Terkini Internasional
India Resmi Larang Gunakan TikTok dan 59 Aplikasi Lain Buatan China, Khawatirkan Potensi Peretasan
Pemerintah India telah resmi melarang penggunaan TikTok dan puluhan aplikasi buatan China lainya.
Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Ananda Putri Octaviani
Awalnya, aplikasi tersebut pertama kali menjadi populer di pasar China sebelum akhirnya menyebar ke seluruh dunia.
Seiring dengan peningkatan popularitasnya, Tik Tok menghadapi sejumlah tuduhan karena memiliki tautan dengan negara China.
Aplikasi tersebut juga dikatakan telah mengirim data pengguna ke China.
Mayoritas kritik yang dilancarkan tersebut berasal dari Amerika Serikat, termasuk beberapa senator AS yang menyerukan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut.
Namun TikTok dengan keras menolak klaim semacam itu dan mengatakan bahwa pihaknya bekerja secara independen.
• Berupaya Boikot China, India Disanksikan Dapat Lepas dari Ketergantungan pada Produk Tiongkok
• Bentrok di Perbatasan, India Klaim Pasukannya Dihajar Pentungan Paku dan Dimutilasi Tentara China
Amerika Rilis Daftar Perusahaan China yang Dinilai Berbahaya
Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) telah menetapkan bahwa 20 perusahaan asal China yang dimiliki atau didukung oleh militer China.
Daftar tersebut antara lain menampilkan perusahaan komunikasi Huawei, perusahaan pengawas video Hikvision, China Telecoms, China Mobile dan AVIC.
Daftar itu telah diterbitkan untuk memberi informasi kepada komite kongres, bisnis AS, investor, dan mitra potensial lainnya terkait peran yang mungkin dimainkan oleh perusahaan sejenis dalam mentransfer teknologi sensitif ke militer China.
Senator AS, Tom Cotton dan Chuck Schumer menulis surat kepada Sekretaris Perdagangan Wilbur Ross, meminta pembaruan tentang tinjauan kebijakan AS yang diamanatkan oleh Undang-Undang Reformasi Kontrol Ekspor tahun 2018 dan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2019.
Dalam surat itu, para senator menekankan kekhawatiran mereka tentang bahaya mengekspor teknologi AS yang penting ke perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan China.
Mereka juga mempertanyakan mengapa Departemen Perdagangan lambat untuk menyelesaikan tinjauan kontrol ekspor yang diamanatkan oleh kedua tindakan tersebut.
Para senator menekankan bahwa tinjauan harus dilakukan untuk menilai apakah Partai Komunis China telah mencuri teknologi AS dengan aplikasi militer, serta apakah telah meminta perusahaan-perusahaan China untuk memanfaatkan teknologi sipil yang muncul untuk keperluan militer.
"Apa status tinjauan ini dan implementasi hasilnya? Apakah tinjauan ini menentukan sektor-sektor khusus ekonomi AS yang ditargetkan China untuk upaya spionase dan transfer teknologi paksa? Apakah anda akan memodifikasi ruang lingkup kontrol untuk penggunaan akhir militer dan pengguna akhir di China? Apakah anda akan mengungkapkan hasil ulasan ini pada publik?, " tulis Cotton dan Schumer.
"Kami mendesak Anda untuk melakukan tinjauan wajib ini secepat dan selengkap mungkin. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda pada masalah penting keamanan nasional ini."