Soal Pembakaran Bendera PDIP, GNPF Singgung Pengusul RUU HIP: Yang Dilakukan Jauh Lebih Provokatif

TRIBUNWOW.COM - Sekjen Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Edy Mulyadi menyoroti alasan di balik insiden pembakaran bendera PDIP.

Insiden itu terjadi saat unjuk rasa menentang Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2020).

Dilansir TribunWow.com, Edy Mulyadi menanggapi hal itu saat dihubungi dalam tayangan Kompas Petang, Jumat (26/6/2020).

• Bendera Kebesarannya Dibakar, PDIP akan Tempuh Jalur Hukum: Kami Tengarai Ini Memang Disengaja

Edy menilai insiden tersebut belum tentu bertujuan memprovokasi.

"Kalau memprovokasi atau memecah belah itu 'kan tinggal sudut pandang," kata Edy Mulyadi.

Ia menyebutkan sudah siap jika PDIP membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

Seperti diketahui, massa GNPF turut meramaikan aksi demonstrasi RUU HIP.

"Kalau teman-teman PDIP menuntut itu karena aksi insiden pembakaran bendera enggak apa-apa," jelas Edy.

Meskipun begitu, ia menyinggung sikap PDIP dalam pembuatan RUU HIP.

"Tapi bicara provokatif, yang dilakukan PDIP itu jauh lebih provokatif," ungkit Edy Mulyadi.

Ia mengungkit pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP Ahmad Basarah yang membantah partainya mengusulkan RUU HIP.

"Ahmad Basarah di ILC membantah, bukan kami pengusul RUU HIP. Ada partai lain yang tidak eksistensi, misalnya," kata Edy.

Edy menyebutkan PDIP sebelumnya sudah pernah menyinggung konsep Trisila dan Ekasila yang dimuat dalam RUU HIP.

"Tapi jejak digital dipenuhi dengan PDIP dengan Trisila dan Ekasila-nya," kata Edy.

"Bahkan pidato Ketua Umum Megawati jelas-jelas menyebut Trisila Ekasila," ungkapnya.

• Tanggapi Pembakaran Bendera PDIP, Hasto Ungkit Peristiwa Kudatuli 1996: Jangan Uji Kesabaran Kami

Edy menilai konsep tersebut tidak sesuai dengan Pancasila.

"Ada kelompok partai yang berupaya melakukan kudeta ideologis, karena Pancasila kita adalah Pancasila yang disepakati 18 Agustus secara nasional," tambahnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristiyanto turut angkat bicara tentang insiden tersebut.

Ia menilai aksi pembakaran bendera bertujuan mengganggu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Untuk itu PDI Perjuangan menegaskan bahwa dialog dan musyawarah kami kedepankan, namun jangan uji kesabaran revolusioner kami," kata Hasto Kristiyanto, dikutip dari Kompas.com, Jumat (26/6/2020).

Hasto menyebutkan PDIP akan berupaya melakukan dialog.

"Seluruh anggota dan kader Partai itu satu komando. Kami Nasionalis-Soekarnois yang selalu berjuang untuk bangsa dan negara," jelasnya.

Menurut Hasto, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sendiri yang meminta jalur hukum dilakukan.

"Atas dasar keyakinan yang sama, kini kami menempuh jalan hukum tersebut. Indonesia itu milik semua, bukan milik sekelompok orang," tegas Hasto.

• Aria Bima Tegaskan Ekasila Trisila di RUU HIP Bukan dari PDIP, Ketua PA 212: Partainya Apa?

Lihat videonya mulai menit ke-9.50:

Aria Bima Bantah Ekasila Trisila di RUU HIP Bukan dari PDIP

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima menegaskan bahwa konsep Ekasila dan Trisila dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) itu bukan dari PDIP.

Dilansir TribunWow.com, Aria Bima mengatakan bahwa Ekasila dan Trisila itu dari partai lain.

Namun ia mengaku tidak mau membukanya dalam forum Kabar Petang tvOne, Kamis (25/6/2020).

Karena menurutnya tidak patut untuk disampaikan di depan publik.

• Ketua PA 212 Minta PDIP Tak Berlebihan soal Pembakaran Bendera Partai: Ada Persoalan Lebih Penting

Aria Bima lantas meminta kepada Slamet Maarif untuk membicarakan dalam forum tersendiri.

Ia juga bersedia untuk membuka rekaman rapat saat itu.

"Kalau yang tentang itu, saya tidak patut membuka di sini," ujar Aria Bima.

"Tetapi kita bisa buka risalah rapatnya yang menegaskan Trisila Ekasila itu bukan dari PDI Perjuangan," sambungnya.

Dirinya memang mengakui bahwa konsep Trisila dan Ekasila ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) PDIP.

Dan menurutnya itu hanya digunakan untuk kepentingan internal partai.

Namun untuk draft yang ada di RUU HIP ditegaskan bukan dari PDIP.

"Bahwa di dalam anggaran dasar kami menggunakan itu, itu anggaran untuk partai kami," ungkapnya.

Mendengar penjelasan dari Aria Bima, pembawa acara kemudian menanyakan apakah itu diusulkan oleh partai lain.

Dirinya kemudian menyinggung soal komposisi suara di DPR, yakni sebanyak 128 kursi.

• Sayangkan Pembakaran Bendera PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo: Tidak Setuju Boleh, Merusak Janganlah

"Artinya dari fraksi lain? Soalnya kalau komposisi suaranya 128 PDIP," tanya pembawa acara.

Namun, Aria Bima tidak ingin membahas hal tersebut.

Ia hanya menegaskan bahwa Trisila dan Ekasila dalam draft RUU HIP bukan dari PDIP.

"Jangan digeser dulu, Ekasila Trisila itu bukan dari PDIP, poinnya di situ dulu," tegasnya.

Setelah itu Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif meminta Aria Bima mengatakan partai mana yang mengusulkan hal itu, jika bukan dari PDIP.

Namun lagi-lagi, Aria Bima tetap tidak mau mengungkapkan nama partainya, karena ia memahami hal itu tentunya akan memberikan kegaduhan tersendiri.

Dirinya justru menunggu Slamet Maarif untuk datang ke DPR.

"Sebutkan saja kalau dari partai lain, sebutkan dong partainya apa, ayo sebutkan, kalau emang betul dari partai lain, enggak usah ditutup-tutup," tanya Slamet Maarif.

"Nanti tak tunggu di DPR, tak jelasin," jawab Aria Bima.

"Ini ketentuan, jangan bikin gaduh," jelasnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Elfan)