Breaking News:

Terkini Nasional

Refly Harun Minta Jokowi Jangan Khawatir soal Diskusi 'Pemecatan Presiden': Era SBY Setiap Saat Ada

Pakar Hukum Tata Negara mengatakan dirinya tak ingin ada lagi Presiden Republik Indonesia yang jatuh di tengah jalan.

Penulis: Mariah Gipty
Editor: Lailatun Niqmah
Youtube/Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menjelaskan soal dirinya menjadi pembicara dalam seminar online "Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Masa Pandemi Covid-19" pada Senin (1/6/2020). 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan dirinya tak ingin ada lagi Presiden Republik Indonesia yang jatuh di tengah jalan.

Refly Harun juga berpesan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak khawatir soal diskusi 'pemecatan presiden'

Hal itu juga diungkapkan setelah mengikuti seminar online "Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Masa Pandemi Covid-19" pada Senin (1/6/2020).

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (kiri), Refly Harun (tengah), dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) (kanan). Dalam tayangan YouTube Refly Harun, Selasa (2/6/2020), Refly Harun bandingkan masa SBY dan Jokowi.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (kiri), Refly Harun (tengah), dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) (kanan). Dalam tayangan YouTube Refly Harun, Selasa (2/6/2020), Refly Harun bandingkan masa SBY dan Jokowi. (Kolase YouTube Refly Harun/Kompas TV/Sekretariat Presiden)

Refly Harun Gamblang Kritik New Normal, Anggap Pemerintah Tak Mampu: Kelihatannya Sudah Bangkrut

"Hanya ketika menyampaikan materi dalam seminar tersebut, saya mengatakan, saya pribadi tidak berharap lagi ada presiden Republik Indonesia yang jatuh di tengah jalan."

"Kita memiliki sejarah yang buruk, karena kecuali SBY, semua presiden tidak menyelesaikan masa jabatannya yang sempurna," ujar Refly,

Lalu, Refly menyinggung soal desakan mundur pada Soekarno dan Soeharto maupun pemberhentian Habibie oleh MPR.

"Bung Karno dijatuhkan walaupun sudah berkuasa lama pada tahun 1967."

"Pak Harto dipaksa mengundurkan diri, Habibie ditolak pertanggungjawabannya sehingga tidak bisa lagi mencalonkan diri," terang Refly.

Padahal menurut Refly, Habibie seharusnya masih memimpin Indonesia hingga 2003.

"Padahal sesungguhnya dia masih memiliki jabatan hingga 2003, tapi karena gelombang reformasi, reformasi memaksa untuk diadakannya Pemilu dipercepat,"

"Dari seharusnya 2002 menjadi tahun 1999, maka ketika ditolak pertanggungjawabannya Habibie tidak maju lagi dalam pemilihan presiden," terang dia.

Sebut Buat Presiden Mundur Tak Mudah, Refly Harun: Saya Pribadi Tak Berharap Ada Presiden Jatuh Lagi

Lalu, lagi-lagi Abdurrahman Wahid juga harus dipaksa mundur hingga digantikan oleh Wakilnya, Megawati Soekarnoputri.

"Kemudian presiden terpilih Abdurrahman Wahid di-impeach atau diberhentikan pada 2001, sisa masa jabatan dilaksanakan Presiden Megawati," kata dia.

Refly melanjutkan, hanya SBY yang bisa menyelesaikan masa jabatannya dengan sempurna.

"Tapi Presiden Megawati tidak terpilih dalam Pemilu demokratis 2004, baru Susilo Bambang Yudhoyono yang menyelesaikan masa jabatan secara paripurna."

"Yaitu lima kali dua periode, selama 10 tahun," ungkap Refly

Sehingga ia berharap agar Jokowi seperti SBY tetap menyelesaikan jabatannya di tengah kritik.

"Saya berharap bahwa presiden Jokowi juga seperti itu, mampu menyelesaikan masa jabatannya walaupun di tengah kritik," ungkap dia.

