M Qodari Curiga Negara Tidak Punya Uang untuk Atasi Corona, Moeldoko: Anggaran Mengalirnya Ada Dua

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mencurigai bahwa negara tidak mempunyai uang untuk menangani pandemi Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, kecurigaan dari M Qodari menyusul pernyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencontohkan Kementerian Kesehatan baru mengeluarkan anggaran sebesar 1,53 persen.

Padahal dana yang dianggarkan kepada Kementerian Kesehatan adalah sebesar Rp 75 triliun, yang dikhususkan untuk urusan Covid-19.

• Jokowi Ancam Reshuffle, M Qodari Sebut Peringatan untuk Parpol dan Singgung Menteri Titipan

Maka dari itu, Qodari curiga bahwa bukan Kementerian Kesehatannya yang tidak bekerja, melainkan karena memang negara tidak mempunyai uang sejumlah yang sudah dianggarkan tersebut.

Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Mata Najwa 'Trans7', Rabu (1/7/2020).

"Bahkan saya katakan jangan-jangan ini Republik enggak punya duit," ujar Qodari.

Menurutnya sangat tidak masuk akal jika Kementerian Kesehatan baru mengeluarkan 1,53 persen saja untuk penanganan Virus Corona.

Dikatakannya bahwa seharusnya anggaran dari Kementerian Kesehatan bisa cepat diedarkan.

Karena di satu sisi banyak hal yang musti mendapatkan penanganan, khususunya masyarakat.

"Bagaimana cara menjelaskan 75 triliun, kok baru keluar 1,53 persen?" kata Qodari.

"Selambat-lambatnya birokrasi selambat-lambatnya menteri, saya kira enggak 1,5 persen lah," jelasnya.

"Jadi saya curiga Republik enggak punya duit ini sekarang."

• Moeldoko Tak Kunjung Jawab soal Video Jokowi Baru Diunggah 10 Hari, Najwa Sindir: Seperti Politisi

Rasa kecurigaan dari Qodari, langsung ditanggapi oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

Dirinya mengatakan dan memastikan bahwa anggaran itu ada dan sudah tersedia.

"Ada anggaran sudah tersedia," ujar Moeldoko.

Moeldoko kemudian menjelaskan bahwa anggaran, khususnya untuk persoalan kesehatan ada dua sumber, yakni dari Kementerian Kesehatan sendiri dan Pemerintah Daerah.

"Begini seperti persoalan kesehatan, persoalan kesehatan itu anggaran mengalirnya ada dua," jelasnya.

"Satu melalui kementerian kesehatan yang kedua langsung ke daerah," katanya.

Dirinya lantas mencontohkan dengan sebuah kasus yaitu terkait dengan penanganan korban kasus Corona.

"Untuk penanganan Covid ini, sebagai contoh begini kalau ada korban itu penanganannya bagaimana, satu bisa melalui pemerintah daerah yang berkaitan dengan korban yang dirawat itu dananya mengalirnya ke sana," jelasnya.

"Tetapi untuk untuk kegiatan-kegiatan rumah sakit rujukan terus lembaga-lembaga lab untuk tes itu, itu melalui kementerian kesehatan," imbuhnya.

• Anggap Tak Seharusnya Jokowi Kesal, Fahri Hamzah Sebut Jatuhkan Wibawa: Cukup Moeldoko yang Marah

Moeldoko juga memaparkan persoalan teknis untuk menanggung biaya rumah sakit dari pasien Covid-19 tersebut.

Dikatakannya bahwa Kementerian Kesehatan terlebih dahulu akan menanggung 50 persen biaya untuk pasien yang masuk ke rumah sakit.

Setelah itu kemudian dilakukan verifikasi oleh BPJS.

Maka dari itu, Moeldoko mengatakan memang dalam menggunakan anggaran untuk sektor kesehatan benar-benar dilakukan secara teliti supaya tidak disalahgunakan.

"Di sini ada lagi persoalan teknis, kalau korban ini masuk ke rumah sakit itu dibayar dulu 50 persen oleh Kementerian Kesehatan," ungkap Moeldoko.

"Setelah itu oleh BPJS diverifikasi, dicek lagi, kalau ada yang krusial maka diturunkan lagi ada tim dari Kementerian Kesehatan agar jangan sampai dana itu disalahgunakan," imbuhnya.

"Jadi memang ada antara kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas," pungkasnya.

• Coba Nilai Kemarahan Jokowi Nyata atau Hanya Drama, Sudjiwo Tejo: Tidak Bisa, walau Saya Guru Akting

Simak videonya mulai menit ke- 5.05

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)