ia sempat ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

• Soal Rencana Jokowi Bubarkan Lembaga, Rocky Gerung: Ancaman Presiden Makin Diturunkan Skalanya

Tidak hanya itu, Budi Gunawan diketahui menjadi mediator Jokowi dengan rival politiknya saat pemilihan presiden.

"Sekarang kita tahu BIN dipimpin oleh Pak Budi Gunawan dan kita tahu relations politiknya ke siapa dan ruling party, tangan kuat," ungkit Refly.

"Itulah sebabnya kemudian dia menjadi powerful," lanjutnya.

Refly menilai pengalihan koordinasi BIN tersebut berkaitan dengan posisi Budi Gunawan dan relasi politiknya.

"Salah satu powerful-nya kembali ke pangkuan presiden ini juga langkah dalam menunjukkan betapa besarnya pengaruh yang bersangkutan, misalnya," jelasnya.

"Tapi ancaman itu masuk akal juga karena sekarang situasi dan kondisi politik itu sangat luar biasa," tambah Refly.

Refly mengungkapkan ada kemungkinan krisis politik yang terjadi akibat situasi ekonomi nasional.

"Ada masalah yang besar di depan mata kita yaitu ekonomi yang bisa mengarah pada krisis finansial. Kita tahu krisis ekonomi bisa mengarah pada krisis politik pada legitimasi pemerintahan dan lain sebagainya," papar dia.

"Pasti tiga hal tadi yang mengakibatkan BIN harus kembali kepada presiden," kata Refly.

• Ada Sidik Jari pada Pisau di TKP Penemuan Mayat Editor Metro TV, Ahli Forensik: Bisa Saja Dipalsukan

Lihat videonya mulai menit ke-02.50:

Singgung Sisi Politik dalam Pengalihan BIN

Refly Harun menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan koordinasi BIN.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam kanal YouTube Refly Harun, diunggah Senin (20/7/2020).

"Produk regulasi ini di bawah kontrol presiden dan memang BIN adalah bagian dari eksekutif, tentu presiden punya hak prerogatif untuk mengatur tata letaknya di mana," papar Refly Harun.

"Mau ditaruh di bawah koordinasi Kemenko Polhukam atau langsung di bawah presiden, terserah presiden," lanjutnya.

Ia menilai tidak ada masalah tentang perspektif hukum terkait perpindahan tersebut.

Meskipun begitu, ada perspektif di luar hukum yang perlu dipertimbangkan.

"Yang menarik tentu perspektif nonhukum. Perspektif politik, perspektif sosial, dan lain sebagainya," kata Refly.

Menurut Refly, ada tiga pertimbangan Jokowi memutuskan untuk memindahkan koordinasi BIN.

"Jadi saya mengatakan bahwa ada tiga kriteria yang bisa menjelaskan persoalan ini, mengapa Presiden Jokowi menarik BIN langsung ke bawah presiden," jelasnya.

Ia menilai keputusan itu berkaitan dengan sosok-sosok pemimpin dalam BIN.

"Pertama adalah profesionalisme BIN itu sendiri, yang kedua adalah sosok yang memimpin BIN," kata Refly.

"Yang ketiga adalah relasi-relasi kekuasaan yang dibangun oleh Kepala BIN," lanjutnya.

Namun Refly menambahkan, BIN belum dapat dikatakan sebagai badan intelijen yang disegani.

"Seperti CIA, Mossad dari Israel. Kita tidak tahu apakah badan intelijen kita cukup tangguh atau tidak," ungkit Refly Harun.

• Refly Harun Sebut Pilkada Solo 2020 Mudah: Di Atas Kertas Presiden Jokowi dan Klannya akan Menang

Sebelumnya keputusan itu diumumkan Menko Polhukam Mahfud MD melalui cuitan Twitter resminya.

Ia menjelaskan presiden lebih membutuhkan BIN.

"BIN langsung berada di bawah Presiden karena produk intelijen negara lebih langsung dibutuhkan oleh Presiden," cuit Mahfud MD, Sabtu (18/7/2020).

Meskipun begitu, Kemenko Polhukam masih mengepalai sejumlah kementerian dan instansi.

Badan negara tersebut meliputi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan instansi lain yang dianggap perlu. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)