Kabinet Jokowi
Jubir PKS Sebut Jokowi 'Cuci Tangan' dengan Reshuffle, Ali Ngabalin: Persepsi yang Terlalu Jauh
Ali Ngabalin menilai banyak persepsi yang muncul karena ancaman perombakan kabinet (reshuffle) yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Lailatun Niqmah
TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin menilai banyak persepsi yang muncul karena ancaman perombakan kabinet (reshuffle) yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan saat menanggapi Juru Bicara DPP PKS M Kholid dalam acara Dua Arah di Kompas TV, Senin (29/6/2020).
Sebelumnya Jokowi menyebutkan akan membuka opsi reshuffle dalam pidato arahan di Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020).

• Yakini akan Ada Reshuffle terhadap Menteri, Analis Politik: Jokowi Ini Kerasukan Rakyat
Dalam pidato tersebut, Jokowi mengecam kinerja menterinya yang dinilai kurang tanggap menangani pandemi Virus Corona (Covid-19).
M Kholid menilai sikap Jokowi yang mengancam akan melakukan reshuffle hanya langkah politik.
"Kalau kita melihat ini hanya semacam politik cuci tangan. Bukan politik turun tangan," kata M Kholid.
Menurut Kholid, presiden seharusnya sudah memahami rekam jejak setiap menterinya saat pembentukan kabinet.
Ia menilai kritik presiden saat ini justru berbalik menjadi evaluasi bagi Jokowi sendiri.
"Artinya ketika beliau mengkritik seperti itu, maka sebenarnya mengevaluasi diri beliau sendiri," paparnya.
Kholid kemudian memberikan gambaran seorang pemimpin yang baik akan memberikan atribusi kepada timnya saat sukses.
Sementara itu jika terjadi kegagalan, pemimpin seharusnya mengevaluasi kepemimpinannya.
Kholid menyebutkan Jokowi tampak seperti melemparkan kesalahan kepada bawahannya.
• Analis Politik Hendri Satrio Acungi Jempol Sikap Tegas Jokowi: Bentuk Leadership yang Luar Biasa
Ia bahkan menilai kegeraman Jokowi hanya sebagai narasi yang sengaja dibangun.
"Ini adalah narasi yang dibangun Bapak Presiden. Atribusi kesalahan atau atribusi kegagalan yang harusnya ada di pundak presiden menjadi burden sharing," jelas Kholid.
Ali Ngabalin kemudian menanggapi pendapat Kholid.