Virus Corona
Sosiolog Ini Ungkap 'Dilema' Pemerintah hingga Bersiap New Normal, Anggap Alami Krisis: Parah Betul
Sosiolog Musni Umar menilai pemerintah tak memiliki pilihan selain menerapkan normal baru atau new normal.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
TRIBUNWOW.COM - Sosiolog Musni Umar menilai pemerintah tak memiliki pilihan selain menerapkan normal baru atau new normal.
Dilansir TribunWow.com, Musni Umar menyebut kini pemerintah tengah menghadapi kebimbangan besar.
Pasalnya, masyarakat kini mengalami dua krisis sekaligus, yakni di bidang kesehatan dan ekonomi.
Hal itu disampaikan Musni Umar dalam tayangan YouTube Talk Show tvOne, Kamis (11/6/2020).

• Pasien 52 Tahun Kabur ke Rumah Mertua seusai Dinyatakan Positif Covid-19, Puluhan Keluarga Harus Tes
• Pemerintah Disebut Mirip Orde Baru, Fadjroel Rachman: Rocky Masih Ada di Sini Ketawa dengan Saya
Pada kesempatan itu, mulanya Musni menyinggung soal pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Tak hanya itu, ia juga menyinggung nama tenaga ahli utama kantor staf presiden (KSP), Dany Amrul Ichdan.
"Memang ini buah simalakama pemerintah ya, dia memberlakukan PSBB terus menerus dalam rangka menekan penyebaran virus itu," kata Musni.
"Atau melakukan seperti yang disampaikan Pak Dany tadi ."
Menurut Musni, hingga kini banyak masyarakat yang tak paham betul soal konsep new normal.
Ia menduga, masyarakat justru menduga new normal akan berjalan seperti biasa, sebelum Virus Corona menyerang.
"Tapi yang disampaikan itu kemudian banyak sekali masyarakat yang enggak paham, new normal itu orang enggak paham," kata Musni.
"Dia pikir pokoknya normal aja. Kalau normal berarti sudah bisa melakukan apa-apa."
Dalam kondisi saat ini, Musni menilai pemerintah tak punya lagi pilihan.
• Ahli Epidemiologi Ungkap Faktor Penyebab Lonjakan Kasus Corona di Indonesia, Soroti Penerapan PSBB
Pasalnya, kini masyarakat mengalami krisi kesehatan dan ekonomi dalam waktu bersamaan.
"Tapi saya ingin sampaikan bahwa kondisi sekarang ini pemerintah tidak punya pilihan untuk tidak memberlakukan yang disebut kayak Pak Dany itu," ujarnya.