Virus Corona
Singgung DKI Jakarta, Pakar Kebijakan Publik Apresiasi Langkah Malang Raya dalam Tangani Corona
Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah memberikan apresiasi kepada penerapan PSBB di Malang Raya dan bandingkan dengan DKI Jakarta.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
"Jadi kota kami kecil tetapi perguruan tingginya lebih dari 50."
"Kami replikakan jadi ada kampung tangguh ini," jelasnya.
• Aturan dan Syarat Bepergian saat New Normal, Mulai dari Tes PCR hingga Rapid Test
Sutiaji menambahkan, dengan penerapan Kampung Tangguh, mobilitas masyarakat menjadi sangat terkontrol.
Karena mobilitas masyarakat akan dipantau dari tingkat yang paling bawah, yakni setara RT atau RW.
"Jadi Kampung Tangguh itu adalah ada SOP-nya sampai 7, kita tarik pada skala yang lebih kecil,"
"Mobilitas orang dipantau dari kampung tangguh ini," pungkasnya.
Simak videonya mulai menit ke- 4.18
Tak Sepakat dengan Istilah New Normal, Walkot Malang: Saya Ikuti Pedoman WHO
Wali Kota Malang, Sutiaji mengaku tidak sepakat dengan penyebutan istilah New Normal yang disampaikan oleh pemerintah pusat.
Dilansir TribunWow.com, Sutiaji mengatakan lebih memilih memakai pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Hal ini disampaikannya dalam acara Dua Arah yang tayang di kanal Youtube KompasTV, Selasa (9/6/2020).
• Kritik New Normal Terlalu Cepat, Pengamat Trubus Sebut PSBB Jadi Rancu: Tidak Bisa Ujug-ujug
Sutiaji mengaku lebih memilih menggunakan istilah masa transisi ketimbang New Normal.
Meski begitu, menurut Sutiaji, untuk penerapannya sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pemerintah pusat.
"Saya ikuti pedoman WHO ya, jadi setelah masa PSBB, masuk ke masa transisi itu ada enam item," ujar Sutiaji.
"Saya kira tidak ada perbedaan kami dengan pusat, cuman memang mencari kosa kata yang benar menurut saya justru, sebenarnya saya tidak sepakat dengan New Normal," jelasnya.
