Alasan Khofifah Hentikan PSBB Surabaya meski Tingkat Penularan Lebih Tinggi dari Jakarta

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memutuskan untuk menghentikan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Surabaya Raya, Senin (8/6/2020).

Keputusan tersebut diambil atas dasar kesepakatan bersama dengan kepala daerah Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.

Menurut Khofifah, berhentinya PSBB tersebut bukan berarti tidak adanya upaya penanggulangan lebih lanjut.

• PSBB Surabaya Dicabut saat Covid-19 Masih Tinggi, Khofifah: Kami Menghormati Keputusan Kepala Daerah

Ia menyebutkan, dengan pembubaran status PSBB tersebut, tiap daerah akan tetap menjalankan penanggulangan dengan fomat yang lebih efektif.

Hal ini disampaikannya dalam rapat evaluasi PSBB yang dilaksanakan di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (8/6/2020) malam.

Dilansir TribunWow.com tayangan KompasTV, Selasa (9/6/2020), Khofifah menjelaskan bahwa setiap pertimbangan yang dilakukan telah melibatkan pakar dari berbagai bidang.

"Jadi pada dasarnya dari awal kita akan melaksanakan PSBB tentu kita mendengar pakar epidemologi, kedua IDI, ketiga PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia). Kita melihat berbagai kesiapan rumah sakit rujukan yang ada berapa bed, berapa ventilator, dan seterusnya," tutur Khofifah.

Khofifah menyebutkan bahwa sebenarnya para pakar epidemologi meminta agar PSBB belum dihentikan karena kondisi penyebaran Covid-19 di Surabaya Raya masih mengkhawatirkan.

"Lalu tadi malam, H-1 sebelum berakhirnya masa PSBB tahap ketiga, kita mengundang perwakilan dari kabupaten/ kota."

"Kemudian doktor Windu yang mengomandani dari tim epidemologi FKM Unair, itu menjelaskan bahwa sesungguhnya Surabaya ini belum aman, Gresik belum aman, Sidoarjo belum aman, sebaiknya bersabar dulu," ujarnya.

Menurut penghitungan secara epidemologis, tingkat penularan di Surabaya masih lebih tinggi dari pada Jakarta.

Namun ada optimisme bahwa rate of transmission atau tingkat penularan di Surabaya hanya sebesar 1,0 dan diharapkan akan terus menurun.

• Alasan Utama Risma Minta PSBB Surabaya Diakhiri: Kalau Mal Terus Sepi Pegawainya Bisa Dipecat

"Dengan data-data misalnya attack rate-nya itu masih 94,1, bahkan lebih tinggi dari Jakarta. Ada optimisme memang, artinya rate of transmissionnya itu 1,0 Surabaya," terang Khofifah.

"Optimisme ini sesungguhnya bisa menjadi pendorong bagaimana untuk pendisiplinan yang lebih ketat, sehingga bisa mencapai titik dimana sebetulnya Surabaya, Gresik, Sidoarjo, ini sudah pernah mencapai rate of transmissionnya 0,3 Gresik," imbuhnya.

Ia membeberkan bahwa ketiga daerah yang menjadi episentrum Virus Corona di Jawa Timur tersebut sempat mengalami penurunan.

Tetapi penurunan kasus tersebut tidak berlangsung lama, karena setelah Hari Raya Idul Fitri, kasus positif di daerah tersebut malah semakin meningkat.

"Pasca-lebaran rupanya di tiga daerah ini mengalami kenaikan, itu yang menjadikan rate of transmission di tiga daerah ini naik, angka-angka yang terkonfirmasi juga naik, tapi pakar epidemologi tadi pun juga kembali menjelaskan bahwa ini belum aman," bebernya.

Khofifah lalu mengatakan bahwa kepala daerah dari ketiga wilayah yang meminta PSBB tersebut dihentikan, harus menyiapkan peraturan wali kota dan peraturan gubernur.

Peraturan tersebut nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan pemberlakuan dan pengetatan aturan setelah PSBB diakhiri.

"Sehingga kalau tiga daerah ini ingin melanjutkan dengan berbagai kearifan lokal yang dimiliki, energi dan kekuatan yang dimiliki, maka kita mengharapkan bahwa besok kita akan mendapatkan perwali dan pergub yang malam ini akan difinalkan," kata Khofifah.

