Risma Minta PSBB Surabaya Dicabut, Khofifah Singgung Covid-19 Masih Tinggi: Optimisme Memang

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan alasan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya tidak diperpanjang.

Padahal jumlah kasus baru pasien terinfeksi Virus Corona (Covid-19) di Surabaya masih tinggi, yakni mencapai 236 per Senin (8/6/2020).

Dilansir TribunWow.com, Khofifah mengumumkan keputusan pemerintah setempat tentang PSBB tersebut.

• PSBB Surabaya Raya Tak Diperpanjang, Khofifah: Kami Sangat Menghormati Keputusan Para Kepala Daerah

Sebelumnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengusulkan PSBB tidak perlu diperpanjang lagi dengan alasan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Awalnya, Khofifah menjelaskan bahwa penerapan PSBB sudah disepakati Pemerintah Daerah Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya.

"Pada dasarnya, semua bersifat bottom up," jelas Khofifah Indar Parawansa, dalam tayangan Kompas TV, Senin (8/6/2020).

Dalam setiap perpanjangan PSBB, Khofifah menyebutkan hal tersebut adalah keputusan pemda setempat.

"Pada perpanjangan pertama, PSBB tahap kedua, yang mengumumkan itu sendiri sudah perwakilan kabupaten kota," paparnya.

"Ketika PSBB tahap ketiga perpanjangan tahap kedua dimulai 26 Mei-8 Juni, yang mengumumkan juga adalah mereka bertiga," lanjut Khofifah.

Pada akhir PSBB tahap ketiga, Khofifah menyebutkan telah melakukan evaluasi dan rapat untuk memutuskan apakah PSBB harus dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Dalam rapat tersebut, dr Windhu Purnomo sebagai pakar Epidemiologi menjelaskan kondisi saat ini belum aman untuk mencabut PSBB.

"Kita mengundang perwakilan kabupaten kota. Kemudian dr Windhu yang mengomandani dari Tim Epidemiologi FKM Unair menjelaskan bahwa sesungguhnya Surabaya belum aman, Gresik belum aman, Sidoarjo belum aman," jelasnya.

Ia menyinggung kondisi di ketiga wilayah tersebut bahkan lebih parah daripada DKI Jakarta yang kurvanya sudah mulai melandai.

• Ingin PSBB Surabaya Raya Dihentikan meski Kasus Masih Tinggi, Risma Prihatin Banyak Pengangguran

"Sebaiknya bersabar dulu, dengan data misalnya attack rate-nya masih 94,1. Bahkan lebih tinggi dari Jakarta hari ini," ungkap Khofifah.

Meskipun begitu, Khofifah menyinggung angka transmisi di Surabaya sudah cukup membaik dan menjadi optimisme bersama.

"Kemudian ada optimisme, memang. Artinya rate of transmission-nya Surabaya 1,0," jelas Khofifah.

"Optimisme ini sesungguhnya bisa menjadi pendorong upaya pendisiplinan yang lebih ketat," tambahnya.

Ia memaparkan transmission rate di Gresik sempat mencapai angka 0,3.

Melihat angka tersebut, Khofifah menyebutkan Pemda Gresik sempat optimis dapat mulai memasuki new normal.

"Mereka pada tanggal 21-26 Mei, selama 6 hari itu sudah di bawah 1," jelas Khofifah.

"Waktu itu kita berharap kalau sudah di bawah 1, sesungguhnya sudah siap untuk memasuki new normal," lanjutnya.

Meskipun begitu, setelah lebaran angka kasus baru kembali naik.

"Tetapi pascalebaran, di tiga daerah ini mengalami kenaikan. Itu yang menjadikan rate of transmission naik, angka-angka juga naik," kata Khofifah.

"Tapi pakar Epidemiologi tadi kembali menjelaskan bahwa ini belum aman," tambahnya.

• Khawatir Stigma, Pakar Epidemiologi Ungkap Alasan Banyak Orang Enggan Tes di Jatim: Kalau Positif

Lihat videonya mulai dari awal:

Alasan Risma Minta PSBB Tak Diperpanjang

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengusulkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Surabaya Raya dihentikan.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia cetuskan melihat kondisi ekonomi di wilayahnya yang terdampak pandemi Virus Corona (Covid-19) karena aktivitas masyarakat yang tidak dapat berjalan normal saat PSBB.

Untuk diketahui, kasus positif di wilayah Surabaya masih tinggi dengan jumlah 3.124 pasien positif per Minggu (7/6/2020).

• Jatim Alami Lonjakan Tajam Kasus Corona, Sosiolog Singgung Arus Mudik Lebaran: Saya Terperanjat Juga

Meskipun begitu, Risma ingin mengusulkan PSBB dicabut agar aktivitas ekonomi dapat berjalan kembali.

Ia menyebutkan usul tersebut sebelumnya sudah sempat diutarakan.

"Mudah-mudahan usulan saya diterima," ungkap Tri Rismaharini, dalam tayangan Kompas TV, Minggu (7/6/2020).

Risma menyebutkan dirinya lebih memilih untuk memperketat protokol kesehatan.

"Kita tidak lakukan itu, tapi protokol diperketat. Jadi protokol itu yang harus diperketat," jelas Risma.

Usulan itu muncul saat melihat kondisi ekonomi masyarakat yang mulai terpuruk selama pandemi.

Ia menyinggung banyak orang yang kehilangan pekerjaannya saat ini.

"Tadi saya sampaikan ini menyangkut masalah ekonomi warga," papar Risma.

"Jangan sampai tidak bekerja," tambahnya.

Ia memberi contoh pada pusat perbelanjaan seperti mal yang kehilangan pengunjung selama masa pandemi.

Risma berharap pertimbangan ekonomi tersebut dapat disetujui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Kita enggak bisa lihat kalau mal terus down, turun, 'kan SPG-nya juga bisa dipecat," jelas Risma.

• Sempat Disebut Zona Hitam, Surabaya Kini Catat 519 Pasien Positif Covid-19 Sembuh Hanya dalam 5 Hari

"Mudah-mudahan bisa diterima sama Bu Gubernur," lanjutnya.

Ia menyebutkan rencana tersebut masih dibahas timnya.

"Sekali lagi, saya khawatir hotel dan restoran kalau enggak bisa dihidupkan nanti pegawainya diberhentikan dan sebagainya," kata Risma.

"Enggak mungkin membayar orang dalam posisi nganggur terus mereka enggak punya income," lanjutnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)