Jokowi Tunjuk Prabowo Jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan, Andi Akmal Sebut Jadi Pertanyaan Besar

TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR Komisi IV Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin buka suara menanggapi penujukkan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menjadi leading sector lumbung pangan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dengan begitu, Prabowo Subianto mengambil alih tugas yang sebenarnya dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

Dilansir TribunWow.com, Andi Akmal mengatakan kondisi tersebut memberikan tanya tanya besar.

Hal ini disampaikan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Minggu (12/7/2020).

• Kerap Cium Para Artis Ganteng, Kiky Saputri Targetkan Prabowo untuk Video Selanjutnya: Masih Single

Menurutnya, Prabowo tentu memang harus siap untuk melaksanakan tugas yang diberikan langsung oleh Jokowi tersebut.

Namun, dirinya juga mengingatkan kembali terkait tugas pokok dan fungsi dari masing-masing kementerian dalam membantu presiden.

"Ini adalah penunjukkan presiden, jadi saya kira Pak Prabowo di sini tentu siap melaksanakan," ujar Andi Akmal.

"Kita mengingatkan kembali bahwa Undang-undang 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, jelas ada tupoksi masing-masing kementerian," jelasnya.

Andi Akmal lantas mempertanyakan keputusan dari Jokowi yang justru menyerahkan masalah tersebut kepada Prabowo yang notabene merupakan Menteri Pertahanan.

Karena masalah lumbung pangan seharusnya merupakan ruang kerja dari Kementerian Pertanian.

Dikatakannya bahwa kondisi tersebut tentu menimbulkan banyak tanya dari masyarakat umum.

• Kasus Covid-19 di Indonesia Terus Meningkat, Jokowi Minta Beberapa Provinsi Ini Diprioritaskan

"Ini mungkin menjadi pertanyaan besar bahwa selama ini ketahanan pangan, adalah domain dari Kementerian Pertanian kok tiba-tiba Menhan diberikan tugas khusus," ungkapnya.

"Tapi ini agak menjadi sesuatu yang mungkin perlu penjelasan detail, ada apa di balik penunjukkan Pak Prabowo sebagai leading sector mengkoordinir daripada Kementerian-Kementerian yang ada," jelasnya.

Ia juga mempertanyakan kenapa Jokowi tidak menunjuk Menteri Koordinator yang mengkoordinasi antar kementerian.

Menurutnya, kemungkinan lain juga bisa membentuk kementerian baru yang khusus untuk menangani bidang pangan.

"Kami mungkin memandang bahwa kenapa enggak ditunjuk saja Menko yang diberikan tugas untuk mengkoordinir," kata Andi Akmal.

"Atau mungkin kenapa tidak dibentuk menteri baru khusus untuk pangan misalnya," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 2.13

Jokowi dan Prabowo Kunjungi Lumbung Pangan di Kalteng

Sementara itu dikutip dari Setkab.go.id, Presiden Jokowi meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020).

Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas jadi destinasi pertama Jokowi untuk melakukan peninjauan.

Jokowi berharap lokasi tersebut bisa menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa.

• Lihat Desain Masjid Hadiah untuk Presiden Jokowi dari Pangeran Abu Dhabi, Mirip Grand Mosque

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi tampak menerima pemaparan yang dipandu oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Selanjutnya, Jokowi meninjau lahan-lahan yang akan menjadi lumbung pangan nasional di daerah tersebut.

Jokowi kemudian juga berdiskusi sejenak bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan sejumlah menteri lainnya terkait pengembangan kawasan lumbung pangan tersebut di sebuah gubuk tak jauh dari lokasi peninjauan.

Dalam kunjungannya, Jokowi ditemani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat.

Untuk diketahui, lumbung pangan baru di Kabupaten Kapuas direncanakan menempati lahan potensial seluas 20.704 hektare.

Dari jumlah tersebut, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektare.

• Yusril Sebut Putusan MA Dipelintir dan Tidak Batalkan Kemenangan Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019

Secara keseluruhan, terdapat kurang lebih 165.000 hektare lahan potensial di Kalimantan Tengah yang diperuntukkan bagi pengembangan kawasan lumbung pangan nasional tersebut.

Saat ini lahan seluas 85.500 hektare dari jumlah keseluruhan itu merupakan lahan fungsional yang sudah berproduksi tiap tahunnya.

Korporasi petani akan menjadi basis pengembangan kawasan lumbung pangan baru di Kalimantan Tengah ini yang akan dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

Para petani yang menggarap lahan dan peternakan itu selanjutnya akan terkonsolidasi dalam kelompok-kelompok tani dengan terlebih dahulu difasilitasi baik sarana maupun prasarana serta pendukung lainnya. 

(TribunWow/Elfan Nugroho/Vintoko)