Sebut Anies Bertentangan dengan Jokowi saat Tangani Pandemi, DPP PDIP: Elektabilitasnya Justru Turun

TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sengaja berseberangan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Perbedaan tersebut terlihat jelas dari beberapa kejadian terutama saat berkaitan dengan penanggulangan pandemi Covid-19.

Menurut Andreas, perbedaan yang sengaja dilakukan Anies tersebut berkaitan dengan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dimana Anies digadang-gadang akan maju menjadi calon.

• Yakin Peserta Aksi 212 akan Dukung Anies Baswedan, Mardani: Ayo Mulai Berpikir Main di Kolam Besar

Dilansir akun YouTube KompasTV, Rabu (10/6/2020), dalam tayangan program Sapa Indonesia Malam, Andreas membahas mengenai penanganan pandemi di Jakarta.

Dikatakan bahwa terdapat kecenderungan dari Anies Baswedan dan Jokowi untuk selalu berseberangan.

Misalnya ketika Anies memilih lockdown saat awal pandemi, Jokowi justru memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Karena keputusan tersebut ada di pusat, akhirnya pemprov DKI terpaksa mengikuti dan menetapkan status PSBB.

Baru-baru ini juga terjadi peristiwa serupa, dimana Jokowi menyatakan warga di Jakarta mulai memasuki new normal, sedangkan Anies malah mengumumkan PSBB masa transisi.

Saat ditanya pendapatnya terkait kecenderungan tersebut, Andreas malah tertawa.

"Yang berupaya untuk mencoba membedakan diri itu siapa sebenarnya?," kata Andreas.

"Kalau kita lihat di sini yang berupaya membedakan diri kan Pak Anies sebenarnya," lanjutnya.

• Di ILC, Effendi Gazali Sebut Anies Baswedan Terkesan Tak Ingin Melawan Pusat: Pilih PSBB Transisi

Ia lalu menyinggung hasil survei Indikator Politik Indonesia, yang menyatakan elektabilitas Anies menurun secara signifikan.

Dalam hasil survei tersebut, Anies menduduki peringkat tiga dengan tingkat elektabilitas sebanyak 10,4 persen dan penurunan sebesar 1,7 persen dari bulan sebelumnya.

Tingkat elektabilitas Anies tersebut masih berada dibawah Prabowo Subianto dengan 22,2 persen dan Ganjar Pranowo dengan 11,8 persen.

Andreas menyebutkan bahwa Anies yang diperkirakan akan maju menjadi lawan Jokowi, mencoba untuk membuat pembeda dengan pernyataan presiden.

"Karena di dalam survei dalam strategi kampanye kan orang harus mencoba untuk selalu melakukan distance dengan calon atau lawan yang akan dihadapi nanti," ujar Andreas.

"Oleh karena itu saya kira Pak Anies mulai dari sekarang coba-coba. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi coba untuk Pak Anies membuat pembedanya di situ. Sah-sah aja," imbuhnya.

Namun, Andreas kemudian menuturkan bahwa perbedaan yang dilakukan Anies tersebut malah bisa membuat elektabilitasnya menurun.

"Tapi toh akhirnya rasionalitas daripada tindakan itu yang menentukan. Saya kira jangan sampai ini yang kemudian membuat elektabilitas dari Pak Anies justru menurun," ungkap Andreas.

"Bisa jadi kalau itu dilihat tidak masuk di dalam akal sehat masyarakat. Karena kalau membuat faktor pembeda asal pembeda, itu justru kemudian menjadi hal yang negatif buat para pemilih."

"Dan itu kita lihat di dalam beberapa kasus yang terjadi kemarin, perbedaan-perbedaan yang kemudian membuat justru temannya Pak Mardani (Anies) ditertawakan oleh masyarakat Jakarta sendiri," ungkapnya.

Ia lalu mencontohkan mengenai janji Anies untuk menyediakan dan mendistribusikan BLT secara tepat yang tidak terpenuhi.

Sehingga, inovasi atau strategi yang dilakukan Anies tersebut malah berbalik menjadikan pamornya menurun di mata masyarakat.

"Soal pembagian BLT, soal janji BLT dan kemudian tidak dipenuhi. Itu kemudian yang menjadikan pembeda tapi justru pembeda yang tidak menguntungkan untuk Pak Anies," pungkas Andreas.

Elektabilitas Anies Baswedan di Tengah Pandemi

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera sempat menyoroti penurunan elektabilitas yang dialami Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di tengah pandemi Covid-19.

Ia menyebutkan hasil survei tersebut menandakan perlunya perubahan strategi untuk mendapatkan pendukung bagi Anies.

Mardani menyinggung bahwa Anies tidak bisa hanya berbasis pada pemilih dari peserta aksi 212.

"Ini warning yang bagus buat Mas Anies, ayo mulai berpikir main di kolam besar. Mulai berpikir keluar dari pemilih tradisional. Mulai tidak harus berbasis kepada, nuwun sewu, 212," ujar Mardani.

"Ya kan kalau 212 pasti milih Mas Anies, saya yakin," imbuhnya.

Mardani menuturkan bahwa pendukungnya selama ini tidak akan cukup jika akan maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ia menganjurkan agar Anies lebih berinteraksi dengan masyarakat.

"Tetapi nggak cukup, dia harus mulai berinteraksi dengan masyarakatnya, nanti memimpin Indonesia kan big," kata Mardani.

Saat ditanyakan rencana PKS terhadap Anies dalam pemilihan presiden, Mardani menjawab bahwa keputusan tersebut tergantung pada Majelis Syuro.

"Kalau PKS nanti keputusannya di Majelis Syuro. Saat ini, Mas Anies adalah gubernur yang didukung PKS untuk sukses," ungkap Mardani.

"Karena PKS sebagai partai pendukung punya kewajiban moral, spiritual juga bahkan untuk memastikan Mas Anies sukses," lanjutnya.

Menurut penuturannya, Mardani menyimpulkan bahwa butuh adanya strategi baru untuk menghadapi Pilpres 2024.

Karena, untuk mendapatkan dukungan yang mencukupi, tidak bisa hanya bergantung pada pihak-pihak tertentu.

"Medan tempur 2024 sangat berbeda dengan medan tempur 2019 kemarin. Karena itu outreach bagaimana kita mulai berinteraksi dengan kelompok di luar kita, kelompok bukan pemilih kita, kelompok yang selama ini malah mungkin punya miss persepsi terhadap kita, itu menjadi tantangan," tutur Mardani.

Lihat tayangan selengkapnya dari menit ke-08:47:

(TribunWow.com)