Mengaku Kesulitan Ekonomi selama Pandemi Covid-19, Susi Pudjiastuti: Bukan Sulit Lagi, Stop, Nihil

TRIBUNWOW.COM - Mengaku terkena dampak pandemi, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus pengusaha, Susi Pudjiastuti mengungkapkan kesulitannya.

Pengusaha maskapai penerbangan Susi Air tersebut mengaku aktivitas perusahaannya terhenti selama pandemi Virus Corona.

Tidak adanya pesawat yang diterbangkan membuat ia tidak bisa mendapat pemasukan sama sekali, padahal masih harus membayar tagihan operasional penerbangan.

• Minta Jokowi Tegas Lindungi Laut Indonesia, Susi Pudjiastuti: Gerakkan Seluruh Pembantu Bapak

Dilansir KompasTV, Sabtu (13/6/2020), Susi mengaku perusahaannya terpuruk selama pandemi berlangsung.

Hampir seluruh kegiatan penerbangan berhenti beroperasi dalam kurun waktu dua bulan sejak pandemi dimulai.

"Susi Air dua bulan itu nol penerbangannya," kata Susi.

Susi lalu menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan penerbangan ke Jakarta, namun bukan untuk urusan pekerjaan.

"Kita ada penerbangan ke Jakarta cuma urusan logistik aja, urusin ini, urusin itu," lanjutnya.

Kondisi tersebut membuat Susi kehilangan pendapatannya dan sama sekali tidak mendapat pemasukan.

Meskipun tidak ada penghasilan yang masuk, namun Susi mengaku masih harus membiayai perpanjangan surat-surat yang dibutuhkan untuk melakukan penerbangan.

"Sementara belum ada ketetapan dari pemerintah untuk misalnya kaya pesawat itu kan ada BPKB yang harus diperpanjang tiap tahun, STNK, lalu surat-surat pilot tetep harus kita urus," papar Susi.

"Seperti hari ini ada security clearance untuk 24 orang musti dibayar Rp 8 juta, contohnya, itu tiap 3 bulan," imbuhnya.

Tagihan-tagihan yang tidak sedikit tersebut tetap harus dibayarkan oleh Susi, meskipun ia tidak mendapat pemasukan sama sekali selama pandemi.

"Itu semua beban terus jalan, tapi penerbangan tidak ada sama sekali, tapi kan kalau mau terbang kita juga harus siap," ujar Susi.

Susi mengaku bahwa keadaan yang sedang dialaminya tersebut merupakan kondisi ekonomi tersulit selama perusahaannya berdiri.

Bahkan ia mengatakan dengan tegas bahwa keadaan ekonominya tak hanya sedang dalam kondisi sulit, namun juga defisit.

"Kalau kita bilang ekonomi, ya saya pikir tersulit dalam hidup usaha saya," ungkap Susi.

"Dalam hidup saya bekerja, usaha ya kali ini It is stop! Bukan sulit lagi, stop, nihil!, dan defisit," serunya sambil mengangkat tangan.

Lihat tayangan selengkapnya dari menit pertama:

Prihatin Kondisi Kelautan dan Perikanan Indonesia

Khawatir akan masa depan kelautan Indonesia, Susi sempat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dengan tegas melindungi laut Indonesia.

Pihaknya menyayangkan keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berencana melegalkan 8 alat penangkap ikan (API) yang sebelumnya telah dilarangnya.

Menurut Susi, dengan disahkannya API tersebut, akan mengganggu ekosistem dan kesediaan ikan di laut bebas.

Dilansir Kompas.com, Jumat (12/6/2020), hal tersebut disampaikan Susi dalam sebuah acara webinar yang dilangsungkan Jumat kemarin.

Ia menyinggung mengenai cantrang, pukat hela (trawl) dan pukat cincin (pursainers) yang akan diizinkan untuk digunakan menangkap ikan.

Susi khawatir dengan dilegalkannya alat yang ditarik dua kapal dan mampu menangkap ikan berbagai ukuran tersebut akan mengurangi persediaan ikan di laut.

Pasalnya, anak-anak ikan yang ikut terjaring tidak bisa tumbuh besar untuk menjaga kelangsungan hidup koloninya dan hanya akan berakhir di pembuangan karena tidak laku dijual.

• Minta Kewajiban PNPB Dibebaskan, Susi Pudjiastuti: Kita Sudah Zero Income, Harus Pertahankan Kantor

Susi mengungkapkan bahwa cara itulah yang digunakan para nelayan dari negara lain untuk mencuri ikan di perbatasan Indonesia.

"KKP bahkan sekarang membolehkan pursainers yang ditarik 2 kapal. Ini tuna Indonesia nanti akan habis. Bayangkan 2 kapal tarik jaring pursainers, luar biasa. Itu dilakukan oleh kapal Vietnam yang curi di Natuna," ujar Susi.

Susi mengatakan bahwa 8 API yang hendak dilegalkan itu tidak ramah lingkungan, ia lalu menjelaskan alasannya sempat melarang penggunaan alat tersebut.

"Kapal cantrang kenapa dilarang? Karena mereka (kapal pencuri ikan) itu identik pakai trawl dan cantrang. Meski ada ilmuan yang mengatakan beda, yang satu ditarik sementara yang satu lagi diseret. Saya tidak tahu bedanya apa," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Susi juga meminta kepada Jokowi untuk bertindak tegas dan dengan lantang melarang kapal asing masuk ke wilayah perairan indonesia.

"Saya mohon kepada Pak Presiden dari lubuk hati yang paling dalam, dengan segala kerendahan hati, Pak Presiden bisa mengatakan tidak untuk IUUF, untuk mencegah kapal-kapal asing masuk, untuk mencegah kembalinya alat-alat tangkap tidak ramah lingkungan," pinta Susi.

Ia menyebutkan bahwa kelangsungan kelautan Indonesia saat ini berada di tangan Jokowi yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan.

Sebagai kepala negara, Susi meminta agar Jokowi mengerahkan seluruh upaya untuk memberantas pelaku illegal fishing dan menolak kebijakan yang dapat merugikan masyarakat.

"Hanya satu pikir saya bisa menyelesaikan kekhawatiran ini. Karena Pak Presiden mempunyai semua kewenangan, ultimate power, dan ultimate kebijakan ada di Bapak. Gerakkan seluruh pembantu Bapak," lanjutnya.

Susi menerangkan bahwa arah politik dan kepemimpinan akan memperngaruhi penegakan hukum.

"Arah politik dan kepemimpinan itu yang penting karena negara ini kontrol politik dan kontrol kepemimpinan. Jadi penegakan hukum akan ikut kepada arah politik. Sekarang terserah kepada kita, mau dibagaimanakan laut Indonesia?," tegas Susi. (TribunWow.com)