44 Tenaga Medis Reaktif Corona, RS Dr Kumpulan Pane di Sumatera Utara Terancam Ditutup

TRIBUNWOW.COM - Puluhan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Kumpulan Pane, Tebing Tinggi, Sumatera Utara tercatat reaktif Virus Corona.

Hal itu diketahui setelah dilakukan pemeriksaan rapid test menyusul adanya salah seorang dokter yang positif Covid-19.

Dengan kondisi tersebut membuat rumah sakit terancam ditutup untuk sementara waktu.

• UPDATE Virus Corona di Indonesia Sabtu 30 Mei 2020: Bertambah 557, Jumlah Kasus Positif Capai 25.773

Seluruh tim medis di RSUD Dr Kumpulan Pane lantas diwajibkan mengikuti rapid test dan pemeriksaan swab.

Dilansir TribunWow.com dari acara Kabar Khusus tvOne, Jumat (29/5/2020), sebanyak 349 tenaga medis sudah menjalani rapid test.

Dari 349 tenaga medis yang mengikuti rapid test, 44 di antaranya menunjukkan hasil reaktif.

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan kepada tenaga medis rumah sakit, melainkan juga masyarakat yang pernah berkontak dengan dokter yang sudah dipastikan positif tersebut.

Kepastian ini dikonfirmasi oleh Ketua TGGP Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi Hasibuan.

"Sudah melakukan uji rapid test terhadap salah satu unit kita di mana terjangkit satu orang dari petugas kita yang positif Covid-19," ujar Umar Zanaidi.

"Atas dasar itu kami dari Dinas Kesehatan melakukan uji rapid test terhadap 349 tenaga kesehatan," jelasnya.

"Dari 349 orang tersebut kita dapatkan 44 hasil uji rapid testnya reaktif," katanya.

• Pastikan New Normal Dipertimbangkan Matang, Ali Ngabalin: Presiden Itu Tak Mau Rakyatnya Kelaparan

Menindak lanjuti hasil rapid test tersebut, mereka akan melakukan pemeriksaan kedua, yakni swab test.

Hal itu bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona, khususnya di Tebing Tinggi Sumatera Utara.

"Dan dari hasil uji ini kami akan melakukan tindakan lanjutan, berupa tindakan untuk melakukan pemeriksaan swab yang Insya Allah akan kami lakukan besok dalam upaya penanganan pemutusan daripada mata rantai Covid-19 yang ada di kota tebing tinggi," pungkasnya.

Simak videonya:

Hasil Survey Penanganan Corona: 53,8 Persen Tak Puas dengan Jokowi

Sebagian besar masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya terkait penanganan Virus Corona.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Indo Barometer.

Dilansir TribunWow.com dari acara Rosi KompasTV, Kamis (28/5/2020), tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Jokowi dalam menangani Virus Corona mencapai 53,8 persen.

Sedangkan yang puas hanya 44 persen.

• Jokowi Sering Direspons Negatif saat Corona, Guru Besar UI: Era Sekarang Benarpun Bisa Disalahkan

M Qodari mengungkapkan ada beberapa poin kategori ketidakpuasan yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Poin pertama yang banyak dikeluhkan adalah ketidakkonsistenan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Seperti yang diketahui, kebijakan yang dianggap tidak konsisten yang paling menjadi sorotan adalah dibukanya kembali moda transportasi oleh Kementerian Perhubungan.

Setelah itu keterlambatan pemerintah dalam mendistribusikan bantuan menjadi poin kedua yang membuat masyarakat merasa tidak puas.

Termasuk juga data penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Kemudian masih di lima poin teratas ada penanganan secara umum yang lambat dan kebijakan yang berbeda antara pemerintah dengan pembantunya.

M Qodari kemudian menyimpulkan bahwa kebijakan yang banyak dipermasalahkan adalah berkaitan dengan bantuan sosial.

Karena dari survey yang dilakukan terdapat dua poin ketidakpuasan terhadap penyaluran bansos.

• Blak-blakan soal Gelombang Dua Corona, Pakar Kesehatan Akui Tak Siap: Tenaga Medis juga Jadi Korban

"Jadi kalau dari jawaban tersebut, ini lima besar jawaban maka yang paling banyak disebut adalah soal bansos," kata M Qodari.

"Bansos dari lima itu dua, lalu penanganan secara umum satu, lalu mungkin yang bisa dianggap sebagai bagian dari komunikasi adalah kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda," jelasnya.

Berikut poin ketidakpuasan publik terhadap penanganan Virus Corona:

- Kebijakan Jokowi tidak konsisten: 17,3 persen

- Lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial: 10,7 persen

- Penanganan secara umum lambat: 10,1 persen

- Kebijakan pemerintah dan pembantunya sering berbeda: 8,9 persen

-Lain-lain: 43,1 persen

Simak videonya mulai menit ke- 4.16:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)