Anggap Tugas Prabowo dengan Mentan Tertukar, PKS: Jangan-jangan Yasin Limpo Lebih Pas Jadi Menhan?

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Johan Rosihan mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menangani masalah ketahanan pangan nasional.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas Petang, Rabu (15/7/2020).

Diketahui sebelumnya penunjukan Prabowo menuai sorotan karena dinilai tidak sesuai dengan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan.

• Bantah Tudingan Motif Politik soal Prabowo Urus Pangan, Dahnil Anzar: Suka Memancing di Air Keruh

Johan Rosihan termasuk pihak yang mengkritik penunjukkan Prabowo.

Ia menilai keputusan tersebut tetap akan menjadi tumpang-tindih antarkementerian.

Pasalnya Johan beranggapan koordinasi antarlembaga tersebut akan sulit.

Ia mengungkit data selama pandemi Covid-19 seringkali berbeda satu sama lain, seperti yang terjadi saat pembagian bantuan sosial (bansos).

"Catatan saya, koordinasi di negara kita itu barang mewah. Data, koordinasi itu barang mewah di Indonesia," kata Johan Rosihan.

"Sampai hari ini kita belum bisa menyatukan soal data, apalagi kita mau bicara koordinasi," lanjutnya.

Johan mengungkit pernyataan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menyebutkan tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan isu ketahanan pangan.

"Dalam rapat-rapat Kementerian Pertanian dengan kami itu, Pak Menteri mengatakan tidak pernah dilibatkan," ungkapnya.

Sebelumnya Johan menyinggung penunjukkan Prabowo bertentangan dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

• Sebut Elektabilitas Prabowo Masih Paling Tinggi, Refly Harun Singgung 2024: Enggak Ada Calon Lain?

Dalam undang-undang tersebut, Pasal 36 Ayat 1 menyebutkan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan secara berkoordinasi.

Kemudian dalam Ayat 2 disebutkan pemerintah menunjuk menteri untuk melakukan pengendalian itu.

"Jadi menurut saya, ya sudah sebelum lebih jauh melangkah kembali saja ke undang-undang," jelas Johan.

Ia menilai tugas itu perlu dikembalikan kepada Kementerian Pertanian.

Johan meminta presiden tidak perlu ragu merombak kabinet jika Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dinilai tidak mampu mengemban tugas tersebut.

"Percayakan Menteri Pertanian. Kalau Menteri Pertaniannya tidak mampu, reshuffle dia," tegasnya.

"Jangan-jangan Pak Yasin Limpo lebih pas jadi Menteri Pertahanan?" sindir Johan.

Ia menyinggung kalung antivirus Corona yang diluncurkan Kementerian Pertahanan menuai sorotan publik.

"Sama dengan ketika Kementerian Pertanian membuat kalung itu, 'kan semua orang ribut," paparnya.

"Bukan soal kemampuan, tapi di luar tupoksi," tandas Johan.

Lihat videonya mulai menit 4:00

Dahnil Anzar Bantah Ada Motif Politik

Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara tentang penunjukkan Prabowo Subianto untuk mengepalai sektor ketahanan pangan.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu (15/7/2020).

• Sebut Elektabilitas Prabowo Masih Paling Tinggi, Refly Harun Singgung 2024: Enggak Ada Calon Lain?

Dahnil Anzar menegaskan Prabowo sesuai dengan tugas menangani lumbung pangan nasional.

Ia juga membantah ada motif politik di balik proyek senilai Rp 68 triliun tersebut.

Ketika ditanya presenter Aiman tentang motif politik, Dahnil Anzar segera membantah.

"Suka memancing di air keruh," komentar Dahnil Anzar.

Dahnil menegaskan arahan itu adalah inisiatif langsung Jokowi.

"Yang jelas pada saat ini Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan dan beliau tentu di bawah komando Pak Presiden Jokowi," paparnya.

Ia menjelaskan Prabowo dipandang sebagai sosok yang memahami konsep pertahanan, termasuk di luar dunia militer.

"Perintah diberikan kepada beliau sebagai orang yang memahami konsep pertahanan di satu sisi dan pertahanan nirmiliter di sisi lain," jelas Dahnil.

"Tentu beliau akan menjalankan tugas yang diberikan oleh presiden," lanjut kader Partai Gerindra tersebut.

Ia kemudian membantah adanya tudingan motif politik di balik penunjukan Prabowo, termasuk kaitan dengan Pemilihan Presiden 2024.

Menurut Dahnil, Prabowo hanya melaksanakan tugas yang dinilai penting dan sesuai dengan undang-undang.

"Kemudian yang kedua, saya pikir enggak ada itu motif politik di balik itu," kata Dahnil.

• Kata Andre Rosiade soal Lumbung Pangan yang Diserahkan ke Prabowo Subianto: Visi Misi Presiden

"Setiap presiden yang masuk akal, bisa dikerjakan, dan sesuai dengan konsepsi dan undang-undang, tentu dikerjakan oleh Menteri Pertahanan," tambahnya.

Dahnil kemudian menjelaskan strategi ketahanan pangan yang akan digunakan Prabowo.

Menurut Dahnil, ketahanan pangan akan lebih fokus pada cadangan logistik.

"Ketiga, yang harus dipahami adalah yang saya sebutkan berulang kali. Konsepsinya adalah cadangan logistik strategis," papar ekonom tersebut.

Penunjukan Prabowo menuai pro dan kontra lantaran tugas itu dinilai seharusnya dapat dilimpahkan ke Kementerian Pertanian.

Meskipun begitu, Dahnil menjelaskan tugas Prabowo berbeda dengan Kementan.

"Cadangan logistik strategis itu berbeda dengan yang dikerjakan Kementerian Pertanian dan lain-lainnya," katanya.

"Walaupun jenis pekerjaannya adalah pertanian, tetapi ini akan digunakan sebagai cadangan logistik pertanian," jelas Dahnil.(TribunWow.com/Brigitta Winasis)