Lalu, Pakar lulusan Universitas Notre Dame Amerika Serikat ini juga meminta agar kebebasan berpendapat jangan dibatasi,

"Tapi jangan lupa aspirasi demokratis itu tidak boleh dikekang."

"Jadi kalau ada orang yang misalnya mendiskusikan pemberhentian presiden, menurut saya kekuasaan tak perlu paranoid," imbau Refly.

Refly Harun Akui Diskusi Pemecatan Presiden yang Diikutinya Sensitif: Alhamdulillah Tak Apa-apa

Ia menyinggung pada zaman SBY orang juga banyak yang membahas soal pemakzulan.

"Karena zaman SBY setiap saat ada diskusi tentang impeachment, tapi apakah ada the trial of impeachment? Tidak pernah ada," pungkasnya.

Selain itu, soal pemakzulan juga sudah terdengar pada awal pemerintahan Jokowi.

"Di awal-awal pemerintahan Jokowi juga orang menyebut juga impeachment menyebut juga proses mulai dari hak angket dan kemudian kemungkinan menyatakan pendapat, tapi tak pernah terjadi juga," katanya.

Simak video berikut ini menit ke-10.12:

Bersyukur Tak Terjadi Apa-apa saat Diskusi 'Pemecatan Presiden'

Pada kesempatan yang sama Refly juga menjelaskan soal dirinya menjadi pembicara dalam seminar online tersebut. 

Seminar online itu diikuti oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Din Syamsuddin hingga Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.

 Refly mengatakan bahwa dirinya juga sempat khawatir akan seminar itu.

Sehingga, Refly mengaku sempat bertanya kepada pengundang apakah semua narasumber lain mengonfirmasi untuk hadir.

"Saya ketika diundang acara ini memerlukan untuk mengonfirmasi pada panitia apakah pembicara yang dilist ini akan datang semua."

"Mereka mengatakan beberapa di antaranya sudah konfirmasi, hampir 10 orang, pembicaranya memang 10 orang dan keynote speaker-nya," jelas Refly.

Setelah dikonfirmasi ternyata para pembicara memang datang semua.

"Dan saya cek salah satu pembicaranya apakah yang bersangkutan memang datang dan mengatakan iya," imbuhnya.

Refly mengaku harus berhati-hati lantaran teringat dengan seminar yang diadakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai diskusi pemecatan presiden yang berujung teror.

"Kenapa begitu? Seminar ini walaupun kegiatan ilmiah kan ngeri-ngeri sedap, karena kemarin di UGM ada seminar yang mengambil judul yang sama mengenai impeachment, pemecatan, pemberhentian presiden itu diancam," kata Refly.

Refly Harun tertawa saat menanggapi isu dirinya ikut mendesak pemberhentian Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam webinar Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19, Senin (1/6/2020).
Refly Harun tertawa saat menanggapi isu dirinya ikut mendesak pemberhentian Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam webinar Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19, Senin (1/6/2020). (YouTube/Refly Harun)

 Blak-blakan, Refly Harun Ungkit Masa Kelam Orde Baru: Sadar atau Tidak, Nuansa Itu saat Ini Ada

Namun, ternyata seminar yang diikuti bersama dengan Din Syamsuddinn itu tidak terjadi apa-apa.

"Saya menunggu reaksi kira-kira kalau seminar ini akan diapakan ternyata alhamdullillah tidak terjadi apa-apa," ujarnya.

Pakar Hukum Tata Negara lulusan UGM ini mengatakan, jika terjadi keramaian di media sosial akibat seminar yang diikutinya adalah hal yang biasa.

"Kalaupun di dunia medsos, maya, terjadi pro dan kontra dengan kegiatan seminar ini biasa di suatu masyarakat yang demokratis," ujar dia.

Refly melanjutkan seminar yang baru diikutinya itu seminar yang biasa saja tidak mengandung unsur untuk menjegal presiden sama sekali.

"Tapi intinya adalah saya tidak melihat hal-hal yang luar biasa, yang mengarah ke pemberhentian presiden atau impeachment pada presiden pada seminar ini," ungkapnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)

Tags:
Refly HarunJokowiSBY
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved