Sebut Jokowi Terkesan Paksakan Prabowo Tangani Lumbung Pangan Nasional, PKS: Apa Urusannya?

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Johan Rosihan menilai tidak tepat jika Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menangani ketahanan pangan.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan saat dihubungi dalam tayangan Kompas Petang, Rabu (15/7/2020).

Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi mandat Prabowo untuk menangani sektor ketahanan pangan.

• Bantah Tudingan Motif Politik soal Prabowo Urus Pangan, Dahnil Anzar: Suka Memancing di Air Keruh

Keputusan tersebut kemudian menuai pro dan kontra karena dinilai tidak sesuai dengan jabatan Prabowo.

Johan Rosihan termasuk pihak yang mengkritik penunjukkan Prabowo.

"Menurut kami penunjukkan Menteri Pertahanan ini bisa melanggar undang-undang," komentar Johan Rosihan.

Ia mengacu pada Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam undang-undang tersebut, Pasal 36 Ayat 1 menyebutkan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan secara berkoordinasi.

Kemudian dalam Ayat 2 disebutkan pemerintah menunjuk menteri untuk melakukan pengendalian itu.

Berdasarkan dua ketentuan tersebut, Johan menilai Menteri Pertanian lebih tepat ditunjuk untuk mengemban tugas ini.

"Kalau kita lihat dalam ketentuan umumnya, menteri yang disebut adalah Menteri Pertanian," jelas Johan.

"Jadi ini potensi pelanggaran undang-undang menurut saya," lanjutnya.

Ia bahkan menilai penunjukkan Prabowo tersebut terkesan dipaksakan.

• Kata Andre Rosiade soal Lumbung Pangan yang Diserahkan ke Prabowo Subianto: Visi Misi Presiden

"Karenanya penunjukkan Menteri Pertahanan ini terlalu dipaksakan," komentar kader PKS tersebut.

Johan menilai bidang yang diampu Prabowo tidak ada kaitannya dengan ketahanan pangan.

Seperti diketahui, latar belakang militer Prabowo membuatnya ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan.

Johan kemudian menjelaskan aspek-aspek yang dilibatkan dalam ketahanan pangan.

"Kalau dikaitkan dengan ketahanan nasional, beda perspektif antara ketahanan nasional dengan ketahanan pangan," papar Johan.

"Kalau ketahanan nasional 'kan kemampuan daerah itu untuk melindungi bangsanya dari ancaman gangguan," lanjutnya.

Menurut Johan, kedua bidang tersebut jauh berbeda dan tidak berkaitan dengan latar belakang Prabowo.

"Tapi kalau kita bicarakan ketahanan pangan, itu kita bicara stok, distribusi, keterjangkauan. Apa urusannya dengan ketahanan nasional?" sindir Johan.

"Dari leading sector, kami mengkritik ini. Ini tidak pas," tegasnya.

Lihat videonya mulai dari awal:

Penjelasan Andre Rosiade

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade buka suara terkait penyerahan penanganan lumbung pangan kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Dilansir TribunWow.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Prabowo Subianto menjadi leading sector untuk menangani lumbung pangan.

Andre Rosiade menilai keputusan yang diambil oleh Jokowi tersebut tentunya bukan tanpa alasan dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi saat ini.

Khususnya berkaitan dengan antisipasi akan adanya krisis pangan yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2030 mendatang.

• Jokowi Tunjuk Prabowo Jadi Leading Sector Lumbung Pangan, Andi Akmal Sebut Jadi Pertanyaan Besar

"Pak Jokowi memahami bahwa saat ini sesuai dengan informasi dari FAO, yang bilang 2030 kita akan krisis," ujar Andre Rosiade, dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Minggu (12/7/2020).

"Presiden ingin melakukan kebijakan soal ketahanan pangan ini, bahwa kemungkinan besar di depan akan ada krisis pangan," jelasnya.

Menurutnya, Jokowi tidak hanya menugaskan semuanya kepada Menteri Pertahanan saja, melainkan juga kementerian lainnya yang masih linier.

Dirinya mencontohkan seperti Kementerian Pertanian khususnya, kemudian Kementerian PUPR hingga Kementerian BUMN.

"Beliau menugaskan berapa menteri, seperti Menteri Pertahanan Pak Prabowo, lalu menugaskan Pak Menteri Pertanian yang paham mengenai teknis pertanian, lalu menugaskan Menteri PUPR untuk membackup soal irigasinya, termasuk soal Menteri BUMN yang ditugaskan untuk mengurusi pembiayaan dan anggaran," jelasnya.

"Jadi sehingga ini adalah kerja sama berbagai kementerian dalam rangka menyiapkan cadangan logistik strategis."

Lebih lanjut, Andre Rosiade tidak membenarkan jika penunjukkan Prabowo sebagai leading sector lumbung pangan dianggap mengambil alih tugas kementerian lain, terutama Kementerian Pertanian.

• Tak Masalahkan Prabowo Jadi Leading Sector Lumbung Pangan, Pengamat: Mentan Harus Profesional

Menurutnya, dalam urusan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab banyak kementerian yang mengharuskan untuk saling bersinergi.

"Jadi tidak ada mengambil alih Kementerian Pertanian, tidak ada bentuk ketidakpercayaan, ini kerja sama, bahu membahu seluruh kementerian," terangnya.

Sementara itu terkait alasan Prabowo yang ditunjuk sebagai leading sector bukan Menteri Pertanian, Andre Rosiade mengingatkan soal visi misi dari Presiden.

Sehingga Jokowi disebut berhak untuk menugaskan kepada siapapun para pembantunya itu untuk menangani masalah apapun.

Namun selain itu tentu ada karakter yang dipunyai oleh Prabowo dalam mengurusi masalah ketahanan pangan.

"Saya rasa presiden mengambil keputusan ini, tentu beliau lebih paham lebih mengerti, bahwa ini visi misi presiden," kata Andre Rosiade.

"Karena beliau sudah menyampaikan tidak ada visi-misinya menteri," imbuhnya.

"Kenapa Pak Prabowo dipercaya, ya mungkin Pak Jokowi melihat background Pak Prabowo pernah jadi Ketua HKTI, lalu juga waktu kampanye, dan sejak puluhan tahun beliau bicara soal ketahanan pangan," pungkasnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Elfan)