Tanggapi Wagub Riza Patria, Azas Tigor Soroti Polemik Ganjil Genap Motor: Ini Seperti Logika Balon

TRIBUNWOW.COM - Pengamat kebijakan publik dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menyoroti sistem ganjil-genap yang diterapkan pada kendaraan sepeda motor.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan untuk menanggapi pemaparan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam tayangan Kabar Petang di TvOne, Minggu (7/6/2020).

Sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan sistem ganjil-genap untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah.

• Blak-blakan Sampaikan Pernyataan Keras soal PSBB Transisi, Wagub DKI: Ini Masa Sangat Berbahaya

Hal itu ditetapkan dalam rangka perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penambahan kasus baru pasien Virus Corona (Covid-19).

Azas Tigor menilai kebijakan ganjil-genap tersebut dapat menimbulkan dampak lain bagi transportasi publik.

"Saya khawatirkan terjadi lonjakan ke fasilitas transportasi publik," ungkap Azas Tigor Nainggolan.

"Ini yang harus kita antisipasi," tambahnya.

Menurut Tigor, jika kebijakan itu diterapkan maka banyak orang akan beralih menggunakan kendaraan umum.

Akibatnya pengguna kendaraan umum akan melonjak dan menimbulkan kerumunan baru yang seharusnya dihindari dalam masa pandemi Virus Corona.

"Ini 'kan seperti logika balon. Di sisi kiri dipencet dengan ganjil genap, itu akan melendung ke kanan ke penggunaan fasilitas angkutan umum massal," jelasnya.

Ia kemudian menyinggung pernyataan Riza Patria tentang kebijakan ganjil-genap yang bertujuan mengurai kemacetan.

"Tadi ada pernyataan Pak Wakil Gubernur, bagaimana memecahkan penumpukan di traffic light, di persimpangan misalnya," papar Tigor.

"Itu bisa dibuat kotak kuning. Jadi kotak kuning dibuat untuk sepeda motor dan itu dikontrol betul supaya tidak terjadi peluang atau kesempatan penyebaran Covid-19," lanjutnya.

• Umpamakan Transisi Gagal, Anies Baswedan Tak Segan Kembalikan Semua ke Rumah: Bila Angka Meningkat

Azas Tigor menegaskan hal yang lebih penting adalah mengawasi bagaimana PSBB dijalankan.

Seperti diketahui, PSBB kali ini ditetapkan sebagai masa transisi sebelum beranjak ke tahap new normal.

"Yang perlu dilakukan pengendalian atau kontrol adalah bagaimana saat ini PSBB masa transisi, di mana perkantoran dibuka terbatas," kata Tigor.

Menurut Tigor, pengawasan PSBB harus dilakukan di sektor-sektor yang sudah mulai beroperasi agar tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Pengawasannya perlu dilakukan secara efektif bahwa perkantoran itu yang baru setengah betul-betul dijalankan dan diawasi," tegasnya.

"Atau misalnya rumah makan. Kalau belum boleh berjalan, ya jangan," tambah Tigor.

Seperti diketahui, tempat umum hanya diizinkan memuat pengunjung dengan jumlah 50 persen dari kapasitas maksimal.

Tigor menyinggung evaluasi dari PSBB sebelumnya yang sudah berjalan selama tiga fase.

Ia menyebutkan masih banyak pelanggaran kedisiplinan yang terjadi.

"Kalau belajar dari pengalaman kita PSBB biasa, 'kan terjadinya kemacetan atau penumpukan di jalan raya itu karena penegakan PSBB-nya belum efektif," ungkapnya.

• PSBB Jakarta Dilonggarkan, Pakar Epidemiologi Ungkap Ketakutan: Enggak Peduli yang Penting Makan

Lihat videonya mulai menit 5:00

Riza Patria Sebut Masa Transisi Berbahaya

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebut masa transisi di Ibu Kota merupakan saat yang paling berbahaya.

Dilansir TribunWow.com, Riza Patria menegaskan akan memberikan sanksi pada siapapun yang melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pasalnya, menurut dia peluang penularan Virus Corona begitu besar selama masa transisi.

• Tanggapi PSBB Transisi di DKI Jakarta, Sandiaga Uno Tak Setuju Pembukaan Mal: Usaha Kecil Menengah

Hal itu disampaikan melalui kanal YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Minggu (7/6/2020).

"Jadi yang pertama, sebagaimana sering kami sampaikan di masa transisi bukan masa bebas ya," ujar Riza.

"Justru di masa transisi adalah masa yang lebih sulit, masa yang sangat dimungkinkan terjadinya penularan."

Lantas, Riza mengungkap istilah keras hingga menyebut masa transisi adalah saat paling bahaya.

Ia pun menyinggung tindakan warga yang justru keluar rumah selama masa transisi.

"Bahkan saya ada bahasa yang mungkin terlalu keras ya, saya bilang ini masa yang sangat berbahaya," ungkap Riza.

"Kenapa begitu? Karena kan kami melakukan pelonggaran, itu artinya potensi orang bertemu bertambah, jumlah orang keluar bertambah."

"Semuanya bertambah, itu artinya potensi penimbulan penyebarannya bertambah," sambungnya.

Karena itu, Riza menilai penting dilakukan sosialiasi untuk mengedukasi warga.

• Prediksi Puncak Corona pada Juni Ini, Hermawan Dukung Perpanjangan PSBB DKI: Pak Gubernur Bijak Ya

Ia pun mengimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah.

"Untuk itu, apa yang harus dilakukan? Pertama, kita terus melakukan sosialisasi di berbagai kesempatan," jelas Riza.

"Kedua, kami minta tadi disampaikan apapun sebaik mungkin tempat yang paling baik adalah berada di rumah."

Meskipun begitu, Riza tak seutuhnya melarang warga untuk beraktivitas di luar rumah.

Asalkan, warga tetap menjalankan protokol kesehatan.

"Boleh keluar? Boleh, dengan protokol Covid yang ketat, masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak di kerumunan dan lain sebagainya," tuturnya.

"Kemudian yang ketiga kami terus melakukan sosialisasi." (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Jayanti)