Terkini Internasional
Kim Yo Jong Pimpin Pengeboman Perbatasan Korea, Ahli Sebut sebagai Debut untuk Gantikan sang Kakak
Korea Utara meledakkan sebuah kantor penghubung antar-Korea di area perbatasan, Selasa (16/6/2020).
Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Tiffany Marantika Dewi
Itu membuatnya menjadi kandidat potensial - bahkan dalam budaya patriarkal Korea Utara - untuk menggantikan saudara lelakinya, yang diyakini berusia 36 tahun, seandainya ia mati atau menjadi lumpuh.
"Apa yang kita lihat sekarang adalah Korea Utara menyusun rencana suksesi darurat jika kesehatan Kim Jong-un memburuk," kata Yoo Dong-ryul, seorang spesialis Korea Utara di Institut Korea untuk Demokrasi Liberal di Seoul.
"Masalah dengan Kim Yo-jong sebagai penggantinya adalah dia seorang wanita dan masih terlalu muda," tambahnya.
"Jadi, saudara lelakinya membantunya memimpin penyerangan terhadap Korea Selatan dan membangun kepemimpinannya sehingga ia dapat mengusir keberatan apa pun yang mungkin dimiliki oleh pendukung garis keras di militer dan partai mengenai dirinya," tandas Yoo Dong-ryul.
Sosok Kim Yo Jong
Adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong digadang-gadang akan menjadi kandidat terkuat pemimpin Korea Utara jika sang kakak benar meninggal.
Dilansir Kompas.com, Minggu (26/4/2020), Kim Yo Jong disebutkan menjadi otak di balik citra publik Kim Jong Un yang telah dibangun di luar maupun di dalam negeri.
Oleh karena itu, ia mendapat kepecayaan absolut dari kakaknya, dan secara tidak resmi juga menjadi kepala staf Kim Jong Un.
Pakar rezim totalitarian Profesor Natasha Lindstaetdt menyebutkan bahwa gender tidak akan menghalangi kiprah Kim Yo Jong menjadi diktator yang baru.
"Saya tidak percaya posisinya sebagai perempuan bakal melemahkan posisinya jika dia memegang kekuasaan," tutur Profesor Lindstaet pada Daily Mirror, Sabtu (25/4/2020).
Kim Yo Jong diketahui telah masuk daftar hitam internasional karena pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Menurut pemberitaan The Guardian, bersama pejabat Korea Utara lainnya, Kim Yo Jong disebut ambil andil dalam sejumlah pelanggaran HAM di negara tersebut pada 2017. (TribunWow.com)