Terkini Nasional
Jokowi Tinjau Langsung Mall Diduga karena Memang Suka Blusukan, Ade Armando: Enggak Bisa, Ini Krisis
Ade Armando mengomentari soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meninjau persiapan New Normal di Summarecon Mall.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Tiffany Marantika Dewi
TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meninjau persiapan tatanan baru atau New Normal di Summarecon Mall, Bekasi pada Selasa (26/5/2020).
Hal itu mendapat tanggapan kurang baik dari berbagai kalangan, termasuk Pakar Komunikasi Politik M Qodari dan Mantan Juru Bicara Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono yakni Andi Malaranggeng.
Di acara Rosi Kompas TV pada Kamis (28/5/2020) mereka menilai seharusnya Jokowi tak perlu turun langsung ke sana.

• Jokowi Tinjau Persiapan New Normal di Mal, M Qodari: Seharusnya Tak Boleh Ada Pak Presiden di Sana
Lalu, Rosianna Silalahi sebagai presenter meminta tanggapan Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando.
Rosi bertanya bisa saja Jokowi turun langsung meninjau mall sesuai dengan karakternya selama ini yang suka blusukan.
Ade Armando menjawab, itu tidak bisa terjadi di saat-saat krisis seperti saat pandemi Covid-19 ini.
"Tapi kan knowing Pak Jokowi ini kan orangnya sangat spontan buat mereka yang dekat dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi ini kan senang segala sesuatu yang bersifat alamiah, blusukan," tanya Rosi.
"Enggak bisa, Mbak Rosi enggak bisa."
"Excuse me, ini krisis kita bahkan di komunikasi ada crysis communication, komunikasi krisis, komunikasi krisis itu bukan bussines as usual," jawab Ade.
Menurutnya, apapun yang dilakukan saat krisis seperti ini dilakukan dengan matang.
"Kita kamu harus merancangnya semendasar mungkin, sehati-hati mungkin," ujarnya.
• Soroti Kebiasaan Jokowi, Ini Saran Agus Pambagio soal New Normal: Kita Punya Presiden Suka Blusukan
Lalu, Ade mengkritisi New Normal yang akan diterapkan pada mall-mall.
Menurutnya seharusnya ada penjelasan terlebih dahulu secara detail kepada masyarakat.
Harus ada penjelasan mengapa New Normal segera diterapkan.
"Kayak tadi dikatakan soal sebelum dinyatakan ini dimulai di bekasi ada New Normal harus ada sebuah penjelasan yang cukup bisa masuk di akal oleh semua masyarakat."
"Bahwa kenapa New Normal harus dimulai sekarang, apa harga yang harus dibayar kalau ini ditunda," kata dia.
Pada akhirnya orang bisa setuju atau tidak soal New Normal, namun penjelasan itu wajib diberikan kepada masyarakat.
"Anda boleh setuju atau tidak setuju tapi harus ada penjelasannya kalau besok ada yang marah saya bisa ng-refer."
"Kemarin sudah saya jelaskan," sambung Ade.
• Sebut Tak Ingin Warga Kelaparan Jadi Alasan Jokowi Pilih New Normal, Ngabalin: Saya Pastikan
Lihat videonya mulai menit ke- 8:56:
M Qodari Nilai Seharusnya Jokowi Tak Perlu Turung Langsung
Pada kesempata yang sama, Pengamat Komunikasi Politik M Qodari mengkritisi peninjauan persiapan New Normal Jokowi.
Menurut M Qodari hal yang dilakukan Jokowi itu bisa memberi kesan pemerintah tidak konsisten.
• Kata Pengamat Intelijen soal Panglima Serdadu Eks Trimatra Tulis Surat Terbuka Minta Jokowi Mundur
Apalagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih berlangsung.
"Sekarang ini timbul seolah-olah pemerintah tidak konsisten."
"Di satu sisi PSBB, di satu sisi kok membuka kegiatan-kegiatan ekonomi begitu," ujar Qodari.
Bahkan, Qodari menilai seharusnya Jokowi jangan ikut dalam peninjauan persiapan New Normal di Summarecon Mall Kota Bekasi.
"Bahkan kalau saya mengolah proses ini, saya tidak akan melibatkan Pak Jokowi dalam tahapan ini."
"Biarlah yang melakukan simulasi itu adalah tim Blue Print tidak boleh ada Pak Jokowi di sana," ujarnya.
Jika Jokowi yang melakukannya ini seolah-olah membuat presiden akan membuka mall.
"Ya karena kalau ada Pak Jokowi di sana pesannya beda gitu loh, seolah-olah Pak Jokowi ini ya tadi akan meresmikan mall, atau membuka mall, atau mall ini memang akan dibuka," katanya.
• Jokowi Sampaikan Kabar Baik untuk Petani dan Nelayan di Tengah Pandemi, Siapkan 4 Skema Bantuan Ini
Menurut Qodari pembuat kebijakan publik seperti pemerintah itu seperti pembuat tahu.
Jika publik tahu bagaimana proses pembuatan tahu mungkin mereka tidak mau mengonsumsinya.
"Pembuat kebijakan publik itu seperti membuat tahu kalau orang tahu bagaimana tahu itu dibuat mungkin orang enggak jadi makan," ujar Qodari.
Lalu Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Malaranggeng yang turut hadir lantas menimpali.
Menurutnya, hal itu seharusnya bisa diumumkan atau dilakukan terlebih dahulu oleh sang Jubir Jokowi.
Sehingga, jika ada tanggapan negatif dari masyarakat, Presiden bisa mengoreksi kemudian.
"Kalau presiden sudah ada langsung di situ ga ada lagi behind correction kalau pesannya muncul."
"Lalu kenapa ada Jubir karena kalau Jubir salah masih ada di atasnya yang bisa mengkoreksi," ujar Andi.
Andi berkata, jika presiden saja salah maka siapa yang akan memperbaiki.
"Tapi kalau presiden salah siapa yang mau koreksi, dia kan paling tinggi," imbuhnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)