Hasil Survey Penanganan Corona, 53,8 Persen Tak Puas dengan Jokowi, Berikut Poin Ketidakpuasannya

TRIBUNWOW.COM - Sebagian besar masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya terkait penanganan Virus Corona.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Indo Barometer.

Dilansir TribunWow.com dari acara Rosi KompasTV, Kamis (28/5/2020), tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Jokowi dalam menangani Virus Corona mencapai 53,8 persen.

Sedangkan yang puas hanya 44 persen.

• Jokowi Sering Direspons Negatif saat Corona, Guru Besar UI: Era Sekarang Benarpun Bisa Disalahkan

M Qodari mengungkapkan ada beberapa poin kategori ketidakpuasan yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Poin pertama yang banyak dikeluhkan adalah ketidakkonsistenan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Seperti yang diketahui, kebijakan yang dianggap tidak konsisten yang paling menjadi sorotan adalah dibukanya kembali moda transportasi oleh Kementerian Perhubungan.

Setelah itu keterlambatan pemerintah dalam mendistribusikan bantuan menjadi poin kedua yang membuat masyarakat merasa tidak puas.

Termasuk juga data penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Kemudian masih di lima poin teratas ada penanganan secara umum yang lambat dan kebijakan yang berbeda antara pemerintah dengan pembantunya.

M Qodari kemudian menyimpulkan bahwa kebijakan yang banyak dipermasalahkan adalah berkaitan dengan bantuan sosial.

Karena dari survey yang dilakukan terdapat dua poin ketidakpuasan terhadap penyaluran bansos.

• Blak-blakan soal Gelombang Dua Corona, Pakar Kesehatan Akui Tak Siap: Tenaga Medis juga Jadi Korban

"Jadi kalau dari jawaban tersebut, ini lima besar jawaban maka yang paling banyak disebut adalah soal bansos," kata M Qodari.

"Bansos dari lima itu dua, lalu penanganan secara umum satu, lalu mungkin yang bisa dianggap sebagai bagian dari komunikasi adalah kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda," jelasnya.

Berikut poin ketidakpuasan publik terhadap penanganan Virus Corona:

- Kebijakan Jokowi tidak konsisten: 17,3 persen

- Lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial: 10,7 persen

- Penanganan secara umum lambat: 10,1 persen

- Kebijakan pemerintah dan pembantunya sering berbeda: 8,9 persen

-Lain-lain: 43,1 persen

 Simak videonya mulai menit ke- 4.16

Jokowi Sering Direspons Negatif, Guru Besar UI: Era Sekarang Benarpun Bisa Disalahkan

Guru Besar Ilmu Komunikasi UI, Professor Ibnu Hamad menjawab soal mengapa pernyataan pemerintah saat ini sering direspon negatif oleh masyarakat.

Hal itu diungkapkan Professor Ibnu Hamad di acara Rosi Kompas TV pada Kamis (28/5/2020).

Satu di antara pernyataan yang mendapat respon negatif adalah masalah New Normal.

• Adaptasi New Normal, Sekolah di Kediri akan Masuk Seminggu Sekali, Kadin Pendidikan: 10-15 Anak

"Apa yang menurut Anda tidak dilakukan oleh pemerintah sehingga apapun yang dilakukan pemerintah selalu direspons negatif oleh publik."

"Yang salah mereka memang pada dasarnya enggak suka pada Jokowi, atau ini suara-suara kritis warga," tanya Rosiana Silalahi sang presenter.

Mulanya, Ibnu Hamad menyinggung soal peninjauan persiapan New Normal di Summarecon Mall Bekasi yang justru membuat masyarakat salah persepsi.

Menurut Ibnu Hamad tak ada penjelasan yang jelas mengenai hal tersebut.

"Saya ingin mengomentari yang Bekasi itu dulu, saya ikuti beritanya sebelum jam 13 pagi tadi lah bahwa Pak Jokowi bakal ke Bekasi meresmikan mall begitu bahasanya di online-online."

"Di situ tampaknya tidak ada yang menjelaskan di balik ke Bekasi dari segi kebijakan itu memang tidak ada yang menjelaskan dikaitkan dengan New Normal dengan usaha apa, orientasinya ke mana," jelas Ibnu Hamad.

• Jokowi Tinjau Langsung Mall Diduga karena Memang Suka Blusukan, Ade Armando: Enggak Bisa, Ini Krisis

Karena kurang jelasnya pesan yang disampaikan, presiden justru dianggap tengah meresmikan pembukaan mall.

"Jadi persepsi publik banyak mau meresmikan mall akhirnya," katanya.

Menurut Ibnu, seharusnya ada tim komunikasi yang lekat dengan presiden seperti Juru Bicara era Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Andi Mallarangeng.

"Sekali lagi ini diperlukan tim komunikasi yang bukan hanya bekerja seperti Pak Andi Malaranggeng itu yang tiap hari dekat dengan presiden."

"Jadi kalau setiap saat ditunjuk Jubir, Jubir yang harus lekat dengan Pak Presiden kalau perlu dipanggil 3 kali sehari," ujar Ibnu.

Bila perlu Ibnu menyarankan Jokowi bisa berkomunikasi dengan jubirnya tiga kali sehari.

"'Saudara saya melakukan ini, saya mau melakukan ini tolong jelaskan ke masyarakat', mestinya begitu."

"Kalau perlu sekali tiga kali sehari," ujar dia.

• Jokowi Tinjau Persiapan New Normal di Mal, M Qodari: Seharusnya Tak Boleh Ada Pak Presiden di Sana

Saat ditanya Rosi apakah masalah komunikasi menjadi alasan mengapa pemerintah sering dikritik, Ibnu lantas membenarkan.

"Iya di era medsos banyak suara itu biarin saja, tapi kepastian dari suara resmi dari pemerintah itu harus konsisten."

"Karena dalam era sekarang benarpun bisa disalahkan," ujarnya.

Sedangkan, hal yang dianggapnya tidak konsisten, Ibnu menjawab adanya dua kebijakan yang tidak sinkron.

Di satu sisi masih menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sisi lainnya ingin segera menerapkan New Normal.

"Di satu sisi PSBB masih ingin ditegakkan, dilakukan tapi di sisi lain ada pelonggaran, jadi ini mana yang mau dipegang," ucapnya.

(TribunWow/Elfan Nugroho/Mariah Gipty)