Berkaitan dengan hal tersebut, pihak TNI dan Polri juga meminta adanya koordinasi yang solid antara kepala daerah dan seluruh jajaran tugas penanggulangan Covid-19 Jatim.

Untuk itu, mereka mengusulkan agar dibuat pakta integritas sehingga pemberlakuan aturan kesehatan dapat dipantau dan dilakukan dengan seksama.

"Tadi Pak Pangdam dan Pak Kapolda ingin melihat bagaimana sesungguhnya semua bisa terukur karena ini masih belum aman, maka Beliau usul ada pakta integritas," ujar Khofifah.

Oleh karenanya, meski tingkat kasus Covid-19 di Surabaya Raya masih tinggi, status PSBB di wilayah tersebut akan dihentikan.

Kemudian akan digantikan dengan format yang lebih sesuai untuk tiap daerah yang dirasa akan lebih efektif dalam menanggulangi penyebaran Virus Corona di Surabaya Raya.

"PSBB yang mestinya bisa menjadi pemutus mata rantai penyebaran Covid ini belum aman semua, tapi kesepakatan yang sudah diambil oleh forum tadi malam, mereka, kabupaten/ kota ini akan melanjutkan dengan format yang bisa meningkatkan efektivitas," tandasnya.

• Bantah Pemerintah Pusat, Walkot Malang Sutiaji Kritik Makna New Normal: Saya Pakai Standar WHO

Lihat tayangan selengkapnya dari menit ke-00.16:

Risma Minta PSBB Tidak Diperpanjang

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta agar PSBB di Surabaya Raya tidak diperpanjang.

Ia beralasan, usulan tersebut demi mengembalikan kondisi perekonomian warga Surabaya yang sempat terpuruk selama PSBB diberlakukan.

Oleh karenanya, ia dan jajarannya terus berusaha melakukan uji tes Covid-19 secara masif agar masalah pandemi di kotanya tersebut segera berakhir.

Dilansir Kompas.com, Senin (8/6/2002), Risma menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Gelora Bung Tomo, Surabaya.

"Ini teman-teman lagi membahas hal itu. Mudah-mudahan nanti bisa diterima usulan kita sama Bu Gubernur," ujar Risma Minggu (7/6/2020).

Ia mengatakan ini saatnya untuk memulai melonggarkan pembatasan di Surabaya agar ekonomi warga dapat mulai bergerak.

• Surabaya dan Sidoarjo Sumbang Terbesar Kasus Corona di Jatim, Emil Dardak: Kematian Tertinggi

Untuk itu, Risma beserta timnya akan mengajukan usulan penghentian PSBB tersebut kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ketika rapat evaluasi PSBB Raya di Gedung Grahadi malam nanti.

"Kan kita tidak bisa, kalau mal terus sepi kan pegawainya bisa dipecat. Jadi ini harus kita mulai. Karena sekali lagi saya khawatir sama hotel, restoran. Kan enggak mungkin, membayar orang tapi nganggur, sedangkan mereka tidak punya pendapatan," tuturnya.

Ia sadar saat ini penyebaran Virus Corona di Surabaya masih dalam kondisi yang kurang baik.

Oleh karenanya, Risma telah mempersiapkan protokol kesehatan yang aakn diberlakukan dengan ketat demi memutus rantai penyebaran virus.

"Karena kita belum bebas 100 persen, jadi artinya kita harus lakukan protokol yang ketat, mulai nanti bagaimana di restoran, di warung. Bahkan kita juga atur pembayarannya cara menggunakan uang itu, cara nerimanya bagaimana," ungkap Risma.

Selain itu, pihaknya telah mengupayakan untuk meminta bantuan pada pemerintah pusat untuk menyediakan alat rapid tes untuk para pegawai pusat perbelanjaan.

"Ini saya sudah mohon ke Pak Menteri (Menkes Terawan Agus Putranto), nanti kalau kita ada rapid test, kita prioritaskan itu pegawai minimarket, supermarket, pegawai mall, pegawai toko," terang Risma.

"Mudah-mudahan kami punya alat rapid test-nya. Sehingga, kembali bisa normal dalam ikatan yang disebut Pak Presiden Joko Widodo new normal ," lanjutnya. (TribunWow.com/ Via)