Jokowi Sering Direspons Negatif saat Corona, Guru Besar UI: Era Sekarang Benarpun Bisa Disalahkan

TRIBUNWOW.COM - Guru Besar Ilmu Komunikasi UI, Professor Ibnu Hamad menjawab soal mengapa pernyataan pemerintah saat ini sering direspon negatif oleh masyarakat.

Hal itu diungkapkan Professor Ibnu Hamad di acara Rosi Kompas TV pada Kamis (28/5/2020).

Satu di antara pernyataan yang mendapat respon negatif adalah masalah New Normal.

• Adaptasi New Normal, Sekolah di Kediri akan Masuk Seminggu Sekali, Kadin Pendidikan: 10-15 Anak

"Apa yang menurut Anda tidak dilakukan oleh pemerintah sehingga apapun yang dilakukan pemerintah selalu direspons negatif oleh publik."

"Yang salah mereka memang pada dasarnya enggak suka pada Jokowi, atau ini suara-suara kritis warga," tanya Rosiana Silalahi sang presenter.

Mulanya, Ibnu Hamad menyinggung soal peninjauan persiapan New Normal di Summarecon Mall Bekasi yang justru membuat masyarakat salah persepsi.

Menurut Ibnu Hamad tak ada penjelasan yang jelas mengenai hal tersebut.

"Saya ingin mengomentari yang Bekasi itu dulu, saya ikuti beritanya sebelum jam 13 pagi tadi lah bahwa Pak Jokowi bakal ke Bekasi meresmikan mall begitu bahasanya di online-online."

"Di situ tampaknya tidak ada yang menjelaskan di balik ke Bekasi dari segi kebijakan itu memang tidak ada yang menjelaskan dikaitkan dengan New Normal dengan usaha apa, orientasinya ke mana," jelas Ibnu Hamad.

• Jokowi Tinjau Langsung Mall Diduga karena Memang Suka Blusukan, Ade Armando: Enggak Bisa, Ini Krisis

Karena kurang jelasnya pesan yang disampaikan, presiden justru dianggap tengah meresmikan pembukaan mall.

"Jadi persepsi publik banyak mau meresmikan mall akhirnya," katanya.

Menurut Ibnu, seharusnya ada tim komunikasi yang lekat dengan presiden seperti Juru Bicara era Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Andi Mallarangeng.

"Sekali lagi ini diperlukan tim komunikasi yang bukan hanya bekerja seperti Pak Andi Malaranggeng itu yang tiap hari dekat dengan presiden."

"Jadi kalau setiap saat ditunjuk Jubir, Jubir yang harus lekat dengan Pak Presiden kalau perlu dipanggil 3 kali sehari," ujar Ibnu.

Bila perlu Ibnu menyarankan Jokowi bisa berkomunikasi dengan jubirnya tiga kali sehari.

"'Saudara saya melakukan ini, saya mau melakukan ini tolong jelaskan ke masyarakat', mestinya begitu."

"Kalau perlu sekali tiga kali sehari," ujar dia.

• Jokowi Tinjau Persiapan New Normal di Mal, M Qodari: Seharusnya Tak Boleh Ada Pak Presiden di Sana

Saat ditanya Rosi apakah masalah komunikasi menjadi alasan mengapa pemerintah sering dikritik, Ibnu lantas membenarkan.

"Iya di era medsos banyak suara itu biarin saja, tapi kepastian dari suara resmi dari pemerintah itu harus konsisten."

"Karena dalam era sekarang benarpun bisa disalahkan," ujarnya.

Sedangkan, hal yang dianggapnya tidak konsisten, Ibnu menjawab adanya dua kebijakan yang tidak sinkron.

Di satu sisi masih menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sisi lainnya ingin segera menerapkan New Normal.

"Di satu sisi PSBB masih ingin ditegakkan, dilakukan tapi di sisi lain ada pelonggaran, jadi ini mana yang mau dipegang," ucapnya.

• Sebut Tak Ingin Warga Kelaparan Jadi Alasan Jokowi Pilih New Normal, Ngabalin: Saya Pastikan

Lihat videonya mulai menit ke-10:25:

M Qodari Nilai Seharusnya Jokowi Tak Perlu Turung Langsung

Pada kesempata yang sama, Pengamat Komunikasi Politik M Qodari mengkritisi peninjauan persiapan New Normal Jokowi.

Menurut M Qodari hal yang dilakukan Jokowi itu bisa memberi kesan pemerintah tidak konsisten.

• Kata Pengamat Intelijen soal Panglima Serdadu Eks Trimatra Tulis Surat Terbuka Minta Jokowi Mundur

Apalagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih berlangsung.

"Sekarang ini timbul seolah-olah pemerintah tidak konsisten."

"Di satu sisi PSBB, di satu sisi kok membuka kegiatan-kegiatan ekonomi begitu," ujar Qodari.

Bahkan, Qodari menilai seharusnya Jokowi jangan ikut dalam peninjauan persiapan New Normal di Summarecon Mall Kota Bekasi.

"Bahkan kalau saya mengolah proses ini, saya tidak akan melibatkan Pak Jokowi dalam tahapan ini."

"Biarlah yang melakukan simulasi itu adalah tim Blue Print tidak boleh ada Pak Jokowi di sana," ujarnya.

Jika Jokowi yang melakukannya ini seolah-olah membuat presiden akan membuka mall.

"Ya karena kalau ada Pak Jokowi di sana pesannya beda gitu loh, seolah-olah Pak Jokowi ini ya tadi akan meresmikan mall, atau membuka mall, atau mall ini memang akan dibuka," katanya.

• Jokowi Sampaikan Kabar Baik untuk Petani dan Nelayan di Tengah Pandemi, Siapkan 4 Skema Bantuan Ini

Menurut Qodari pembuat kebijakan publik seperti pemerintah itu seperti pembuat tahu.

Jika publik tahu bagaimana proses pembuatan tahu mungkin mereka tidak mau mengonsumsinya.

"Pembuat kebijakan publik itu seperti membuat tahu kalau orang tahu bagaimana tahu itu dibuat mungkin orang enggak jadi makan," ujar Qodari.

Lalu Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Andi Malaranggeng yang turut hadir lantas menimpali.

Menurutnya, hal itu seharusnya bisa diumumkan atau dilakukan terlebih dahulu oleh sang Jubir Jokowi.

Sehingga, jika ada tanggapan negatif dari masyarakat, Presiden bisa mengoreksi kemudian.

"Kalau presiden sudah ada langsung di situ ga ada lagi behind correction kalau pesannya muncul."

"Lalu kenapa ada Jubir karena kalau Jubir salah masih ada di atasnya yang bisa mengkoreksi," ujar Andi.

Andi berkata, jika presiden saja salah maka siapa yang akan memperbaiki.

"Tapi kalau presiden salah siapa yang mau koreksi, dia kan paling tinggi," imbuhnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)